Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal kisruh pembayaran uang kuliah di ITB yang dilakukan dengan fasilitas pinjaman peer to peer alias pinjaman online (pinjol).
Sang Bendahara Negara tak menutup mata adanya mahasiswa yang masih membutuhkan bantuan dana pinjaman. Sehingga ia berdiskusi dengan Dewan Pengawas Lembaga Dana Pendidikan (LPDP) untuk mengakomodir pembiayaan melalui pinjaman dengan memakai cara yang dilakukan Amerika Serikat, student loan.
Advertisement
"Saat ini, terkait adanya mahasiswa yang masih membutuhkan bantuan dana pinjaman, kita sebetulnya sekarang sedang membahas di dalam Dewan Pengawas LPDP, meminta LPDP untuk mengembangkan kemungkinan yang disebut student loan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers hasil rapat I KSSK di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (30/1/2024).
Meskipun, ia tetap mewaspadai pola pembiayaan seperti itu turut menimbulkan masalah di negara seperti Amerika Serikat. "Tapi kita juga waspada, di negara maju seperti Amerika itu sudah dilakukan, dan menimbulkan juga masalah jangka panjang," ungkapnya.
Rumuskan Pola Pinjaman
Oleh karenanya, dirinya bersama LPDP dan perbankan juga akan merumuskan bagaimana keberlanjutan dari pola pinjaman itu. Sehingga tidak sampai memberatkan mahasiswa.
"Tapi juga tetap mencegah terjadinya moral hazard, dan tetap memberikan afirmasi terutama untuk orang-orang yang tidak mampu," imbuh Sri Mulyani.
"Itu semua kombinasi yang harus kita nanti capture dalam desainnya. Saat ini LPDP sedang membahasnya untuk bisa nanti kemudian bisa kita sampaikan dan putuskan dalam Dewan Pengawas," ucap Sri Mulyani.
Negara Harus Turun Tangan
Menurut dia, negara juga harus mengambil tanggung jawab agar bisa mengakomodir generasi mudanya untuk bisa menuntaskan studinya. Salah satunya dengan merumuskan berbagai kebijakan agar dana pendidikan bisa dinikmati oleh masyarakat tak mampu.
"Poin saya adalah, sesuai dengan keinginan Indonesia jadi negara maju, dan negara maju identik dengan human capital, sumber daya yang baik kualitasnya, maka kita juga terus memperbaiki, mempertajam, meng-address berbagai isu mengenai human capital. Terutama di bidang pendidikan melalui program yang bisa didanai oleh LPDP," tuturnya.
Sebagai perbandingan, LPDP disebutnya telah banyak melakukan modifikasi terhadap bantuan biaya pendidikan. Melalui program dana abadi untuk penelitian, perguruan tinggi, pesantren, hingga sektor kebudayaan.
"Maka LPDP kalau Anda lihat, itu programnya mengalami banyak sekali modifikasi. Dulu original dengan mulai hanya Rp 1 triliun dan sekarang sudah hampir Rp 139 triliun, terus tambahan pendapatan dari hasil investasi, dan kalau tahun ini ditambah lagi, itu akan bisa mendekati Rp 150 triliun," pungkasnya.
Advertisement
