Liputan6.com, Uttarakhand - Aksi kekerasan terjadi di India tatkala penghancuran rumah ibadah umat Muslim.
Laporan BBC yang dikutip Jumat (9/2/2024) menyebut, setidaknya empat orang tewas dalam kekerasan di negara bagian India utara setelah pihak berwenang menghancurkan sebuah masjid, dengan tuduhan bahwa masjid tersebut dibangun secara ilegal.
Advertisement
Kekerasan terjadi di Kota Haldwani, Uttarakhand, selama apa yang menurut polisi merupakan "gerakan anti-perambahan".
Pihak berwenang mengatakan upaya tersebut dilakukan untuk membersihkan bangunan ilegal, termasuk masjid dan madrasah yang bersebelahan. Namun umat Islam yang salat di masjid mengatakan mereka menjadi sasaran yang tidak adil.
Ratusan pengunjuk rasa dan personel polisi terluka dalam bentrokan yang terjadi pada Kamis (8/2) malam.
Video menunjukkan pengunjuk rasa membakar kendaraan dan melempari batu, sementara polisi menembakkan gas air mata ke arah mereka.
Jam malam telah diberlakukan dan negara bagian Uttarakhand telah mengeluarkan perintah “tembak di tempat" untuk mengendalikan situasi.
Pada hari Jumat 9 Februari, situasi tetap tegang di Haldwani ketika pihak berwenang menghentikan layanan internet dan memerintahkan penutupan total.
Sekolah-sekolah di Banbhoolpura akan tetap ditutup selama beberapa hari ke depan dan ribuan personel polisi telah dikerahkan untuk memantau situasi.
Kekerasan terjadi beberapa hari setelah Uttarakhand mengesahkan Uniform Civil Code (UCC), sebuah hukum umum baru yang berlaku untuk semua penduduk, tanpa memandang agama, jenis kelamin, gender, dan orientasi seksual.
Kelompok agama yang berbeda di India memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur masalah-masalah seperti pernikahan, perceraian, dan warisan.
Umat Muslim di Uttarakhand menolak UCC dan menyebutnya sebagai campur tangan terhadap praktik Islam mereka.
Protes Meluas Sejak Januari 2023
Insiden itu terjadi di daerah Banbhoolpura Haldwani. Distrik ini telah menyaksikan protes yang meluas pada bulan Januari tahun 2023 lalu setelah lebih dari 50.000 orang, mayoritas Muslim, menerima pemberitahuan penggusuran karena mereka dituduh tinggal secara ilegal di tanah milik perusahaan Kereta Api India. Penghancuran tersebut kemudian ditunda oleh pengadilan tinggi India.
Para pejabat mengatakan tindakan terbaru ini didasarkan pada perintah pengadilan tinggi yang meminta pihak berwenang untuk membersihkan pemukiman ilegal di wilayah tersebut.
Hakim Distrik Vandana Singh mengatakan masjid dan madrasah tersebut dibongkar karena dibangun secara ilegal di atas tanah pemerintah dan tidak terdaftar sebagai bangunan keagamaan.
"Aksi tersebut tidak ditujukan kepada komunitas tertentu. Aksi ini dimulai dengan damai namun setelahnya, massa menyerang para pejabat, sehingga berujung pada kekerasan," kata Singh, seraya menambahkan bahwa pihak berwenang telah memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada pengelola masjid mengenai pembongkaran masjid tersebut.
Penduduk setempat membantah hal ini dan mengatakan masjid tersebut dibongkar sebelum pengadilan dapat memberikan keputusan akhir dalam kasus tersebut.
“Ketika pemerintah datang [untuk menghancurkan bangunan tersebut] kami meminta mereka untuk berhenti sampai sidang berikutnya. Namun mereka tidak mendengarkan. Jika mereka menunggu keputusan akhir pengadilan, tidak akan ada perlawanan [dari kami] ," Shakeel Ahmad, seorang anggota dewan lokal, mengatakan kepada surat kabar Indian Express.
Advertisement
Ketegangan Terkait Pembongkaran Masjid Meningkat dalam Beberapa Bulan Terakhir
Ketegangan atas pembongkaran masjid meningkat dalam beberapa bulan terakhir.
Kelompok-kelompok Muslim mengatakan mereka merasa menjadi sasaran yang tidak adil di bawah pemerintahan nasionalis Hindu pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, dan menuduh mereka melakukan polarisasi agama menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan dua bulan lagi. Pemerintah membantah tuduhan tersebut.
India Resmikan Kuil Megah Senilai Rp3,3 Triliun di Lahan Bekas Masjid Babri
Sebelumnya, Perdana Menteri India Narendra Modi pada Senin (22/1/2024) diketahui memimpin konsekrasi sebuah kuil megah untuk dewa Hindu Lord Ram di situs yang diyakini sebagai tempat kelahirannya. India memiliki populasi umat Hindu terbesar di dunia.
Partai nasionalis Hindu, Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Modi, dan afiliasinya menggambarkan pembukaan kuil sebagai bagian dari kebangkitan Hindu.
Kuil Ram di Kota Ayodhya telah menjadi isu kontroversial yang membantu mengangkat BJP menjadi terkenal dan berkuasa, serta memenuhi janjinya selama 35 tahun, yang menurut para analis akan membantu Modi saat dia mengincar masa jabatan ketiga dalam pemilu yang dijadwalkan pada Mei 2024.
Selama berpuluh-puluh tahun, lokasi kuil diperebutkan dengan sengit oleh umat Hindu dan Muslim, yang merupakan minoritas di Hindustan. Kerusuhan nasional pecah pada tahun 1992 dan menewaskan 2.000 orang -menurut polisi mayoritas korban tewas adalah Muslim- setelah massa Hindu menghancurkan sebuah masjid Abad ke-16 yang berlokasi tepat di lokasi kuil megah itu berdiri hari ini.
Umat Hindu India meyakini bahwa situs tersebut merupakan tempat suci bagi mereka jauh sebelum Kekaisaran Mughal merobohkan sebuah kuil di tempat itu untuk membangun Masjid Babri pada tahun 1528.
Pada tahun 2019, Mahkamah Agung India menyerahkan tanah tersebut kepada umat Hindu dan memerintahkan pembagian sebidang tanah terpisah kepada umat Islam di mana pembangunan masjid baru belum dimulai.
"Ini menandai dimulainya sebuah era baru," kata Modi dalam peresmian kuil, seperti dilansir Reuters, Selasa (23/1). "Sebuah bangsa yang bangkit dengan mematahkan mentalitas perbudakan ... menciptakan sejarah baru dengan cara ini."
Sebagian besar partai oposisi, termasuk oposisi utama Partai Kongres, melewatkan peresmian kuil dengan alasan acara itu telah diubah menjadi agenda politik.
Saingan India, Pakistan, mengecam konsekrasi kuil dengan mengatakan bahwa hal itu mengindikasikan tumbuhnya mayoritasisme di India. Islamabad mendesak New Delhi untuk menjamin keselamatan kelompok minoritas, termasuk Muslim.
Advertisement
