Liputan6.com, Jakarta PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) buka suara terkait keputusannya untuk memilih mendatangkan kereta rel listrik (KRL) baru impor asal China dibandingkan Jepang maupun Korea Selatan.
Diketahui, PT KCI telah menandatangani kontrak kerja sama pengadaan tiga rangkaian KRL impor bersama CRRC Sifang Co., Ltd di Beijing, China pada 31 Januari 2024.
Advertisement
Vice President Corporate Secretary KCI Anne Purba mengatakan alasan KCI memilih untuk mendatangkan tiga rangkaian KRL impor baru karena China lantaran faktor harga. Dia menyebut, KRL baru impor dari sisi harga lebih kompetitif dibandingkan Jepang maupun Korsel.
Anne mencatat, total nilai pengadaan 3 (tiga) rangkaian KRL baru impor oleh CRRC Sifang, China Rp 783 miliar. Meski demikian, dia tidak menyebutkan harga KRL impor baru buatan Jepang maupun Korsel.
"Jadi, kalau kami memberitahu dari sisi harga juga cukup kompetitif, berarti manufaktur lain lebih tinggi. Karena pihak produsen (Jepang - Korea) ini menyampaikan adanya perubahan rekomendasi teknis dan pembiayaan yang diajukan dari proposal sebelumnya," ujar Anne dalam acara Konferensi Pers di Stasiun Juanda, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2024).
Alasan KCI
Selain harga, alasan KCI memilih KRL baru impor buatan CCRC Sifang terkait spesifikasi teknis. Di mana KRL impor buatan China tersebut dapat memenuhi spesifikasi teknis dan waktu pengiriman (time delivery) yang sesuai dengan persyaratan dan harga yang kompetitif dibandingkan produk lainnya.
"Jadi, kita mempertimbangkan juga dari sisi spesifikasi teknis ya, selain harga tadi," bebernya.
Anne mengatakan, tiga rangkaian KRL impor China tersebut akan tiba di Indonesia sekitar 13,5 bulan setelah penandatanganan nota kesepahaman. Meski demikian, tiga KRL baru impor buatan asal China tersebut harus melalukan rangkaian tes uji coba oleh DJKA Kemenhub dan pihak terkait.
"Kan ada tes uji sertifikasi, seperti harus melalui 4.000 kilometer dulu," beber Anne.
Pengadaan 16 Rangkaian KRL
Selain itu, PT KCI juga melakukan pengadaan 16 (enam belas) rangkaian sarana KRL baru oleh PT INKA dengan total investasi hampir sebesar Rp 3,83 triliun. Kemudian, pengadaan 19 (Sembilan belas) rangkaian KRL Retrofit oleh PT INKA degan total investasi lebih dari Rp 2,23 triliun.
"Adapun seluruh pembiayaannya dari pinjaman KAI Commuter, Shareholder Loan dari PT KAI dan bantuan dari Pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN)," ungkapnya.
Kontrak Kerja Sama
Sebelumnya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI)/KAI Commuter bersama CRRC Sifang Co., Ltd. melakukan penandatanganan kontrak kerja sama pengadaan tiga rangkaian kereta rel listrik (KRL) baru buatan China di Beijing, China pada 31 Januari 2024.
Tercatat, nilai Pengadaan tiga rangkaian KRL baru impor asal China sekitar Rp 783 miliar.
Direktur Utama KAI Commuter, Asdo Artriviyanto menyampaikan, pengadaan KRL baru asal China tersebut mempertimbangkan jumlah pengguna yang mencapai hampir 1 juta orang per hari. Adapun, tiga rangkaian KRL baru yang dibeli KAI Commuter dengan tipe KCI-SFC120-V.
"Pengadaan sarana KRL baru ini merupakan pemenuhan atas jumlah sarana KRL sesuai dengan kebutuhan pelayanan pengguna Commuter Line Jabodetabek tahun 2024 -2025 yang sudah mencapai hampir 1 juta pengguna per harinya," ujar Asdo dalam keterangannya.
Asdo melanjutkan, pengadaan tiga KRL baru impor asal China ini juga merupakan bagian dari rangkaian pemenuhan sarana KRL Jabodetabek yang dibahas dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada bulan Juni 2023 lalu.
Reporter Sulaeman
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
BPKP Belum Kantongi Permintaan Audit 3 Rangkaian KRL Impor Asal China Senilai Rp 783 Miliar
Sebelumnya, Deputi Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Akuntan Negara Sally Salamah mengaku belum memperoleh permintaan audit atas pengadaan tiga (3) rangkaian kereta rel listrik (KRL) baru asal China oleh KAI Commuter.
Adapun, nilai pengadaan tiga rangkaian KRL baru asal China tersebut mencapai Rp 783 miliar.
"Belum tahu. Kami belum melakukan evaluasi ataupun auditnya," kata Sally kepada awak media di Gedung BPKP, Kamis (1/2).
Sally pun mengaku belum mengetahui alasan pemerintah menyetujui KAI Commuter untuk melakukan impor rangkaian KRL dari China ketimbang Jepang. Dia menyebut keputusan untuk melakukan impor tiga rangkaian KRL tersebut merupakan keputusan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan.
"Tanya ke KAI, yang impor baru (KRL China) itu keputusan rapat. Jadi rapat yang waktu dipimpin pak Luhut," ucapnya.
Meski demikian, BPKP menyatakan kesiapan untuk melakukan audit atas pengadaan tiga rangkaian KRL baru asal China jika diminta oleh PT KAI.
"Mungkin saja kalau mereka meminta (audit). Kalau di BPKP prosedurnya mereka minta ada expose (membuka) dulu, di standar kami begitu. Ketika mereka expose bisa jadi kita melakukan penugasan tersebut," tegas Sally.
KRL China
PT Kereta Commuter Indonesia (KCI)/KAI Commuter bersama CRRC Sifang Co., Ltd. melakukan penandatanganan kontrak kerjasama pengadaan tiga (3) rangkaian kereta rel listrik (KRL) baru buatan China di Beijing, China pada 31 Januari 2024. Tercatat, nilai Pengadaan tiga rangkaian KRL baru impor asal China sekitar Rp 783 miliar.
Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto menyampaikan, pengadaan KRL baru asal China tersebut mempertimbangkan jumlah pengguna yang mencapai hampir 1 juta orang per hari. Adapun, tiga rangkaian KRL baru yang dibeli KAI Commuter dengan tipe KCI-SFC120-V.
"Pengadaan sarana KRL baru ini merupakan pemenuhan atas jumlah sarana KRL sesuai dengan kebutuhan pelayanan pengguna Commuter Line Jabodetabek tahun 2024 -2025 yang sudah mencapai hampir 1 juta pengguna per harinya," ujar Asdo dalam keterangannya dikutip Kamis (1/2).
Asdo melanjutkan, pengadaan tiga KRL baru impor asal China ini juga merupakan bagian dari rangkaian pemenuhan sarana KRL Jabodetabek yang dibahas dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada bulan Juni 2023 lalu. Rapat tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, BPKP, PT INKA, dan stakeholder lainnya.
Advertisement
