Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memberikan berbagai bantuan sosial. Penyaluran bantuan sosial tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang menjadi sasaran bantuan terutama hadapi lonjakan harga beras, meredam inflasi dan lainnya.
Salah satu bantuan yang diberikan pemerintah yakni bantuan pangan non tunai (BPNT). BPNT ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yakni keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25 persen terendah di daerah pelaksanaan. Demikian dikutip dari laman Indonesia.go.id, Selasa (6/2/2024).
Advertisement
Adapun bentuk bantuan pangan nontunai itu berupa kartu keluarga sejahtera yang salah satunya dapat digunakan di e-warong terdekat. Masyarakat tetap mendapatkannya dalam bentuk uang meski namanya BPNT. Jumlah yang diterima sebesar Rp 200.000 per bulan dan dibagikan dua bulan sekali sehingga dalam satu tahun ada enam tahap penyaluran dan KPM akan menerima Rp 400.000 dalam sekali pencairan.
Program bantuan ini dulu bernama program raskin. Selanjutnya penyaluran raskin diganti memakai kartu elektronik. Kartu tersebut dapat dipakai untuk membeli beras, telur, dan bahan pokok lainnya.
Dikutip dari laman sikapiuangmu.ojk.go.id, berikut sejumlah manfaat yang dapat diperoleh dari BPNT antara lain:
1.Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskina.
2.Meningkatnya transaksi non tunai sesuai dengan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang digagas oleh Bank Indonesia.
3.Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
4.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.
Kriteria Penerima BPNT
Selain itu, penyaluran BPNT mengacu pada empat prinsip umum antara lain:
1.Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM
2.Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memanfaatkan bantuan, kapan dan berapa banyak bahan pangan yang dibutuhkan. Selain itu termasuk kebebasan memilih jenis dan kualitas bahan pangan berdasarkan preferensi yang telah ditetapkan dalam program ini.
3.Mendorong usaha eceran rakyat untuk mendapatkan pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM.
4.Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan KPM.
Cek Penerima BPNT
Ingin memastikan apakah terdaftar sebagai penerima bansos atau tidak dapat dilakukan melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id. Berikut langkah dan alur pengecekan dikutip dari laman indonesiabaik.id:
1.Buka laman website cekbansos.kemensos.go.id
2.Ketika sudah berada di laman cekbansos.kemensos.go.id, maka masukkan wilayah penerima manfaat berupa provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Mengisi data wilayah penerima manfaat
3.Masukkan nama penerima manfaat harus sesuai dengan data yang tertera di e-KTP atau Dukcapil
4.Ketik huruf kode chapta
5.Setelah itu tinggal klik ‘Cari Data’
6.Selanjutnya sistem Cek Bansos Kemensos akan mencari nama penerima manfaat jika data tersebut terdaftar sebagai penerima bansos
Kriteria Penerima
Kriteria penerima BPNT dikutip dari berbagai sumber:
- Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah
- Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- Bukan merupakan PNS, pensiunan PNS, prajurit TNI, anggota Polri dan karyawan BUMN/BUMD
Advertisement
Kemenkeu Tambah Anggaran Bansos Beras Rp 2,67 Triliun
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menambah anggaran sebesar Rp 2,67 triliun untuk tambahan bantuan sosial (bansos) beras sebagai upaya memitigasi dampk El Nino terhadap masyarakat miskin dan rentan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa tambahan bansos beras tersebut sebagai salah satu upaya APBN guna menjaga dan mendukung daya beli masyarakat yang tergerus karena kenaikan harga beras.
"Karena ini penyebabnya El Nino, dan harga beras meningkat maka kita memberikan bantuan beras," kata Sri Mulyani dalam konferensi Pers APBN KiTa Oktober, Rabu (25/10/2023).
Bendahara negara ini menjelaskan, sebelumnya Pemerintah telah menyalurkan anggaran Rp 7,9 triliun untuk bantuan beras tahap pertama periode Maret - Mei.
Kemudian, untuk tahap kedua, Pemerintah mengalokasikan Rp 8 triliun untuk bantuan beras periode September - November 2023. Kemudian, Pemerintah menambah anggaran bantuan beras sebesar Rp 2,67 triliun untuk periode Desember 2023.
"Waktu El Nino sudah di woro-woro kita memberikan tambahan beras September hingga November itu dananya Rp 8 triliun dan kita tebalkan nambah lagi Rp 2,67 triliun untuk Desember," ujarnya.
Maka secara keseluruhan total bantuan beras sebanyak 10 kg untuk 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam tahun ini sebesar Rp 18,27 triliun.
"Rp 7,6 triliun plus Rp 8 triliun plus Rp 2,67 triliun. Ini yang kita lakukan untuk keseluruhan untuk bantuan keluarga miskin dalam bentuk beras," ujar Sri Mulyani.
Adapun penyaluran akan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). "Yang melaksanakan institusinya adalah Bapanas yang berarti kita akan menambahkan anggaran Rp 2,67 triliun untuk Desember nanti," pungkasnya.
Kenaikan Harga Beras
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menampik adanya kenaikan harga beras di pasaran. Oleh karenanya, ia telah memerintahkan jajarannya untuk menyalurkan program bansos beras 10 kg kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan, sejak September-November 2023.
RI 1 pun buka peluang kembali menyalurkan program bansos beras untuk periode selanjutnya guna mengantisipasi gejolak harga beras, selama stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog tetap tersedia.
"Kalau stoknya kita lihat masih (ada) nanti diteruskan lagi. Sehingga masyarakat jangan sampai terdampak dari kenaikan harga beras," ujar Jokowi dalam kunjungan ke Gudang Beras Bulog Dramaga di Kabupaten Bogor, Senin (11/9/2023).
Oleh sebabnya, ia memandang pemerintah masih perlu melakukan impor beras untuk memastikan cadangan stok beras terpenuhi. Itu juga dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kenaikan harga beras di pasar akibat fenomena El Nino yang terjadi hampir di semua negara.
"Ini untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis stok. Harus itu untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan karena memang produksi pasti turun karena El Nino, meskipun saya lihat angkanya juga tidak banyak," imbuhnya.
Jokowi mengaku telah melobi sejumlah kepala negara, mulai dari India hingga China agar mau memasok berasnya kepada Indonesia. Proses negosiasi impor beras tersebut nantinya akan dilanjutkan Perum Bulog.
“Saya sudah bicara dengan Perdana Menteri (Kamboja) Hun Manet, dengan Presiden Bangladesh yang punya stok, dengan Perdana Menteri (India) Narendra Modi, dengan China juga dengan Perdana Menteri Li (Qiang)," tuturjya.
"Stok kita sudah banyak, tapi kita tetap masih melihat di mana yang bisa. Tidak untuk sekarang, tapi untuk plan tahun depan juga mengantisipasi," pungkas Jokowi.
Advertisement
