Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka suara soal polemik pembagian bantuan sosial (bansos) di tahun politik.
Sri Mulyani menyebut, program bansos yang disalurkan pemerintah telah melibatkan kesepakatan seluruh politik dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
Advertisement
"Jadi semua partai politik yang membahas melalui Hak Budget bersama pemerintah silakan menjelaskan mengenai APBN itu," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK Kuartal I-2024 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).
Lanjutnya, penggunaan uang bansos juga telah mendapatkan persetujuan dari DPR. Ini sebagaimana keputusan yang telah disepakati dalam pengesahan APBN 2024.
"Sehingga kalau pemerintah menggunakan APBN itu adalah uang anggaran pendapatan belanja negara di mana sumbernya disetujui DPR, dan penggunaannya disetujui DPR, ini untuk menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah," terangnya.
Anggaran Bansos
Sri Mulyani mencatat, anggaran program bansos dalam APBN 2024 mencapai Rp496 triliun. Angka ini lebih tinggi Rp20 triliun dibandingkan APBN 2023.
"Tahun ini 2024 Bansos di dalam APBN kita nilainya Rp496 triliun, jadi beda Rp20 triliun ini tentu nanti realisasi dan perkembangannya akan terus kita monitor," tegasnya.
Adapun, anggaran program bansos pada APBN 2023 mencapai Rp476 triliun. Antara lain menyasar program keluarga harapan (PKH) hingga kartu sembako.
"Melalui hak budgeting bersama pemerintah, telah menjelaskan mengenai APBN itu sebagai instrumen, dalam Bansos 2023 di situ ada PKH untuk 9,9 juta kelompok penerima, kartu sembako 18,7 juta," ujarnya.
BLT El-Nino
Terkait penyaluran BLT El-Nino pemerintah memiliki alasan tersendiri. Menurut Sri Mulyani, program BLT El- Nino merupakan jaring pengaman didasarkan pada bergesernya musim tanam yang menyebabkan berbagai harga bahan pangan naik.
"Kelompok menerima BLT El Nino yang tahun 2023, kita introduce (memperkenalkan) karena waktu itu musim kering memuncak, meskipun sudah mulai hujan muncul banjir, jadi musim tanamnya tetap tergeser," pungkas Sri Mulyani.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia menyampaikan program Bansos pada 2024 sudah disetujui oleh parlemen. Dia juga meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.
"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral itu sesuatu yang tidak manusiawi. Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp15 ribu dan cabai mencapai Rp175 ribu," kata Aria Bima, saat konferensi pers, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (2/1).
Reporter: Sulaeman
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
