Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam acara Kompetisi Ekonomi (KOMPek) ke-26 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Selasa (30/1/2024).
Dalam acara ini, Menko Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah memiliki empat pilar untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadi “Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”.
Advertisement
Keempat pilar itu adalah pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola Pemerintahan.
"Selain itu, Indonesia juga memiliki kekuatan yang harus dimanfaatkan dengan baik, diantaranya yakni Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat," kata dia dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (30/1/2024).
Selain itu, Indonesia juga memiliki peluang bonus demografi yang harus dioptimalkan. Indonesia juga memiliki wilayah yang strategis dimana terletak diantara Benua Asia dan Australia serta di antara Samudera Hindia dan Pasifik. Hal ini menguntungkan dalam perdagangan internasional dan menjadikan Indonesia negara agraris, serta potensi sumber daya alam yang melimpah.
“Bonus demografi ini menjadi penting karena ini seluruh adik-adik yang hadir disini adalah bagian dari bonus demografi. Nah, bonus demografi ini akan menjadi aset, akan menjadi nilai yang produktif, kalo SDM-nya unggul dan kuat,” ujar Airlangga Hartarto.
Mengubah Pendekatan
Meski demikian, sejumlah tantangan masih harus dihadapi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 seperti tingkat pendidikan dan produktivitas sumber daya manusia yang masih harus ditingkatkan, perubahan iklim yang berakibat pada mundurnya musim panen raya, dan stabilitas global.
Menko Airlangga juga mengatakan Indonesia perlu mengubah pendekatan dalam membangun masa depan dari reformatif menjadi transformatif melalui tiga area yakni transformasi ekonomi, transformasi sosial, dan transformasi tata kelola.
Airlangga melanjutkan, Presiden Joko Widodo sudah mendorong transformasi dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang 5%. Lima persen itu salah satu pertumbuhan tertinggi dibandingkan berbagai lain.
"Jadi kita lebih kuat dari negara maju maupun negara berkembang. Kemudian tingkat inflasi kita juga relatif rendah, 2,6%. Jadi kalo kita analogikan, pertumbuhan ekonomi itu kayak naik gunung, makin tinggi, makin berat, nafas makin susah," kata dia.
"Nah, yang namanya inflasi sama aja hujan. Jadi kita mau naik gunung, hujan, jalan semakin licin. Nah ini mengapa inflasi harus rendah, pertumbuhan harus tinggi. Sehingga jumlah orang yang punya penghasilan sesuai dengan standar hidup itu akan semakin banyak. Indonesia juga optimis tahun 2024 ini ekonomi kita bisa tumbuh 5,2%,” lanjut Airlangga.
Advertisement
3 Mesin Ekonomi
Dalam acara yang dihadiri juga oleh para siswa SMA dari wilayah Jabodetabek, Sumatera, dan Papua tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah juga terus menggerakan dan memaksimalkan tiga mesin ekonomi untuk bisa terus berfungsi secara berkesinambungan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Pertama, merevitalisasi dan memperbesar kapasitas mesin ekonomi konvensional sehingga terjadi peningkatan produktivitas yang tinggi. Revitalisasi mesin ini termasuk memperbesar investasi baru dan meningkatkan ekspor.
Kedua, menumbuhkan mesin ekonomi baru yang nantinya berfungsi sebagai akselerator pertumbuhan dimasa depan yang mencakup penerapan aplikasi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence), pengembangan industri semikonduktor, serta pengembangan ekonomi hijau dan energi terbarukan dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru sekaligus mencapai target Net Zero Emission di 2060.
Ketiga, menyempurnakan mesin ekonomi Pancasila yaitu mesin ekonomi yang berkeadilan, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjaga kesinambungan sosial ekonomi, dengan menjaga aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan yang layak, penyempurnaan program penghapusan kemiskinan ekstrem, pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat kelas menengah bawah dan Usaha Kecil Menengah (UKM), sehingga tepat sasaran dan mampu mengikis kemiskinan dan ketimpangan.
