Liputan6.com, Jakarta - Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Tahun Anggaran 2022 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan ini merupakan capaian WTP selama 15 kali berturut-turut sejak 2008. BPK juga memberikan opini WTP pada Laporan Keuangan Bagian Anggaran BUN pada 2022, dimana Program Kartu Prakerja menjadi bagian di dalamnya.
Advertisement
Dengan capaian ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan komitmen Kemenko Perekonomian untuk selalu memperhatikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK tepat waktu.
“Saya berterimakasih kepada seluruh jajaran Kemenko Perekonomian yang seluruhnya sudah bekerja dan berproses sehingga pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa berlangsung dengan baik. Dan tentu kami berharap pemeriksaan yang dimulai hari ini untuk tahun anggaran 2023 dapat menghasilkan hasil yang juga positif," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (31/1/2024).
"Saya juga berharap agar akses data dan dokumen dapat diberikan kepada tim dengan sebaik-baiknya dan juga seakurat-akuratnya sehingga dapat mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel,” tambah Menko Airlangga.
Ia juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI atas kerja sama yang baik dalam melakukan tugas-tugas pemeriksaan di lingkungan Kemenko Perekonomian.
Kinerja Perekonomian Indonesia
Kegiatan entry meeting ini merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK RI selaku pemeriksa dengan Kementerian/Lembaga yang akan diperiksa untuk mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses dan pelaksanaan pemeriksaan.
Pada entry meeting di Kemenko Perekonomian, Anggota II BPK RI Daniel Lumban Tobing menyampaikan apresiasi atas kinerja segenap jajaran Kemenko Perekonomian termasuk kinerja perekonomian Indonesia yang baik di tengah ketidakpastian global saat ini.
“Dalam kesempatan ini kami juga mengharapkan kesinambungan kerja sama dan dukungan Bapak Menko Perekonomian beserta jajaran sehingga kegiatan pemeriksaan ini dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,” ujar Anggota II BPK RI Daniel.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Kemenko Perekonomian, jajaran Pejabat Eselon I dan II Kemenko Perekonomian, jajaran Pejabat Sekretariat Dewan Nasional KEK, Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja, Auditor Utama Keuangan Negara II BPK, Kepala Auditorat 2C BPK, serta seluruh Anggota Tim Pemeriksa dari AKN II BPK.
Advertisement
Good Governance
Menko Airlangga melanjutkan, segenap jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selalu berkomitmen menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta menerapkan implementasi pengendalian internal Pemerintah dan memberikan kinerja terbaik untuk Indonesia.
Terkait dengan kinerja perekonomian Indonesia, di tengah ketidakpastian global yang masih menekan berbagai negara, Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% dalam 8 triwulan berturut-turut dan tercatat tumbuh lebih baik dibanding pertumbuhan berbagai negara lainnya. Capaian inflasi juga relatif terkendali, tercatat sebesar 2,61% (yoy) di tahun 2023.
“Kami optimis perekonomian tahun ini juga bisa dicapai di angka 5,2%. Dan dari segi rasio hutang pun dalam level yang aman di 38%, di bawah yang diperkenankan yaitu 60%. Di akhir tahun ini juga ada perkembangan menggembirakan terkait dengan cadangan devisa, kita mampu menembus di atas USD 146,6 miliar. Dan ini karena kebijakan pengaturan devisa hasil ekspor. Jadi hasilnya konkret,” tutur dia
Menko Airlangga mengatakan implementasi tata kelola yang baik dimulai oleh manajemen dengan melakukan penerapan standar prosedur dalam pelaksanaan kegiatan, penerapan aturan dan upaya untuk menaatinya, serta internal audit yang efektif.
