Liputan6.com, Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta klarifikasi kepada Polda Jawa Tengah soal isu adanya operasi menekan rektor perguruan tinggi untuk membuat testimoni positif atau apresiasi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
“Dari hasil klarifikasi nanti akan kita lihat bagaimana sebenarnya. Apakah ada hal-hal yang tidak patut akan kita lihat dan tentu Kompolnas akan memberikan saran dan masukan apakah ke Polda Jateng secara khusus atau ke Mabes,” ujar Anggota Kompolnas, Yusuf Warsyim saat dihubungi, Kamis (8/2/2024).
Advertisement
Yusuf mengatakan, dari hasil pantauannya di media mainstream dan media sosial, tidak hanya Rektor Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Ferdinandus Hindarto. Namun ada juga Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Masrukhi juga dimintai testimoni.
“Tidak hanya Rektor Unika saja yang diminta testimoni, tapi ada Rektor kampus lain, seperti Universitas Muhammadiyah Semarang (Unismu). Dari sana juga kita dapatkan, seperti Rektor Unismu, bahwa permintaan testimoni dari kepolisian terkait imbauan untuk pemilu damai,” ujarnya.
Namun demikian, Yusuf menjelaskan bahwa selama tahapan Pemilu 2024, Kompolnas terus melakukan pengawasan terhadap pengamanan pemilu oleh Polri. Termasuk, cara penerapan strategi cooling system.
“Secara sederhana untuk mudah dipahami, strategi mendinginkan dinamika politik Pemilu 2024 yang pasti panas. Kegiatan yang dilakukan Polri antara lain bertemu dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, berbagai elemen masyarakat termasuk pimpinan perguruan tinggi,” terangnya.
“Hal ini dilakukan guna menjalin kerja sama untuk dapat memberikan pesan-pesan pemilu damai dan aman,” sambung Yusuf.
Dengan demikian, Yusuf menjelaskan seyogyanya tujuan cooling system adalah memastikan kamtibmas dalam Pemilu 2024 tetap kondusif.
“Dinamika politik yang panas dapat didinginkan dengan mengajak kerjasama elemen masyarakat untuk menyebarkan pesan-pesan pemilu damai, dan netralitas Polri harus tetap terjaga. Soal netralitas sendiri, Presiden kemarin telah menegaskan kembali, Polri harus netral selain TNI dan BIN,” tambahnya.
Klarifikasi Polda Jateng
Sebelumnya, Polda Jawa Tengah memberikan klarifikasi terkait ramainya kabar polisi meminta sejumlah rektor di Kota Semarang membuat video testimoni apresiasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mereka menyatakan tujuan permintaan pesan itu adalah untuk menciptakan cooling sistem atau pemilu damai.
"Jadi ini pemilu ada kegiatan cooling sistem. Kita minta tokoh masyarakat memberikan imbauan agar pemilu berjalan damai. Intinya pesannya itu untuk cooling sistem," kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto, Selasa (6/2/2024).
Ditanya mengenai adanya anggota Polrestabes Semarang yang meminta sejumlah rektor universitas di Kota Semarang untuk membuat video testimoni apresiasi kinerja Presiden Jokowi, Satake hanya mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kondusivitas pada pemilu 14 Februari nanti.
"Dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga pemilu terselenggara dengan aman, damai dan bermartabat. Tentu sesuai dengan harapan Forum Rektor," ungkapnya.
Advertisement
Kabaharkam Polri Bantah Isu Aparat Tekan Rektor untuk Apresiasi Jokowi
Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD membongkar isu adanya operasi menekan rektor perguruan tinggi untuk membuat testimoni positif atau apresiasi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Terkait hal ini, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Mohammad Fadil Imran menepisnya. Dia mengatakan, polisi hampir setiap hari mendatangi orang bukan hanya rektor tapi juga tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda.
"Ini barangkali karena yang didatangkan rektor saja kemudian ada momentum-momentum seperti itu kemudian menjadi sebuah perbincangan," ujar Fadil di Satlat Korps Brimob Polri, Cikeas Bogor pada Rabu (7/2/2024).
Lebih lanjut Fadil mengatakan, masyarakat dipersilahkan mengadu bila ada temuan dugaan intimidasi maupun pemaksaan dilakukan oleh oknum. Namun, aduan itu juga harus dilengkapi dengan bukti-bukti.
"Tapi apapun itu pasti akan kita tindak lanjuti secara objektif," ujar dia.
Diketahui, salah satu yang melapor kepada Mahfud MD yakni Rektor dari Universitas Soegijapranata atau Unika Semarang.
Disinggung mengenai hal ini, Fadil mengatakan, Kapolda Jateng sudah memberikan penjelasan. "Nanti silahkan dikonfirmasi ke Polda Jateng seperti apa faktanya," ujar dia.
Fadil menegaskan, kepolisian akan mengambil langkah yang objektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. "Kan katanya itu yang akan kita buktikan nanti untuk dilihat pasti," ujar dia.
Reporter: Bachtiarudin Alam/Merdeka
