Liputan6.com, Purwokerto - Gelombang gerakan para akademisi terus muncul sebagai kritik atas praktik-praktik kecurangan dan melawan hukum dalam proses pemilu 2024. Salah satu yang terbaru datang dari kampus di kaki gunung Slamet, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).
Sebelumnya, beredar video Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq yang berisi apresiasi terhadap kinerja Presiden Jokowi. Video itu tidak diunggah di situs atau media sosial resmi kampus, melainkan dibagikan oleh akun TikTok yakni @enaknya.ngapain.y8.
Video tersebut pun ditanggapi oleh alumni Unsoed melalui petisi "Desak Rektor Unsoed Cabut Pernyataan Apresiasi Jokowi!" yang dimulai 5 Februari 2024. Petisi ini kini telah ditandatangni 439 orang dari target 500 orang.
Baca Juga
Advertisement
"Di tengah situasi demokrasi Indonesia (jelang pemilu 2024) yang mengalami krisis etika. Beberapa Perguruan Tinggi, Dosen, dan Guru Besar menyatakan kritik terhadap sikap kenegarawanan Jokowi sebagai presiden, karena pernyataan Presiden Jokowi dan segala tindakannya yang sudah melampaui prinsip dan etika demokrasi. Keberpihakannya secara terang-terangan kepada salah satu paslon capres-cawapres, dan upaya membangun politik dinasti kian genting merenggut demokrasi kita," tulis petisi yang diprakarsai Aliansi Alumni Soedirman Melawan (ALASAN).
Beberapa komentar penandatangan petisi menyebutkan bahwa pernyataan rektor Unsoed yang memuji kinerja Jokowi bukan cerminan dari sikap civitas academica Unsoed secara keseluruhan. Beberapa juga menginginkan penegakkan demokrasi dan etika dalam proses pemilu 2024.
Tidak hanya itu, gerakan perlawanan juga muncul dari civitas academica yang menamakan diri Laskar Poetra Soedirman. Deklarasi Laskar Putra Soedirman pun dilakukan pada Rabu, 7 Februari 2024 di depan patung Jenderal Soedirman, kampus Unsoed, Banyumas.
Gugatan Laskar Poetra Soedirman
Koordinator Laskar Poetra Soedirman, Profesor Hibnu Nugroho mengatakan gerakan ini terdiri dari profesor, guru besar, mahasiswa dan alumni Unsoed sebagai perlawanan situasi politik menjelang proses pemungutan suara. "Kita memerhatikan kondisi di lapangan. Kita sebagai Poetra Laskar Soedirman tidak boleh diam. Sehingga berkumpul di sini. Hari ini Rabu Wage kalau menurut Istana hari baik, cuaca yang biasanya hujan juga hari ini cerah," kata Hibnu.
Guru Besar Hukum Pidana Unsoed ini menyebutkan pihaknya telah memperhatikan perkembangan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat mendekati perhelatan pesta demokrasi, pemilu legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden Tahun 2024. Karenanya Laskar Poetra Soedirman pun menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Menghimbau kepada seluruh komponen anak bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita guna memperkokoh kesadaran kebangsaan yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.
2. Mendesak kepada seluruh aparat penyelenggara negara untuk mengedepankan dan mengutamakan kepentingan nasional dengan bekerja secara professional, akuntabel, serta tidak berpihak pada kepentingan yang bersifat partisan.
3. Mengimbau kepada seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih pada Pemilu 2024, untuk menggunakan hak politiknya secara bebas dan bertanggungjawab.
4. Mendesak kepada penyelenggara Pemilu: KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk bersikap adil, terbuka, tidak berpihak, serta bekerja secara profesional dan akuntabel.
5. Mengajak seluruh komponen anak bangsa untuk selalu memelihara dan mengamalkan norma-norma kepantasan, kesopanan, moral etika dan hukum guna menciptakan tertib sosial.
6. Mengutuk pejabat negara yang bertindak tidak netral, merekayasa manipulatif, merekayasa ketentuan hukum untuk kepentingan yang bersifat partisan.
7. Mendesak kepada Presiden Republik Indonesia untuk bersikap sebagai pemimpin yang mengayomi, meneladani, melindungi dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga dan golongan.
8. Jika Presiden tidak dapat melaksanakan hal sebagaimana tersebut pada poin 7, dikhawatirkan akan menimbulkan chaos.
Advertisement
Keresahan atas Krisis Keteladanan
Hibnu menilai ada beberapa keresahan yang timbul atas sikap presiden dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini menimbulkan desakan dari Laskar Poetra Soedirman berdasar keresahan yang terlihat karena adanya krisis keteladanan, moralitas, dan penegakan hukum yang 'tidak maksimal'.
"Kita lihat angka korupsi itu anjlok 40. Dalam sejarah pemerintahan itu sesuatu yang luar biasa. Jadi bagaimana pun nantinya pemerintah siapa pun ke depannya kayaknya harus betul-betul evaluasi bagaimana kondisi ini berjalan dengan baik," terangnya.
Bahkan, dia melihat kondisi ini jika dibiarkan berpotensi melahirkan gerakan reformasi dari masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah diminta kembali ke koridor. "Jangan sampai terjadi reformasi jilid 2. Ini makanya kita berkumpul mengingatkan pemerintah untuk tetap pada koridor sehingga rakyat tenang," ungkapnya.
Menanggapi pernyataan rektor Unsoed yang berbeda, dia menilai gerakan ini murni dari keresahan guru besar dan dosen Unsoed. "Kita sebagai kepentingan masyarakat meluruskan kembali," ungkapnya.
