Respons Gibran soal Kritikan Intelektual Berbagai Universitas Terhadap Jokowi

Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming, mengomentari sikap dari para intelektual universitas yang ramai-ramai mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa hari lalu.

oleh Jonathan Pandapotan PurbaPramita Tristiawati diperbarui 03 Feb 2024, 14:03 WIB
Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka dalam acara bertajuk Suara Muda untuk Prabowo-Gibran di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu (27/1/2024) (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mengomentari sikap dari para intelektual universitas yang ramai-ramai mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Gibran yang ditemui sejumlah pewarta seusai bertemu dengan ratusan UMKM di Kota Tangsel mengatakan, bila dirinya menghargai setiap kritikan yang disampaikan para akademisi tersebut.

"Tanyakan kepada yang bersangkutan saja. Kalau saya sih masukan-masukan, evaluasi dari semua pihak kami terima ya," kata Gibran.

Dia pun sempat berterimakasih atas masukan dan kritikan yang diberikan oleh para intelektual universitas kepada pemerintahan yang dipimpin oleh ayahnya itu.

"Masukannya terima kasih ya,"katanya.

Seperti diketahui, mulai dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia dan lainnya, mengkritisi pemerintahan Jokowi terkait Pemilu 2024.


Sivitas Akademika UI Ajak Seluruh Kampus di Tanah Air Kawal Pemilu 2024

Sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) menyampaikan deklarasi mengajak seluruh kampus di tanah air untuk mengawal jalannya pemilihan umum (Pemilu) 2024. Deklarasi itu bertajuk 'Genderang Universitas Indonesia Bertalu Kembali'.

"Maka, berdasarkan ruh kebebasan akademik yang kami punya, kami berdiri di sini mengajak sivitas akademika perguruan tinggi di seluruh tanah air, untuk segera merapatkan barisan guna mengawal pelaksanaan Pemilu yang adil, jujur dan bermartabat," kata Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo di Rotunda, UI, Kota Depok, Jumat (2/2/2024).

Sivitas akademika Universitas Indonesia merasa prihatin atas hancurnya tatanan hukum, dan demokrasi. Dalam hal ini juga disinggung soal hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama soal korupsi dan nepotisme.

"Hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi dan nepotisme telah menghancurkan kemanusiaan, dan merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan berbagai kelayakan hidup," ucapnya.

Harkristuti menyampaikan, pihaknya resah atas sikap para pejabat, elit politik dan hukum yang dinilai mengingkari sumpah jabatan untuk menumpuk harta pribadi, dan membiarkan negara tanpa tata kelola dan digerus korupsi. Hal tersebut, dipandang memuncak menjelang Pemilu 2024.

"Kami cemas kegentingan saat ini akan bisa menghancurkan masa depan bangsa dan ke-Indonesiaan," tuturnya.


Jokowi soal Petisi UGM dan UII: Setiap Orang Boleh Berpendapat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi santai soal petisi yang disampaikan civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII).

Jokowi mengatakan petisi berisi kritikan untuknya itu merupakan hak berdemokrasi masyarakat.

"Ya itu hak demokrasi," kata Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).

Jokowi menuturkan setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat. Mantan wali kota Solo itu pun mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan kritikan kepadanya.

"Setiap orang boleh berbicara berpendapat. Silakan," tutur Jokowi.

Infografis Deklarasi Kampanye Pemilu Damai 2024. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya