Ramai Sivitas Akademika Kritik Jokowi, Menko Muhadjir: Itu Kebebasan Akademik

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menanggapi soal sejumlah sivitas akademika yang mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

oleh Tim News diperbarui 07 Feb 2024, 20:45 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat memberikan sambutan pada acara 'Penandatanganan Nota Kesepahaman Tentang Penyediaan Bahan Baku Fraksionasi Plasma' di Wisma PMI Jakarta, Rabu (14/6/2023). (Dok Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menanggapi soal sejumlah sivitas akademika yang mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, kampus punya kebebasan berpendapat yang merupakan bagian dari mimbar akademik.

"Kampus itu kan punya jaminan kebebasan namanya kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik. Kebebasan akademik itu hak yang diberikan kepada sivitas akademika untuk mengekspresikan, menyampaikan gagasan secara terbuka sesama sivitas akademika," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2024).

"Kalau kemudian kampus itu keluar menyampaikan kritikan, saran, mengumumkan hasil-hasil temuannya termasuk apresiasi terhadap pihak tertentu itu namanya kebebasan mimbar akademik. Kebebasan mimbar akademik utama ditujukan guru besar sesuai bidang keilmuannya untuk menyampaikan kepada publik," sambungnya.

Sebagai mantan rektor, Muhadjir menghormati kritikan atau saran dari forum akademik. Dia memandang, pernyataan-pernyataan kolega-kolega dari kampus bagian dari bentuk dari kebebasan mimbar akademik.

"Dan itu sangat kita hormati, sangat kita hargai apalagi saya juga bagian dari mereka," ujar Mantan Mendikbud ini.

"Saya kan pernah jadi rektor cukup lama 16 tahun. Insyaallah di antara menteri-menteri ini saya yang paling paham karena saya jadi rektor 16 tahun. Jadi itu hal yang biasa," pungkasnya.

 


Ramai Kampus Suarakan Keprihatinan Atas Situasi Politik

Untuk diketahui sejumlah sivitas akademika berbagai kampus menyuarakan keprihatinan mereka atas situasi politik jelang pelaksanaan Pemilu 2024 pada Rabu (14/2/2024). Mayoritas meminta agar Pemilu 2024 berjalan jujur dan adil.

Salah satunya dengan memastikan aparatur pemerintah mulai dari presiden hingga menteri agar bersikap netral. Seruan tersebut di antaranya disuarakan oleh civitas akademika UGM, UI, Universitas Islam Indonesia, UIN Sunan Kalijaga, dan Universitas Andalas.

 

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya