Liputan6.com, Jakarta Debat capres kelima Pemilu 2024 dihadiri oleh 12 panelis, salah satunya Tolhas Damanik yang mewakili penyandang disabilitas.
Debat pamungkas ini dihelat pada Minggu malam, 4 Januari 2024 di Jakarta dan mengusung tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.
Advertisement
Tolhas Damanik adalah penyandang disabilitas netra dari Depok, Jawa Barat yang merupakan Penasihat Hak Penyandang Disabilitas Jaringan Pemilihan Umum Akses Disabilitas (Agenda). Menjelang Pemilu 2024, dia aktif menyuarakan hak-hak disabilitas dalam pemilihan umum.
Pria yang lahir di Pulau Bangka ini mulai menjadi aktivis disabilitas pada 1996, saat kuliah S1 dirinya sudah bergabung dengan lembaga lokal yakni Yayasan Mitra Netra. Pada 2010, dia bekerja dengan Helen Keller Indonesia dan sejak 2013 ia memiliki lembaga lokal sendiri yakni Wahana Inklusif Indonesia.
Alumni Universitas Negeri Jakarta jurusan Bimbingan Konseling ini mengatakan bahwa dirinya tak pernah mengenyam pendidikan khusus. Sejak SD hingga S2 ia belajar di sekolah umum.
“Dulu di tempat kelahiran saya memang tidak ada sekolah luar biasa yang khusus akhirnya saya dibawa ke sekolah umum oleh orangtua saya dan prosesnya berjalan alami. Teman-teman membantu, guru membantu, terus sampai kuliah juga akhirnya di khusus jadi selalu di lembaga pendidikan yang umum,” kata Tolhas Damanik dalam bincang-bincang di saluran Youtube Nyambung with Dinna Prapto Raharja, dikutip Senin (5/2/2024).
Kehidupan Kuliah Dibantu Teknologi
Alumni Ohio University jurusan Clinical Mental Health Counseling ini juga bersyukur bahwa teknologi yang ada dapat mempermudah masa-masa kuliahnya.
“Teknologi itu menjadi solusi buat kami yang netra, karena pada saat saya kuliah puji Tuhan sudah ada pembaca layar jadi semua tugas saya kerjakan sendiri dengan komputer. Kalau ujian, dosennya tinggal kasih file, saya kerjakan sendiri. Menulis dan membaca literatur saya lakukan sendiri jadi mempermudah proses.”
Terkait disabilitas netra yang disandangnya, Tolhas mengatakan bahwa dirinya mengalami hal tersebut sejak lahir.
“Saya merasa bahwa saya totally blind (buta total), saya bisa melihat cahaya tapi bentuk objeknya saya enggak tahu jadi cuma gelap sama terang. Dari lahir memang dokter sudah menemukan bahwa saya punya problem dengan mata.”
Advertisement
Debat Capres Kelima
Di Debat Capres Kelima, Tolhas Damanik mendengar jawaban-jawaban dari tiga Capres soal data disabilitas.
Debat ini membahas soal subtema kesejahteraan sosial dan inklusi disabilitas. Pertanyaan dari subtema ini berada pada huruf “C” dengan bunyi:
“Negara beradab adalah negara yang memenuhi hak kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas. Pasal 5 Undang-Undang Penyandang Disabilitas di antaranya mengatur tentang pemberian konsesi dan penyediaan data belum terpenuhi. Pertanyaanya, apa komitmen paslon dalam pemberian konsesi dan penyediaan data penyandang disabilitas?” kata moderator dalam Debat Capres kelima, Minggu (4/2/2024).
Pertanyaan ini ditujukan pada Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Menurutnya, ini adalah masalah yang sangat penting dan dia bersama partai Gerindra adalah salah satu pihak yang mensponsori UU Disabilitas.
“Intinya adalah benar bahwa kita harus lebih berpihak kepada mereka (disabilitas). Dan kita berkomitmen untuk juga merekrut mereka ini di dalam pekerjaan-pekerjaan yang bisa mereka lakukan di pemerintahan dan komunitas pertahanan. Ada bidang-bidang yang bisa mereka laksanakan.”
Tanggapan 2 Capres Lain
Menanggapi jawaban Prabowo, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sedikit bertanya-tanya.
“Ini pertanyaannya soal data kan? Data dan komitmen kita terhadap data disabilitas,” ucap Ganjar.
“Yang pertama negara harus hadir, tidak boleh alpa. Yang kedua kita harus menyiapkan data dengan baik. Kenapa kami memakai KTP Sakti, satu KTP saja kita bisa profiling semuanya termasuk disabilitas. Maka kalau Satu Data Indonesia lalu kita cropping satu saja tentang disabilitas maka kita bisa berikan apapun untuk mereka,” tambahnya.
Sementara, Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menanggapi bahwa data disabilitas perlu dibuat dengan komprehensif.
“Kita harus tahu berapa, di mana penyandang disabilitas dan disabilitasnya apa. Dan kita harus melihat bahwa membantu penyandang disabilitas tuh bukan charity tapi pemenuhan hak asasinya dan tanggung jawab negara.”
“Karena itu kami mengusulkan dan ini kami rencanakan bekerja bersama dengan dinas di tiap wilayah lalu bekerja dengan PKK yang tahu wilayahnya. Mereka diminta mencatat sehingga kabupaten, kota, provinsi memiliki data tentang penyandang disabilitas,” kata Anies.
Advertisement
