Liputan6.com, Malang - Koalisi Masyarakat Sipil Malang Raya menuntut presiden dan aparat pemerintahan berhenti menyalahgunakan kekuasaan untuk Pemilu 2024. Hal itu disuarakan lewat mimbar bebas di Tugu Malang, Senin (5/2/2024).
Juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil Malang Raya, Purnawan Dwikora Negara, mengatakan ada tiga gejala kemunduran pelaksanaan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Advertisement
"Ada gejala praktek penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yang semakin masif," kata Purnawan.
Kemudian gejala rendahnya sikap ke negarawan yang ditunjukkan lembaga presiden, Mahkamah Konstitusi, lembaga-lembaga politik, ketua partai politik maupun pemimpin organisasi kemasyarakatan.
"Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan terang-terangan berpolitik praktis dalam Pemilu," ujar Purnawan.
Banyak pemimpin negara, pemimpin bangsa dan masyarakat yang tak menunjukkan memberikan teladan etika itu jadi tanda bahaya. Sebab hal itu bisa berujung pada ambruknya sistem demokrasi dan hukum.
"Kita krisis keteladanan, etika, hukum dan krisis multidimensi," ucap dia.
Koalisi menilai pemimpin negara dan pemimpin bangsa tak memberikan keteladanan etika dan praktik kenegarawanan selama Pemilu 2024 ini.
Koalisi Masyarakat Sipil Malang Raya menuntut para pemimpin partai politik, para calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota legislatif agar berpolitik secara santun.
"Kami menuntut presiden dan aparatur pemerintahan tak menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan politik praktis," kata Purnawan.
Minta DPR Ikut Mengawasi Pemilu
Koalisi menuntut DPR agar ikut aktif mengawasi jalannya pemilu, bukan diam demi kepentingan politiknya. Mayarakat diajak terlibat langsung mengawasi pemilu agar berlangsung jujur dan adil. Serta
Koalisi Masyarakat Sipil Malang Raya terdiri dari puluhan akademisi dari berbagai perguruan tinggi, aktivis NGO, Pegiat warga dan berbagai elemen lainnya.
Advertisement
