Liputan6.com, Jakarta Penyaluran bantuan sosial (bansos) beras kemasan 10 kilogram (kg) dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024. Disetopnya penyaluran bansos beras ini dalam rangka menghormati pelaksanaan Pemilu serentak yang berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo. Menurutnya, penyetopan sementara bansos beras ini untuk memastikan tidak ada politisasi bansos di tahun politik.
Advertisement
"Tanggal 8-9 Februari 2024 hari libur, tanggal 10 Feb 2024 terakhir kampanye, 11-13 Feb 2024 merupakan hari tenang dan 14 Feb 2024 hari pencoblosan. Bantuan Pangan Pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan," kata Arief dalam keterangannya dikutip, Rabu (7/2/2024).
Arief menyebut, penyaluran program bansos beras 10 kilogram akan kembali disalurkan pemerintah pada 15 Februari 2024. Dia kembali menegaskan bahwa program bansos tersebut telah direncanakan pemerintah sejak lama.
"Dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemutakhiran data.
Penyaluran bantuan pangan yang sangat diperlukan masyarakat akan dimulai lagi tanggal 15 Februari 2024 dan menegaskan bahwa program ini sudah terencana sudah lama dan tidak terkait Pemilu," pungkas Arief
Alihkan Dukungan Akibat Bansos
Sebelumnya, calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan, mengingatkan para pendukungnya agar tak mengalihkan dukungan hanya karena ditawari uang, sembako, hingga bantuan sosial (bansos).
"Ibu bapak sekalian banyak tantangan apakah kita boleh mundur? Apakah kita boleh gentar? Apakah kita boleh bergeser? Kalau nanti ada yang datang bawa uang apakah berubah? Kalau ada yang nawarin sembako apakah berubah?" kata Anies di Lapangan Istana Raja Najungal Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis, 1 Februari 2024.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan di hadapan massa pendukungnya bahwa bansos dari pemerintah pusat bukanlah program pribadi. Program bansos, kata Anies, menggunakan uang rakyat.
"Saya malah mau tegaskan, program bansos itu bukan program pribadi itu adalah uang rakyat, yang diberikan kepada rakyat," ujarnya.
Anies bakal mengembangkan program bansos menjadi bansos plus jika jadi presiden terpilih 2024. Dia memastikan, program bansos akan tepat sasaran.
Jokowi Tegaskan BLT Rp200 Ribu per Bulan hingga Maret 2024 Sudah Disetujui DPR
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bantuan sosial (bansos) tambahan berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan yang dibagikan mulai Januari hingga Maret 2024 sudah disetujui DPR RI. Adapun anggaran untuk bantuan ini sebesar Rp11,2 triliun.
"Iya, itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jangan dipikir hanya keputusan kita (pemerintah) sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, pemerintahan kita enggak seperti itu," jelas Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).
Dia membantah penyaluran bansos dari pemerintah tersebut dipolitisasi jelang Pemilu 2024. Jokowi menyebut pemerintah telah menyalurkan sejumlah bansos kepada masyarakat sejak September 2024.
"Oh udah dari dulu (bansos). Ini kan (bansos) sudah dari September," ujarnya.
Jokowi menjelaskan penyaluran bansos baru senilai Rp600.000 untuk tiga bulan dikarenakan adanya kenaikan harga beras di seluruh negara. Selain itu, kata dia, pemerintah ingin memperkuat daya beli rakyat yang kurang mampu.
"Dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September, BLT itu karena ada EL Nino kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan (bansos tambahan)," tutur Jokowi.
Advertisement
Anggaran BLT
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menganggarkan dana senilai Rp11,25 triliun untuk mendukung program bantuan langsung tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan di pemerintahan Jokowi.
Sri Mulyani mengatakan, BLT mitigasi pangan akan disalurkan sebesar Rp200.000 pada periode Januari, Februari, dan Maret 2024. BLT ini ditargetkan menyasar 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
"Kalau untuk 3 bulan itu Rp11,25 triliun, untuk 18 juta (18, juta) KPM," kata Sri Mulyani kepada awak media di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024).
Meski demikian, teknis penyaluran BLT Mitigasi Risiko Pangan direncanakan akan disalurkan sekaligus Rp600.000. Mengingat, adanya keterbatasan waktu pencairan BLT tersebut.
"3 bulan sekaligus, nanti kita liat kesiapan dari Kementerian Sosial," singkat Sri Mulyani meninggalkan awak media.
