Liputan6.com, Jakarta - Upaya Thailand menarik lebih banyak kunjungan turis asing memasuki babak baru setelah negara itu menurunkan pajak minuman beralkohol yang mendukung wisata malam populer di kalangan pelancong. Kali ini, mereka mengusulkan visa gabungan di tidak hanya wilayah Negeri Gajah Putih, namun juga empat negara tetangga di Asia Tenggara: Vietnam, Malaysia, Laos, dan Kamboja.
Melansir The National, Rabu (7/2/2024), Sekretaris Jenderal Perdana Menteri (PM) Thailand, Prommin Lertsuridej, mengatakan bahwa pihaknya akan mencari dukungan dari negara-negara tetangga untuk membuat skema yang memungkinkan wisatawan bepergian dengan bebas di antara lima negara ASEAN setelah memperoleh visa masuk dari salah satu wilayah.
Advertisement
Ia mengatakan, Vietnam secara khusus meminta bantuan Thailand untuk mendukung sektor pariwisatanya. "Ditambah lagi, kita dekat dengan Kamboja dan Laos, dan mereka pasti tidak akan menentang gagasan tersebut," kata Prommin optimis.
"Thailand akan memimpin negosiasi bagi wisatawan yang memerlukan visa masuk untuk liburan di antara kami (negara dalam skema)," imbuhnya.
Prommin menyebut, bila empat negara tetangga secara resmi setuju, pemerintah Thailand akan memanfaatkan perjanjian ini dalam pembicaraan dengan Uni Eropa (UE) demi mencari pengecualian pengajuan visa Schengen bagi warganya.
Prommin menyoroti keberhasilan kebijakan Thailand yang membebaskan visa masuk bagi wisatawan mancanegara (wisman) sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kedatangan turis asing. Tahun lalu, meski diperkirakan ada 25 juta wisatawan asing, negara ini sebenarnya menerima 28 juta wisatawan, tambahnya.
Thailand Sebagai Pusat Promosi Wisata
Dalam pertemuan di Ranong pada 23 Januari 2024, kabinet menyetujui proposal untuk berkolaborasi dengan negara-negara tetangga yang memungkinkan wisatawan asing bebas berlibur tanpa visa tambahan. Di pertemuan tersebut, PM Thailand Srettha Thavisin menginstruksikan Kementerian Pariwisata dan Olahraga negara itu mengadakan pertemuan dengan para menteri pariwisata negara-negara tetangga di lembah Mekong untuk meningkatkan kerja sama.
Sumber di Gedung Pemerintahan mengatakan, beberapa pemimpin ASEAN telah mengatakan pada Srettha bahwa mereka ingin Thailand bertindak sebagai pusat promosi dan mendorong pariwisata di kawasan tersebut. Kemudahan, termasuk dalam penekanan biaya, ketika melancong ke Thailand diperkirakan akan membuat turis asing kabur dari Bali, mengingat pulau itu akan memungut pajak wisata bagi wisman senilai Rp150 ribu mulai 14 Februari 2024.
Melansir SCMP, 27 Januari 2024, beberapa pengamat mempertanyakan apakah prosedur baru ini akan menyebabkan antrean panjang di area kedatangan. Namun, menurut Kepala Dinas Pariwisata Bali, Tjok Bagus Pemayun, prosesnya tidak boleh lebih dari 23 detik per orang.
Advertisement
Kontras Kebijakan Wisata Bali dan Thailand
Pejabat setempat juga berharap wisatawan menyelesaikan pembayaran pajak secara online sebelum bepergian ke Pulau Dewaya. Meski biaya untuk pelancong tunggal mungkin terjangkau, keluarga dengan anak-anak berpotensi mencari tujuan liburan lebih murah di Asia Tenggara, sebut sejumlah orang di media sosial, catat publikasi itu.
Memburuknya masalah lalu lintas dan kurangnya pengelolaan sampah adalah masalah terbesar bagi Bali, dan pihak berwenang mengatakan, mereka membutuhkan lebih banyak uang untuk menangkal dampak negatif pariwisata massal.
Di sisi lain, Thailand malah menurunkan biaya wisata bagi pengunjung. Tarif impor wine sebesar 54 persen akan "dikecualikan tanpa batas waktu," menurut laporan media lokal pada rapat kabinet Thailand. Sementara, bea cukai atas wine yang diproduksi secara lokal akan dipotong jadi 10 persen atau lebih rendah.
Langkah ini dirancang tidak hanya untuk memperluas industri lokal Thailand yang sedang berkembang, tapi juga menambah pasokan alkohol lebih murah. Pemerintah negara itu dalam beberapa tahun terakhir telah menaikkan tarif wine untuk meningkatkan pendapatan.
Tanggapan Menparekraf
Terkait kemungkinan turis asing "kabur" ke Thailand setelah penerapan pajak wisata, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengaku tetap optimis bahwa kebijakan baru itu tidak akan terlalu memengaruhi minat wisman berkunjung ke Bali.
"Sejak awal kita sudah tegaskan pungutan untuk wisman ini untuk menangani masalah sampah dan melestarikan budaya Bali. Kita ingin menerapkan pariwisata yang berkualitas, terutama di Bali yang banyak dikunjungi wisman," terang Sandi dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang digelar secara hybrid di Jalarta, 29 Januari 2024.
Menparekraf menyambung, "Mungkin yang hanya melihat dari segi ongkos menganggap lebih murah ke Thailand, tapi rasanya itu tidak akan terlalu berpengaruh, apalagi secara geografis, wisman dari Australia lebih dekat ke Bali, dan selama ini memang banyak yang datang ke Bali."
Sandi menambahkan, pajak wisata juga diharapkan bisa mendatangkan wisman lebih berkualitas, sehingga tidak hanya memperhitungkan segi kuantitas.
Advertisement
