Liputan6.com, Jakarta Bekerja menjadi salah satu keinginan setiap insan termasuk bagi mereka yang baru menyelesaikan pendidikannya. Disisi lain, seseorang tidak hanya dituntut untuk bersaing dengan menunjukkan nilai ijazah. Kemampuan juga menjadi penentu untuk memperebutkan posisi di berbagai perusahaan.
Lantas bagaimana mendapatkan pekerjaan meskipun berbeda dengan jurusan saat terakhir menyelesaikan pendidikan?
Advertisement
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan tips bagi fresh graduate yang mencari pekerjaan tapi beda jurusan. Terdapat empat tips, mari disimak!
"Rekanaker yang baru lulus berminat untuk 'pindah haluan' di pekerjaan Yuk simak tipsnya," tulis @kemnaker, Senin (5/2/2024).
Tips pertama, siapkan portofolio yang memadai. Kamu bisa mengumpulakn portofolio dengan melakukan magang, bekerja freelance, atau bekerja part time.
Tips Berikutnya
Kedua, pejari profil perusahaan. Dengan mempelajari perusaha, maka perekrut akan menganggapmu sebagai pribadi yang proaktif dan siap mempelajari hal-hal baru.
Ketiga, menambah kemampuan berbahasa asing. Pada hakikatnya semua bidang pekerjaan membutuhkan SDM yang mahir berbahasa asing, terutama perusahaan besar dan startup yang mulai go international.
Tips keempat, berpenampilan menarik dan profesional. Pastikan penampilan kamu tampak rapi, bersih, dan tidak salah kostum sewaktu melamar pekerjaan.
Kemnaker Pastikan Bantuan Subsidi Upah Tak Cair di 2023
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan tak ada pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada tahun 2023 ini. Ini sekaligus menjawab isu yang beredar di masyarakat.
Beberapa waktu belakangan, kembali mencuat soal maraknya informasi terkait pencairan BSU 2023. Namun, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menegaskan, tak ada kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan BSU tahun ini.
"Sampai saat ini tidak ada kebujakam terkait BSU 2023," ucap Anwar saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (27/12/2023).
Kendati begitu, Anwar belum merinci alasan disetopnya pencairan BSU tersebut. Mengingat lagi, kebijakan ini sebagai respons terhadap minimnya pendapatan masyarakat yang terimbas pandemi Covid-19.
BSU Jadi Upaya Bantu Pekerja
Diketahui, kebijakan Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp 600 ribu per orang ini jadi upaya pemerintah untuk membantu pekerja yang upahnya berkurang karena pandemi. Kebijakan ini berjalan pada 2021 dan 2022.
Sebelumnya, telah memasuki minggu terakhir di tahun 2023, banyak pekerja atau buruh yang mempertanyakan mengenai informasi mengenai Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada 2023 ini.
Beredar kabar bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menyalurkan bantuan uang tunai atau BLT sebesar Rp600 ribu diberikan kepada pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan.
Advertisement
Belum Ada Kepastian
BSU Ketenagakerjaan merupakan sebuah program dari Kemenaker yang telah diluncurkan sejak 2020 dan 2021. Namun, hingga hari ini, belum ada kepastian dari Kemnaker mengenai penyaluran BSU Ketenagakerjaan tersebut pada tahun ini.
BSU 2023 sendiri masih menjadi sorotan usai dirumorkan akan disalurkan kembali kepada masyarakat dengan sasaran target yang lebih banyak.
Sebagai informasi, adanya program BSU ini dilatarbelakangi oleh terjadinya pandemi COVID-19, yang menyebabkan banyak pekerja atau buruh yang mengalami PHK atau kemerosotan ekonomi.
Lalu, pada 2022, program ini masih diteruskan untuk membantu pekerja atau buruh beradaptasi dengan kenaikan harga bahan bakar. Bantuan tersebut berupa pemberian uang tunai untuk membantu pekerja memenuhi kebutuhan hidup sebagai akibat kenaikan harga.
Kriteria Diatur
Dalam penyalurannya, calon penerima BSU Ketenagakerjaan ini tentunya memiliki kriteria dan regulasi. Kriteria yang pertama tentunya pekerja harus seorang peserta dari BPJS Ketenagakerjaan minimal selama 6 bulan.
Kemudian pekerja tersebut mempunyai penghasilan atau gaji kurang dari Rp3,5 juta per bulan. Penerima program BSU Ketenagakerjaan juga bukan bagian dari aparatur negara misalnya seperti Polisi, TNI, ASN contohnya PNS atau PPPK.
Kendati demikian, Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2023 masih berkemungkinan cair kembali bergantung pada regulasi dan keputusan dari pemerintah pusat.
Advertisement
