Liputan6.com, Jakarta - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud Md mundur dari Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Surat pengunduran diri diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (1/2/2024).
Dia mengungkapkan alasan harus mundur dari jabatan tersebut dikarenakan situasi perkembangan politik.
Advertisement
"Karena perkembangan politik, memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja tidak ada yang lain,” kata Mahfud Md kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/2/2024).
Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai langkah politik yang diambil oleh Mahfud MD cukup baik untuk membangun personal branding politiknya, meskipun baru dilakukan beberapa hari menjelang Pilpres 2024.
"Mahfud MD seperti ingin memanfaatkan waktu yang tersisa untuk meyakinkan publik tentang integritas politiknya," kata Arifki kepada Liputan6.com, Kamis (1/2/2024).
Secara positioning politik, kata Arifki, langkah Mahfud MD mundur itu terlambat, karena tidak bisa lagi memanfaatkan posisinya di luar kekuasaan pada momentum debat cawapres.
"Kayaknya filisofi yang dipakai oleh Mahfud MD, lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali. Tapi setidaknya pilihan Mahfud MD untuk mundur dari kabinet menjadikankan lebih leluasa untuk mengkritik pemerintahan Jokowi. Argumen-argumen Mahfud MD bakal lebih bunyi terhadap elektoral."
Ia percaya, mundurnya Mahfud MD ini tentu membawa pesan politik untuk menteri kabinet Jokowi lainnya yang kontra dengan narasi keberlanjutan. Menteri yang pada satu sisi ingin tetap berada di pemerintahan Jokowi. Namun, pada sisi lain ingin oposisi dan perubahan pasca 2024.
"Tidak bisa dipungkiri, partai pengusung paslon 01 dan 03 masih banyak yang berada di pemerintahan. Namun, dari segi beban politik paslon 03 lebih berat melawan branding kedekatannya dengan Jokowi, dibandingkan paslon 01."
"Beberapa hari menjelang Pilpres tantangan untuk paslon Ganjar-Mahfud, keputusannya mundur dari kabinet bisa membawa dampak positif dan mampu bersaing dengan branding oposisi Anies-Imin."
Arifki percaya, mundurnya Mahfud akan berdampak ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ini, kata dia, akan menjadi narasi yang dimainkan oleh tim Ganjar-Mahfud.
"Tapi ada hal lain juga yang akan mengurangi kadar terkait efek mundurnya Mahfud, yakni tidak ada kewajiban mundur dari jabatan publik jika orang mau menjadi capres/cawapres. Kalau mau dikaitkan dengan etika, maka bisa saja berdampak ke menteri-menteri yang jadi timses di tiap kubu."
Jadi, lanjut Arifki, efek positifnya lebih menguntungkan Mahfud secara personal karena saat menyampaikan argumennya terhadap Jokowi, maka bisa lebih menunjukkan dirinya sebagai pendekar hukum.
"Jadi inilah branding yang akan didapatkan Mahfud," pungkasnya.
Idealnya Prabowo dan Gibran Juga Mundur
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengatakan mundurnya Mahfud idealnya diikuti Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan) dan Gibran Rakabuming Raka (Wali Kota Solo).
Sebab, selama kampanye pikiran dan tindakannya sudah ke arah memenangkan dirinya dalam Pilpres.
"Karena itu, demi tanggung jawabnya atas kinerja lembaga yang dipimpinnya, maka Prabowo dan Gibran harus mundur. Sebab, sulit bagi Prabowo dan Gibran untuk maksimal bila pada waktu yang sama melaksanakan fungai dan tugas yang berbeda," kata Jamiluddin kepada Liputan6.com, Kamis (1/2/2024).
Menurut Jamiluddin, mereka harus menanggalkan egonya dengan mundur sebagai Menteri dan Wali Kota.
"Dengan begitu, mereka sudah menunjukkan sosok yang bertanggung jawab agar kinerja lembaganya tetap terjaga," tambah dia.
Hasto PDIP: Semoga Integritas Mahfud Md Mundur dari Kabinet Menular ke Prabowo
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyambut positif keputusan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud Md mundur dari Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Hasto berharap, sikap bijaksana Mahfud yang memilih mundur dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak ada konflik kepentingan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ini juga bisa dicontoh oleh kandidat lain yang masih menjadi pejabat negara, seperti Menteri Pertahanan (Menhan) RI sekaligus calon presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto.
"Keputusan (mundur) diambil dengan bijak, diambil dengan niat baik dan itulah yang telah dilakukan oleh Prof Mahfud Md. Semoga keteladanan integritas dari prof Mahfud Md ini dapat menular, termasuk ke Pak Prabowo sehingga (mundur)," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Kamis (1/2/2024).
