Liputan6.com, Bandung - Semua puskesmas di Kota Bandung dipastikan akan dibuka selama 24 jam pada tanggal 14-15 Februari mendatang. Layanan medis tersebut disiapsiagakan bagi personel Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang akan bertugas pada hari pemungutan suara Pemilu 2024 itu.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Anhar Hadian menyebut, layanan kesehatan juga akan diberikan pihak-pihak lain yang turut bertugas di TPS-TPS.
Advertisement
"Selain KPPS juga untuk Linmas, Panwaslu, Babinsa, Bhabinkamtibmas, intinya semua petugas terlibat dalam pemilu," katanya di Bandung, dikutip Liputan6.com, Senin, 12 Februari 2024.
Anhar mengatakan, ada sebanyak 80 UPT Puskesmas di Kota Bandung yang tersebar di 30 kecamatan. Sesuai arahan Kementerian Kesehatan bahwa pada tanggal 14-15 Februari itu puskesmas mesti membuka posko.
"Bukan membuka pelayanan umum, tetapi posko terkait pelayanan kesehatan bagi petugas yang terlibat dalam Pemilu," katanya.
"Ada 80 UPT Puskesmas dikerahkan, untuk jumlah personel sekitar 1.500 petugas. Mulai dari petugas puskesmas hingga relawan yang berasal dari organisasi kesehatan dan sekolah kesehatan lainnya," lanjutnya.
Selain bersiaga di posko, Anhar menuturkan, petugas pun akan menyisir ke setiap TPS untuk meminimalisasi terjadinya petugas yang sakit atau kelelahan.
"Kami akan keliling di waktu tertentu, mencegah kondisi yang tampak lelah atau lemas. Kami akan datang dan periksa, mulai mengukur tensi darah dan suhu tubuh. Sehingga nanti ketika terdapat yang sakit atau lelah, dianjurkan untuk istirahat," kata Anhar.
51.000 Petugas KPPS
Diketahui, sebanyak 51.000 petugas lKPPS Pemilu 2024 di Kota Bandung telah dilantik secara serentak, Kamis, 25 Januari 2024. Salah satu lokasi pelantikan tersebut adalah di di Sport Jabar Arcamanik, Jalan Pacuan Kuda, Sukamiskin.
Di lokasi tersebut, perwakilan Pemerintah Kota Bandung dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung melantik sedikitinya 3.419 petugas KPPS dari Kecamatan Antapani dan Arcamanik.
Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono, mengatakan, peran KPPS sangat strategis sebagai ujung tombak pemilu.
sebagian besar Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terinventarisasi berusia di atas 50 tahun. Oleh karena itu, pihaknya akan memfasilitasi para KPPS dengan suplemen agar bisa tetap menjalankan tugas dengan baik.
"KPPS ini terinventarisir usia di atas 50 tahun. Padahal kerjanya termasuk berat. Kita harus menyediakan suplemen. Bisa kerja sama dengan pihak ketiga," ungkapnya.
Ketua KPU Kota Bandung, Wenti Frihadianti menyampaikan, dari awal pendaftaran KPPS, telah disyaratkan agar mencantumkan hasil cek kesehatan untuk mengetahui kondisi para KPPS.
"Kita dari awal lakukan pendaftaran secara terbuka. Selain lampirkan ijazah, ada tes kesehatan juga untuk kita ketahui kondisi calon KPPS," jelas Wenti.
Untuk itu, pihaknya juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam menyediakan suplemen bagi para KPPS. Bahkan, pada hari H pemilu, puskesmas pun akan tetap beroperasi sebagai antisipasi jika ada KPPS yang butuh penanganan medis.
"Puskesmas hari H buka. Jadi kalau ada yang merasa tidak enak badan, bisa segera ke puskesmas terdekat," sebutnya.
Advertisement
Gugur di Pemilu 2019
Pada Pemilu tahun 2019, sebanyak 895 petugas KPPS meninggal dunia. Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai wilayah dengan angka kematian petugas terbanyak dari jumlah tersebut.
Mengutip pemberitaan Liputan6.com sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat disebut memperketat persyaratan kesehatan untuk perekrutan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KKPS).
Ketua KPU Jabar, Ummi Wahyuni, mengatakan sebanyak 1,3 juta petugas KPPS akan mulai direkrut oleh KPU Jawa Barat sejak bulan Desember 2023 hingga Januari 2024.
Jumlah tersebut yang paling banyak jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Mereka akan disebar ke 140 ribuan TPS yang ada Jabar.
"Sekitar 1,3 juta kita akan merekrut teman-teman KPPS, jumlah yang sangat besar dan menjadi jumlah paling besar petugas KPPS di Indonesia," kata Ummi, di Kota Bandung, pada Rabu (25/10/2024).
Dia mengatakan, pihaknya akan memperketat persyaratan rekrutmen terutama soal kesehatan. Di dalam surat keterangan sehat dari Puskesmas, harus turut dilampirkan riwayat kesehatan calon petugas KPPS.
Calon petugas yang mempunyai riwayat penyakit seperti darah tinggi hingga kolesterol tak akan lolos seleksi.
"Kalau dulu hanya berasal dari surat keterangan Puskesmas atau apa, nah hari ini juga memastikan di dalam surat keterangan itu juga terkait dengan penyakit bawaan komorbid, itu juga harus disertakan," paparnya.
