Liputan6.com, Jakarta PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI) menggandeng Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk mengembangkan ekonomi hijau berbasis keterlibatan masyarakat dengan Melibatkan 5 ribu petani Yogyakarta.
Direktur Utama PT PLN EPI Iwan Agung Firstantara mengatakan, kerja sama dengan keraton Yogyakarta merupakan langkah strategis untuk mengamankan pasokan biomassa tanpa berkompetisi lahan dan pupuk untuk sektor pangan, bahkan sebaliknya justru memperkuat pangan dan pakan karena memanfaatkan lahan marginal dan menghasilkan produk utama pakan ternak dan residu ranting untuk biomassa sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Advertisement
“Ini merupakan bentuk nyata dari ekonomi kerakyatan dengan masyarakat yang terlibat aktif di dalamnya. Maka dari itu, terciptanya green economy di tengah masyarakat ini sekaligus berhasil menciptakan lingkungan yang bersih dan mengangkat perekonomian masyarakat,” Kata Iwan.
Menurut Iwan, PLN turut membangun rantai pasok biomassa untuk menjamin keberlangsungan pasokan. Mulai dari perencanaan, pembangunan, pengelolaan biomassa, sampai dengan komersialisasi di PLTU PLN akan digalakkan.
Direktur Biomassa PLN EPI Antonius Aris Sudjatmiko menuturkan lebih dari 5.000 petani telah merasakan manfaat dari tanaman multifungsi. Tanaman tersebut digunakan untuk pakan ternak dan kemudian bahan baku biomassa pada lahan marginal seluas 30 hectare (Ha) tersebar di Kalurahan Gombang dan Karangasem, Kapanewon Ponjong, Gunung Kidul DIY.
"Pada musim kemarau bulan September 2023 yang lalu, penduduk telah melakukan pruning daun tanaman sebagai pakan ternak. Pembibitan dan penanaman tanaman multifungsi tersebut juga menggunakan pupuk organik FABA yang jauh lebih murah dibanding pupuk anorganik seperti NPK dan Urea,” papar Antonius.
Pada tahun 2023, PLN EPI telah menyediakan 1 juta ton biomassa untuk 43 PLTU, yang berasal dari residu/sampah pertanian, perkebunan dan perhutanan seperti serbuk gergaji, sekam padi, bonggol jagung, bagasse tebu, pellet tandan kosong sawit, cangkang sawit, cangkang kemiri serta woodchip dari ranting-ranting dan tanaman replanting karet, bahkan BBJP hasil olahan sampah kota.
Jual Ranting
Menurut Antonius ke depan penduduk dapat menjual ranting-ranting tanaman yang akan diolah menjadi energi terbarukan biomassa sebagai substitusi batubara PLTU. Dimana dengan index harga biomassa sebesar 1,2 dari harga Batubara hanya akan menaikkan BPP sebesar 0,5 sen, jauh lebih murah dibanding energi terbarukan lainnya seperti PLTS, PLTB dan lainnya.
"Selain memberikan benefit maksimal bagi masyarakat, program Green Economy ini menjadikan biomassa sebagai Energi Terbarukan baseload yang paling murah dan paling cepat diimplementasikan karena memanfaatkan PLTU eksisting milik PLN,” kata Antonius.
Melalui kerja sama ini Keraton Yogya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sedemikian hingga berdampak pada peningkatan kemampuan beli atau Green Deflation.
Dengan kata lain, pada suatu nilai uang yang sama, masyarakat tani mampu membeli barang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhannya, atau kerap dikenal sebagai Green Deflation yang merupakan kebalikan dari Green Inflation.
Advertisement
Pembangunan Berkelanjutan
Kepala Bebadan Pangreksa Loka Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, RM. Gustilantika Marrel Suryokusumo menyampaikan, Keraton Jogya telah mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goal sejak tahun 1755 dengan falsafah Memayu Hayuning Bawono.
"Falsafah Memayu Hayuning Bawono terus diimplementasikan antara lain dalam bentuk Ekonomi Hijau Berbasis Keterlibatan Masyarakat, seperti yang telah dikerjakan Keraton Jogya bersama dengan PLN EPI,” kata Marrel.
Lebih lanjut, Marrel menyampaikan bahwa bentuk Ekonomi Hijau Berbasis Keterlibatan Masyarakat ini merupakan bentuk ketahanan pangan, air dan energi sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat di pedesaan dan diharapkan dapat menjadi model di wilayah lainnya.
"Implementasi program ini tentu akan memampukan para petani untuk berdaulat pangan, energi dan sekaligus memajukan taraf hidup masyarakat pedesaan," tutup Marrel.
