Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meniadakan pemberlakuan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) pada Minggu, 11 Februari 2024 mendatang.
Kebijakan peniadaan CFD Jakarta itu dilakukan dalam rangka mendukung masa tenang kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Informasi tersebut sebagaimana dilihat dalam unggahan akun Instagram @dishubdkijakarta.
Advertisement
"Benar, untuk HBKB tanggal 11 Februari ditiadakan," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dikonfirmasi, Selasa (6/1/2024).
Dia menjelaskan, selama jalur car free day ditiadakan sementara, kendaraan bermotor dapat melintas dengan normal seperti biasa.
Hal serupa juga dikatakan oleh Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda metro Jaya Kombes Pol Latif Usman.
"Tanggal 11 tidak ada car free day," ungkap Latif.
Kebijakan peniadaan CFD Jakarta ini sehubungan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
Selain itu, kebijakan ini juga mengacu pada peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan HBKB.
Reporter: Rahmat Baihaqi
Merdeka.com
KPU Campaign Sosialisasi Anti-Golput di CFD
Demi menekan angka golput, seluruh pihak berjibaku untuk mensosialisasikan ajakan untuk memberikan hak suaranya pada Rabu 14 Februari 2024. Termasuk Campaign, melalui aplikasi kampanye sosialnya yang bertema Campaign #ForABetterWorld yang bekerja sama langsung dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dengan menggelar pawai #SuarakanCintamu di Car Free Day (CFD) Jakarta, Minggu (4/2/2024).
“Sejalan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia dan hati nurani kita, KPU RI berharap, gerakan ini dapat menyadarkan masyarakat khususnya generasi muda untuk tidak golput," kata Dohardo Pakpahan, selalu Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga KPU RI dalam siaran pers diterima, Minggu (4/2/2024).
Dohardo menegaskan, pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Sebab untuk mendukung pelaksanaan Pemilu, negara telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar, sehingga dengan anggaran itu perlu adanya pertanggungjawaban untuk menjadikan pemilih yang cerdas dan berkualitas.
Dohardo pun mengajak masyarakat untuk menjaga integritas dan ketertiban dalam Pemilu serentak 2024, sesuai dengan prinsip-prinsip Luber Jurdil atau langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.
Advertisement
Kesempatan Perempuan Memilih Pemimpin
Senada dengan itu, Wandha Dwiutari, seorang content creator dan presenter, menekankan Pemilu juga menjadi kesempatan bagi perempuan untuk memilih pemimpin yang mewakili suara mereka. Menurut catatannya, dari total 204 juta pemilih pemilu pada 2024, sekitar 102,58 juta adalah pemilih perempuan.
“Suara ini dapat digunakan untuk merealisasikan kebutuhan perempuan. Perempuan tahu permasalahan apa yang kerap dihadapi, seperti masih tingginya kasus kekerasan seksual, kesenjangan pendidikan, dan masih banyak lagi,” kata Wandha.
Wandha yakin, melalui Pemilu, rakyat bisa memilih siapa yang akan mewakili suara perempuan.
Menambahkan hal itu, Mohamad Bijaksana Junerosano, founder Waste4Change, meyakini, golput tidak hanya merugikan kualitas demokrasi, tetapi juga berdampak pada masa depan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah di Indonesia.
“Dari segi lingkungan, golput jelas bukan pilihan yang bijak. Melihat permasalahan sampah saat ini, kita butuh pemimpin yang punya perhatian khusus pada pengelolaan sampah yang baik, seperti bagaimana praktik kebijakan mendaur ulang sampah di level rumah tangga,” harap Mohamad Bijaksana.
