Liputan6.com, Malang - Seratusan mahasiswa dari Cipayung Plus Malang Raya menyerukan petisi moral terkait Pemilu 2024. Mereka meminta Presiden Joko Widodo tak mengabaikan seruan moral dari berbagai perguruan tinggi dan elemen mahasiswa.
Massa mahasiswa tiba sekitar pukul 14.00 di perempatan Kayutangan, Malang, pada Jumat (9/2/2024). Dengan membawa bendera organisasi ekstra kampus, mereka kemudian secara bersamaan membacakan petisi.
Advertisement
Koordinator Lapangan Cipayung Plus Malang Raya, Doroteus Hartono, mengatakan aksi ini murni seruan moral kebangsaan terkait Pemilu 2024, bukan gerakan pembangkangan.
"Kami menuntut Presiden Jokowi agar tidak menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya demi memenangkan salah satu pasangan calon," kata Doroteus.
Cipayung Plus Malang Raya juga menolak berbagai bentuk intervensi, kampanye hitam dan politik uang oleh kelompok politik manapun. Serta menuntut penyelenggara pemilu agar mengedepankan asas demokrasi.
"Penyelenggara pemilu harus bebas dari manipulasi, intimidasi, intervensi dan berbagai pelanggaran," ucap dia.
Masyarakat dan semua elemen sipil diajak berpartisipasi dalam Pemilu 2024 ini. Yakni ikut pula mengawasi dan memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan demokratis, berdaulat demi tegaknya supremasi sipil.
Doroteus mengatakan, Presiden Jokowi harus mendengarkan seruan moral yang masif dari berbagai perguruan tinggi, organisasi mahasiswa dan kelompok sipil. Selama ini ada kesan abai, tak merespon dengan positif.
"Harus menunjukkan sikap kenegarawanan dan berdiri di atas semua golongan," ujar dia.
Ancam Aksi Massa
Doroteus Hartono melanjutkan, Jokowi sudah terbukti tidak konsisten pernyataannya. Misalnya, presiden mengajak aparat netral, di sisi lain dia menyatakan ikut cawe-cawe dan juga pernah bilang boleh ikut kampanye.
"Itu sikap yang ambigu, kami minta Jokowi bersikap tegas dan tak memihak salah satu pasangan calon," ucap dia.
Cipayung Plus Malang Raya siap menurunkan massa dalam jumlah besar bila pemimpin negara ini tetap menunjukkan berbagai pelanggaran etika dan hukum. Serta terus terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
"Gerakan ini bisa berlanjut dengan kekuatan lebih besar bila berbagai seruan itu diabaikan," kata Doroteus.
Advertisement
