Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia meminta, tidak ada pihak yang membatasi ruang gerak Presiden Jokowi dekat dengan rakyat.
Hal itu disampaikan Bahlil menanggapi kritik yang dilontarkan sejumlah pihak terkait penyerahan bansos oleh Presiden Jokowi belakangan ini.
Baca Juga
Advertisement
"Presiden jangan juga dibatasi ruang geraknya untuk bersentuhan dengan rakyat. Dan (penyerahan bansos oleh Presiden) itu terjadi sudah sejak lama. Mungkin capres yang mengkritisi itu mungkin capres yang maunya kerja di atas meja, enggak mau ke lapangan. Pak Jokowi kan beda, Pak Jokowi mau kerja di lapangan," kata Bahlil dilansir dari Antara, Rabu (7/2/2024).
Dia mengatakan, penyaluran bansos sudah dilakukan sejak lama. Menurut Bahlil, pembagian bansos yang dilakukan Presiden maupun menteri, boleh-boleh saja.
Bahlik menegaskan, pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
"Kenapa harus dipersoalkan. Orang itu untuk mereka kok. Kita jangan merasa diri bahwa kehidupan kita sama dengan yang lain," tegasnya.
Sebelumnya, calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan dan capres nomor urut dua Ganjar Pranowo kompak mengkritik bantuan sosial (bansos) yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Kritik disampaikan keduanya dalam debat pamungkas capres di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu malam, 4 Februari 2024.
Anies memandang, bantuan sosial (bansos) sebagai bantuan yang diberikan untuk penerima bukan untuk pemberi. Bansos, ujar dia, juga harus diberikan tepat waktu.
"Kita harus menyadari bahwa bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi karenanya, dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberikan bulan itu," kata Anies dalam debat pamungkas capres, JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024).
"Kalau dibutuhkannya tiga bulan lagi, ya, tiga bulan lagi jangan dirapel semuanya, dijadikan sesuai kebutuhan. Itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih," sambung Anies.
Airlangga Tegaskan Tidak Ada Politisasi Bansos
Pemerintah Indonesia terus menyalurkan pemberian bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto turut memberikan secara langsung bansos di kantor Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.
"Sulawesi Barat bansos ini jumlahnya untuk 123.963 penerima bantuan," ujar Airlangga, Jumat (2/2/2024).
Bantuan yang diberikan kali ini merupakan bantuan lanjutan, pada tahun bantuan pangan diberikan sebanyak 1.489.266 ton. Kedepannya bantuan tersebut akan terus diberikan hingga Juni 2024 mendatang.
"Jadi ini dilanjutkan, untuk kali ini dilanjutkan sampai dengan bulan Juni secara nasional, dan total yang diberikan ada 22,8 juta," ungkap Airlangga.
Airlangga mengakui pemberian bantuan khusus pangan pada saat ini merupakan bantuan untuk Januari. Saat disinggung pemberian bansos disebut sebagai politisasi, Airlangga menolak anggapan tersebut.
"Ya seperti tadi saya katakan bahwa bantuan sosial itu bentuk kehadiran pemerintah," tegas Airlangga.
Airlangga menjelaskan, pemerintah telah memberikan pada PKH sebanyak Rp250 ribu tiap penerima sepanjang tahun. Selain itu, Pemerintah turut memberikan bantuan berupa sembako dan pemberian tersebut dilakukan secara berkelanjutan.
"Ada iuran KIS, kartu sehat, kartu pendidikan sepanjang tahun," jelas Airlangga.
Advertisement
