Liputan6.com, Jakarta Ketua DPR RI Puan Maharani, menanggapi soal banjir kritikan dari para akademisi universitas yang menyerukan penyelamatan demokrasi menjelang Pemilu.
Menurut Puan, suara kampus adalah bagian dari suara rakyat yang berhak menyuarakan aspirasi.
Advertisement
“Biarkan seluruh masyarakat menyuarakan aspirasinya, DPR akan selalu mendorong, mendukung pemilu harus berjalan dengan jujur, adil, seluruh aparat netral, kemudian persatuan dan kesatuan harus dijaga,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (6/2/2024).
Politikus PDIP ini mengungkapkan, apa yang disampaikan oleh sivitas akademika, mahasiswa, seluruh elemen masyarakat, merupakan cermin aspirasi rakyat Indonesia, agar pemerintah menjaga aturan dan komstitusi.
“Mereka menyuarakan agar Indonesia ini tetap bisa menjadi Indonesia yang menjaga persatuan kesatuan, menjaga aturan perundangan dan konstitusi di dalam koridornya, dan pesta demokrasi adalah pestanya rakyat, biarkan rakyat menilai, biarkan rakyat memilih pemimpin yang akan datang tanpa intimidasi,” pungkas Puan.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menilai, pernyataan dari berbagai universitas tersebut merupakan bagian dari dinamika politik yang harus diperhatikan oleh pemerintah.
“Dinamika politik apa pun, pemerintah harus perhatikan, artinya meng-assurance dan mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa,” kata Ma’ruf dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (6/2/2024).
Bagian Positif
Ma’ruf berharap, pernyataan guru besar kampus itu menjadi bagian dari dinamika positif yang tidak akan membawa keresahan pada bangsa Indonesia.
“Mudah-mudahan saja hanya sampai di pernyataan sehingga bisa diatasi, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang lebih jauh,” ungkapnya.
Masih seputar Pemilu, Ma’ruf juga memberikan pendapatnya mengenai kesiapan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di KBRI Abu Dhabi.
Menurutnya, PPLN ini sudah siap menyelenggarakan pemilu pada 10 Januari 2024 mendatang. “Untuk di Abu Dhabi, sudah 5.000 lebih, [dengan ] 8 TPS, semua sudah siap,” kata dia.
Ia menjelaskan, pihak KBRI masih membuka kesempatan hingga hari H bagi warga negara Indonesia yang belum mendaftar untuk berpartisipasi dalam Pemilu.
“Mungkin masih di laut, belum terdaftar. Tapi yang sudah lebih dari 5.000,” ujarnya.
Advertisement
Mengingatkan Pemerintah Jelang Pemilu 2024
Sejumlah civitas dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang mengkritisi situasi jelang Pemilu 2024, dinilai untuk menyuarakan suatu yang dianggap salah.
Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto memandang, ada yang melihat untuk menyuarakan demokrasi di Indonesia yang kian terancam.
"Demokrasi di Indonesia dalam keadaan yang terancam, terlebih dipadukan dengan kekuasaan dan kebijakan yang populis," kata dia di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (5/2/2024).
