Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membantah jika Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini tak dilibatkan dalam pembagian bantuan sosial (bansos). Sebab, pembangian bansos berada di bawah Kementerian Sosial (Kemensos).
"Gimana sih? Bansos ini sudah terjadi sejak pemerintahan sebelumnya. Sekarang pun jalan, dan bansos itu 14 juta penerimanya masa enggak diajak jalan? Ibu Risma bisa bagi juga yang lain dong, toh kementeriannya juga itu ada di Bu Risma," kata Bahlil, saat diwawancarai di Kawasan Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2024).
Advertisement
"Jadi yang bener aja, kan semua bansos ada di Kementerian Sosial, ya kalau memang enggak dilibatkan dalam kontesk apa? Itu kan tugas pokok dia, saya enggak yakin itu enggak dilibatkan," sambungnya.
Saat ditanya mengapa akhir-akhir ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lebih sering membagikan bansos, Bahlil pun mengaku bahwa hal tersebut perihal teknis saja.
Sebab, penerima bansos tersebar di seluruh Indonesia, sehingga terjadi pembagian tugas dan bantuan yang diberikan merupakan program pemerintah.
"Karena Ibu Risma itu, coba bayangkan Menko dia bisa atur berkoodinasi. Yang penting programnya program pemerintah ya itu kan pembagian-pembagian tugas aja itu," imbuh Bahlil.
Kata Sri Mulyani Soal Bansos
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka suara soal polemik pembagian bantuan sosial (bansos) di tahun politik.
Sri Mulyani menyebut, program bansos yang disalurkan pemerintah telah melibatkan kesepakatan seluruh politik dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
Lanjutnya, penggunaan uang bansos juga telah mendapatkan persetujuan dari DPR. Ini sebagaimana keputusan yang telah disepakati dalam pengesahan APBN 2024.
"Sehingga kalau pemerintah menggunakan APBN itu adalah uang anggaran pendapatan belanja negara di mana sumbernya disetujui DPR, dan penggunaannya disetujui DPR, ini untuk menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah," terangnya.
Anggaran BansosSri Mulyani mencatat, anggaran program bansos dalam APBN 2024 mencapai Rp496 triliun. Angka ini lebih tinggi Rp20 triliun dibandingkan APBN 2023.
"Tahun ini 2024 Bansos di dalam APBN kita nilainya Rp496 triliun, jadi beda Rp20 triliun ini tentu nanti realisasi dan perkembangannya akan terus kita monitor," tegasnya.
Adapun, anggaran program bansos pada APBN 2023 mencapai Rp476 triliun. Antara lain menyasar program keluarga harapan (PKH) hingga kartu sembako.
"Melalui hak budgeting bersama pemerintah, telah menjelaskan mengenai APBN itu sebagai instrumen, dalam Bansos 2023 di situ ada PKH untuk 9,9 juta kelompok penerima, kartu sembako 18,7 juta," ujarnya.
Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka.com
Advertisement
