Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menepis anggapan bila Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Dia menjelaskan, semua data dan anggaran bansos ada di bawah Kemensos.
"Jadi data itu berada di bawah Kemensos. Kemudian yang menyalurkan juga Kemensos, jadi dananya juga berada di Kemensos, data keluarga penerima manfaatnya juga ada di Kemensos, yang menyalurkan juga Kemensos," kata Muhadjir Effendy di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2024).
Advertisement
Muhadjir menerangkan, seorang menteri juga memiliki agenda yang tidak terlibat langsung dengan Presiden. Menurutnya, Presiden Jokowi memahami jika menterinya juga punya urusan.
"Kalau soal kenapa Bu Risma tidak mendampingi selalu, Bu Risma kan juga punya program. Dan presiden tidak mengharuskan menteri teknis mendampingi. Satu, dua kali saja, termasuk saya. Saya sebagai Menko mestinya harus dengan beliau, tapi beliau paham menteri-menteri punya urusan," tuturnya.
Maka dari itu, Muhadjir menepis soal isu Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam pembagian bansos ke masyarakat bersama Jokowi.
"Karena itu saya juga heran ada kesan Bu Mensos nggak ikut. Kalau yang dimaksud itu presiden membagi-bagi bansos itu kan sebetulnya juga begitu," kata Muhadjir.
JK Kritik soal Pembagian Bansos Jelang Pemilu, Sebut Sarat Muatan Politis
Wakil Presiden Indonesia ke 10 dan 12 Jusuf Kalla, mengkritik bantuan sosial atau bansos yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi. Menurut dia, aksi berbagi bansos di tempat umum merupakan hal melanggar aturan. Sebab pada dasarnya Bansos harus diberikan kepada Masyarakat yang berhak berdasarkan pendataan bukan secara random di jalan atau pun di pasar-pasar.
"Memberikan Bansos dalam keadaan rakyat susah itu benar, tapi caranya harus benar jangan dikasih di pinggir jalan, di pasar dan tempat umum," kritik pria yang karib disapa JK ini seperti dikutip dari siaran pers diterima, Rabu (7/2/2024).
JK menjelaskan, aturan yang benar seharusnya bansos dibagikan oleh kepala desa atau camat. Sebab jika yang membagikan tidak mengetahui siapa penerima sesungguhnya maka dapat berpotensi salah sasaran.
"Kalau yang dilakukan selama ini belum tentu yang menerima itu orang yang butuh," yakin JK.
Selain mengkritik terkait metode, JK juga menganggap timing pemberian sebelum Pemilu sangat penuh muatan politis. Dia pun mengaku bingung, mengapa pembagian bansos harus dipaksakan sebelum tanggal 14 Februari 2024 dan bukan setelahnya saja.
"Mengapa tidak di tanggal 20 Februari 2024 saja?" kata JK.
Advertisement
Airlangga Tegaskan Tidak Ada Politisasi Bansos
Pemerintah Indonesia terus menyalurkan pemberian bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto turut memberikan secara langsung bansos di kantor Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.
"Sulawesi Barat bansos ini jumlahnya untuk 123.963 penerima bantuan," ujar Airlangga, Jumat (2/2/2024).
Bantuan yang diberikan kali ini merupakan bantuan lanjutan, pada tahun bantuan pangan diberikan sebanyak 1.489.266 ton. Kedepannya bantuan tersebut akan terus diberikan hingga Juni mendatang.
"Jadi ini dilanjutkan, untuk kali ini dilanjutkan sampai dengan bulan Juni secara nasional, dan total yang diberikan ada 22,8 juta," ungkap Airlangga.
Airlangga mengakui pemberian bantuan khusus pangan pada saat ini merupakan bantuan untuk Januari. Saat disinggung pemberian bansos disebut sebagai politisasi, Airlangga menolak anggapan tersebut.
"Ya seperti tadi saya katakan bahwa bantuan sosial itu bentuk kehadiran pemerintah," tegas Airlangga.
Airlangga menjelaskan, pemerintah telah memberikan pada PKH sebanyak Rp250 ribu tiap penerima sepanjang tahun. Selain itu, Pemerintah turut memberikan bantuan berupa sembako dan pemberian tersebut dilakukan secara berkelanjutan.
"Ada iuran KIS, kartu sehat, kartu pendidikan sepanjang tahun," jelas Airlangga.
Untuk itu, lanjut Airlangga, bantuan pangan dan BLT yang diberikan Pemerintah merupakan program lanjutan dari program yang sudah berjalan sebelumnya. Airlangga menepis adanya isu yang menganggap bansos sebagai politisasi.
"Loh tiap tahun emang ada pemilu? Tiap bulan ada pemilu? Kan ngga ada," terang Airlangga.
Rencananya, Airlangga akan turun kembali meninjau secara langsung pemberian bantuan Pemerintah kepada masyarakat, yakni di wilayah Jawa Barat. Airlangga menambahkan, pemberian bantuan kali dikarenakan bantuan sebelumnya seperti BLT dan PKN telah ditiadakan.
"Kita kan dulu ada BLT dan PKN, nah sekarang tidak ada," pungkas Airlangga.
Reporter: Muhammad Genantan Saputra
Sumber: Merdeka.com
