Begini Cara Ikut Awasi Perolehan Suara Pemilu 2024 Lewat Platform KawalPemilu

Situs KawalPemilu terbuka untuk digunakan khalayak ramai, baik relawan dan saksi dari partai-partai politik, petugas KPPS, KPU, Bawaslu, maupun masyarakat yang ingin mengawal hasil Pilpres.

Platform ini tidak memandang pilihan politik, dan didesain untuk mendeteksi berbagai kemungkinan kesalahan, seperti salah penjumlahan atau total perolehan suara yang melebihi jumlah pemilih.

Selain itu, KawalPemilu masih berharap bahwa KPU akan membuka hasil pindai formulir C.Hasil Salinan-PPWP dari 823.220 TPS ke publik. Ini penting agar masyarakat dapat memonitor pergerakan proses penghitungan suara setiap hari secara real time sampai pengumuman hasil akhir resmi dari KPU.

KawalPemilu mengapresiasi preseden baik yang telah ditetapkan KPU dalam membuka data C1 dari tiap TPS pada Pemilu 2014 dan 2019 lalu.

Membuka data hasil hitung tiap TPS adalah satu hal yang membuat pemilihan umum di Indonesia unik dan sangat transparan. Keterbukaan data ini perlu dilanjutkan.

Lebih lanjut, Pemilihan Umum alias Pemilu 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPD, DPRD provinsi, DPRD kota/kabupaten, dan DPR RI akan berlangsung tanggal 14 Februari 2024. 

Jelang hari pencoblosan Pemilu 2024, KPU telah merilis Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dapat dicek oleh para pemilih secara online. 

Layanan cek DPT online ini memudahkan masyarakat Indonesia untuk memastikan dirinya telah terdaftar menggunakan hak suaranya di Pemilu 2024. 

Untuk memastikan nama kamu terdaftar DPT dan di mana kamu bisa menggunakan hak pilih alias mencoblos saat Pemilu 2024, kamu bisa mengeceknya melalui laman https://cekdptonline.kpu.go.id/. Begini cara cek DPT online:

• Menggunakan browser di smartphone, buka laman https://cekdptonline.kpu.go.id/
• Akan ditampilkan laman Pencarian Data Pemilih Pemilu 2024 dengan kotak untuk menuliskan nomor induk kependudukan (NIK) atau nomor paspor bagi pemilih luar negeri. 
• Pada kotak yang tersedia, pengguna bisa memasukkan NIK yang ada KTP. Sementara bagi pemilih di luar negeri, mereka bisa memasukkan nomor paspor untuk mengetahui lokasi TPS. 
• Setelah memasukkan nomor KTP/ nomor paspor, klik Pencarian yang ada di bawah kotak tersebut. 
• Pastikan untuk mengetiikan NIK atau nomor paspor, bukan menyalin dan menempel (copas) di kotak yang disediakan. 
• Selanjutnya, jika NIK atau nomor paspor sudah benar, akan ditampilkan lokasi TPS tempat kamu bisa memberikan suara saat Pemilu 2024. Lembar terebut juga dilengkapi dengan alamat TPS, nomor TPS, hingga peta lokasi TPS. 

Sementara itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi menyebut hoaks Pilpres yang beredar di 2024 lebih landai ketimbang Pilpres periode lalu. 

Hal ini ia ungkapkan saat ditanya mengenai jumlah hoaks politik jelang Pilpres 2024 dalam konferensi pers di Kantor Kominfo, Jakarta, Jumat (19/1/2024). 

"Kalau dari data perbandingan 2019, hoaks (yang beredar jelang Pilpres 2024) lebih landai. (Hoaks) tetap ada, tapi lebih landai dari 2019," kata Budi Arie Setiadi. 

Budi Arie Setiadi pun mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan hoaks jelang Pilpres 2024 dan tetap menggalakkan Pemilu cerdas. 

"Ayo kampanye yang cerdas, tonjolkan pasangan masing-masing, tidak usah buat fitnah dan kegaduhan yang jauh dari fakta," kata Budi Arie. 

Sebelumnya, Budi Arie menyebut pihaknya telah menangani 203 isu Pemilu. Penanganan ini dilakukan terkait menyebarnya isu hoaks terkait Pemilu serentak yang digelar Februari 2024. 

Dari jumlah itu, lebih lanjut Budi Arie menjelaskan kalau belum ada hoaks Pemilu yang diproses hukum.

Hal ini ia ungkapkan saat ditanya mengenai jumlah hoaks politik jelang Pilpres 2024 dalam konferensi pers di Kantor Kominfo, Jakarta, Jumat (19/1/2024). 

"Kalau dari data perbandingan 2019, hoaks (yang beredar jelang Pilpres 2024) lebih landai. (Hoaks) tetap ada, tapi lebih landai dari 2019," kata Budi Arie Setiadi. 

Budi Arie Setiadi pun mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan hoaks jelang Pilpres 2024 dan tetap menggalakkan Pemilu cerdas. 

"Ayo kampanye yang cerdas, tonjolkan pasangan masing-masing, tidak usah buat fitnah dan kegaduhan yang jauh dari fakta," kata Budi Arie. 

Sebelumnya, Budi Arie menyebut pihaknya telah menangani 203 isu Pemilu. Penanganan ini dilakukan terkait menyebarnya isu hoaks terkait Pemilu serentak yang digelar Februari 2024. 

Dari jumlah itu, lebih lanjut Budi Arie menjelaskan kalau belum ada hoaks Pemilu yang diproses hukum.

Menkominfo pun meminta agar semua pihak, terutama kontestan Pemilu 2024, untuk mengambil peran aktif dalam menjaga ruang digital tetap aman dan nyaman selama gelaran ini.

Adapun, dalam konferensi pers bulan Desember lalu, Budi sempat mengatakan bahwa hoaks terkait Pemilu melandai, di mana menurutnya, ini menandakan bahwa masyarakat sudah lebih cerdas.

"Pasti terus kita pantau, karena itu kan tekad kita untuk membangun Pemilu Damai. Di handphone sudah lihat kan (kampanyenya). Saya sudah janji, tiap buka handphone tulisannya Pemilu Damai," pungkas Menkominfo.