Liputan6.com, Jakarta - Sekelompok pemuda yang mengatasnamakan diri Poros Pemuda Revolusioner menilai ada upaya perebutan suara di balik gerakan pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka mengeluarkan pernyataan sikap terkait isu tersebut.
Menurut Poros Pemuda Revolusioner, gerakan dengan tagar #MakzulkanJokowi diduga merupakan permainan para elit yang terlibat dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dan tak terkait sedikitpun dengan kepentingan rakyat Indonesia.
Advertisement
“Untuk itu, Poros Pemuda Revolusioner mengajak pemuda dan mahasiswa agar dapat berpikir kritis sehingga menghasilkan tindakan yang selaras dengan kepentingan rakyat. Bukannya malah terbawa isu yang dihembuskan oleh segelintir elit politik demi kepentingan mereka,” kata Koordinator Poros Pemuda Revolusioner, Ahmad Setiawan dalam keterangan tertulis.
Ahmad mengungkapkan, pemuda dan mahasiswa seharusnya membelejeti seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berlaga di Pilpres 2024, bukan hanya satu pasangan calon saja. Hal ini sangat penting agar rakyat Indonesia memiliki informasi yang jelas sebelum menggunakan hak politik yang mereka miliki pada 14 Februari 2024 nanti.
Seperti yang dilakukan oleh Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) misalnya. Mereka dengan tegas dan lugas membeberkan adanya politikus sekaligus pengusaha yang terafiliasi (langsung & tidak langsung) dengan industri ekstraksi pertambangan dan energi. Dikutip dari Narasi.tv, Koordinator Jatam Melky Nahar menguraikan sebagian besar paslon dan tim pemenangan adalah pebisnis tambang, dengan bisnis yang berkeliaran di berbagai sektor dan operasional perusahaan yang merusak lingkungan dan merugikan rakyat.
Diketahui juga, berdasarkan survei LSI pada 16-26 Januari 2024 lalu tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi masih sangat tinggi berkisar di 80,8%, hal serupa juga terjadi pada elektabilitas Paslon 02 yang berkisar di 50,7% (sumber: LSI 16-26/1/2024). Kenaikan elektabilitas 02 kemungkinan besar merupakan Jokowi Effect, karena pasangan Prabowo-Gibran dianggap melanjutkan program-program kerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf (sumber: Ipsos Affairs 27/12/2023).
“Sehingga, menjadi logis kenapa akhir-akhir ini narasi serta isu pemakzulan Jokowi di-framing serta dipropagandakan secara massif,” ujar Ahmad.
Kondisi ini digunakan lawan-lawan politik mereka yang juga terdiri dari para pengusaha tambang untuk merebut suara, terutama dari kalangan milenial dan generasi Z yang mendominasi jumlah pemilih di Indonesia (56,45 persen). “Maka kami menilai, digunakanlah sejumlah elemen pemuda dan mahasiswa hingga perguruan tinggi negeri untuk menyebarkan narasi “Makzulkan Jokowi” dengan tujuan untuk menggerus elektabilitas rival mereka,” tutur Ahmad.
Salah satu gerakannya adalah munculnya deklarasi yang dilakukan civitas akademika sejumlah perguruan tinggi. Tak salah kampus ikut bersuara terkait pesta demokrasi, namun sebaiknya para guru besar juga mau berpikir kritis dan mendahulukan kepentingan rakyat. Lagi-lagi, bukannya menjadi alat kelompok politik tertentu dalam menghancurkan elektabilitas lawannya.
Jika kampus mampu bertindak kritis terhadap situasi politik yang terjadi, maka kampus juga seharusnya bisa mewujudkan pendidikan yang progresif, demokratis, ilmiah dan pro rakyat. Bukannya dengan terus membebani mahasiswa dan orang tua mereka dengan terus menaikan UKT dan memberikan solusi pinjaman online atau pinjol bagi mahasiswa yang menunggak pembayaran kuliah.
Menyikapi situasi yang terjadi, Poros Pemuda Revolusioner menyatakan sikap:
1. Menolak politisasi kampus.
2. Pemuda bukan mesin suara.
3. Kembalikan pemilu sebagai ruang demokrasi seutuhnya bagi rakyat.