Meski demikian, Hasto sangsi Prabowo akan rela meninggalkan jabatannya di kursi Menhan, mengingat anggaran di Kementerian Pertahanan sangat besar.
"Ya meskipun anggaran di sana besar sekali, sehingga rasanya kalau mundur dengan anggaran sebesar itu sayang. Tapi ini merupakan sikap yang gentleman," ucap Sekjen PDIP ini menandaskan.
ICW: Menteri yang Cawe-Cawe dalam Pemilu Harus Mundur, Termasuk Prabowo
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Egi Primayogha, mengatakan pengunduran diri Mahfud MD terlambat. Semestinya dilakukan pada tahap awal pencalonan untuk memberi contoh bahaya konflik kepentingan dari jauh-jauh hari.
"Menteri-menteri lain, yang terindikasi memiliki konflik kepentingan, dan diduga turut cawe-cawe dalam pemilu harus ikut mundur. Tanpa kecuali Prabowo yang maju sebagai kandidat," kata Egi dalam keterangannya kepada Liputan6.com, Kamis (1/2/2024).
Egi mengatakan, Mahfud menjadikan konflik kepentingan dan intervensi politik sebagai alasan. Saat Mahfud menyinggung hal tersebut, sulit untuk tidak mengatakan ia sedang menyindir Presiden.
"Pengunduran diri Mahfud MD mestinya membuat Presiden berkaca. Presiden diduga cawe-cawe dalam pemilu untuk meloloskan kepentingan keluarga dan kelompoknya."
"Kegagalan untuk menghindari konflik kepentingan tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip etika publik, dan dugaan abuse of power," katanya.
Advertisement
TKN: Prabowo Tak Perlu Mundur Sebagai Menhan
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani mengaku pihaknya tidak menyarankan calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mundur dari jabatan sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju.
"Kami menyarankan kepada Pak Prabowo untuk tidak perlu mundur sebagai Menteri Pertahanan dan kami minta agar Pak Prabowo menyelesaikan tugasnya sampai akhir periode sebagai Menteri Pertahanan," kata Muzani, saat diwawancarai di Media Center TKN, Jakarta, Rabu (31/1).
Lebih lanjut, Sekjen Partai Gerindra itu menilai, Prabowo sangat memahami posisi dirinya saat sebagai capres dan menjadi menteri.
"Dan selama menjadi capres beliau juga wajarnya cuti ya cuti, wajarnya menjalankan tugas ya menjalankan tugas. Dan sepertinya Pak Prabowo akan menyelesaikan tugas sampai akhir periode," ujar dia.
Oleh karena itu, dia pun meyakini tidak akan konflik kepentingan dari posisi Prabowo sebagai pembantu presiden dan sebagai capres di Pilpres 2024.
"Tidak akan terjadi, insyallah tidak akan terjadi," imbuh Muzani.
Sementara Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menjawab pertanyaan apakah Prabowo akan mundur sebagai Menteri Pertahanan seperti yang dilakukan Mahfud Md yang menyatakan diri mundur sebagai Menko Poplhukam.
"Gak bakal mundur. Tidak perlu mundur, cukup Pak mahfud saja," ujarnya, usai acara Gema Desa (Mantan Kades) se-Jatim dukung 02 di Surabaya, Kamis (1/2/2024).
Perlukah Prabowo Mundur dari Menhan? Begini Kata Kaesang
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengomentari keputusan Mahfud Md mundur. Dia mengapresiasi atas kerja keras Mahfud selama ini sebagai menteri dari Presiden Jokowi.
"Kami mengapresiasi semua kerja keras Pak Mahfud selama ini sebagai Menko Polhukam. Saya kira selama ini beliau bekerja sangat baik," kata Kaesang usai Kampanye Akbar PSI di Lapangan Desa Treman Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Rabu (31/1/2024), dikutip dari Antara.
Mahfud Md yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 3 memberikan pernyataan resmi bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam. Pernyataan itu disampaikan langsung olehnya di Lampung Tengah pada Rabu siang.
Mahfud menyebut akan menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada Presiden ketika memiliki kesempatan bertemu.
Kaesang juga menyebut bahwa keputusan pengunduran diri Mahfud Md sebagai Menko Polhukam merupakan salah satu strategi elektoral-nya dalam Pilpres 2024.
"Tapi mungkin ini ya salah satu strategi elektoral beliaulah. Tapi nggak masalah itu kan pilihan politik beliau," ujar Kaesang.
Selain Mahfud, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto juga masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan di pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Terkait anggapan apakah Prabowo juga harus mengikuti jejak Mahfud, Kaesang menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada Menhan.
"Ya kembali lagi ke Pak Menhan. Saya serahkan itu ke Pak Menhan," ucap Kaesang.
Advertisement
