Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan kelancaran distribusi stok beras hingga ke pasar tradisional dan modern.
Hal ini diungkap usai Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri dan kepala lembaha di Istana Kepresidenan untuk membahas masalah pasokan pangan terutama beras pada hari ini Senin (12/2/2024).
Advertisement
Arief menjelaskan, Jokowi menugaskan Bulog untuk mendistribusikan stok beras yang ada ke pasar, untuk merespons laporan kelangkaan stok beras.
“Saat ini di (Pasar Induk Beras) Cipinang stoknya termasuk tinggi, di atas 34 ribu ton, dan ini yang harus sampai ke pasar-pasar tradisional dan modern market. Sekali lagi perintahnya adalah ‘banjiri pasar’,” ujar Arief.
Arief bersama Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dan Menteri BUMN Erick Thohir akan meninjau Pasar Induk Beras Cipinang untuk memastikan bahwa proses bongkar beras dari pelabuhan langsung bisa dibawa ke pasar induk dan didistribusikan ke ritel-ritel.
“Jadi izinkan kami bekerja sama dengan seluruh ritel yang ada. Pagi ini saya bersama dengan Bulog dan para peritel akan membahas ini semua untuk mengisi pasar ritel,” tutur dia.
Ia pun menegaskan bahwa program pemberian bantuan pangan beras tidak berpengaruh terhadap stok beras di pasaran. Namun, bantuan yang bersumber dari stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog itu ditiadakan sementara selama 8-14 Februari 2024 untuk menghormati penyelenggaraan Pemilu 2024.
Harga Beras di Atas HET, Peritel: Kami Tak Ada Pilihan, dari Produsen Sudah Mahal
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengungkapkan penyebab harga beras di pusat perbelanjaan, minimarket dan supermarket berada di atas harga eceran tertinggi (HET). Hal ini terjadi karena memang harga beras dari produsen sudah mahal.
Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey menjelaskan, produsen telah menaikkan harga beli (tebus) di kisaran 20 persen hingga 35 persen di atas HET dalam sepekan terakhir. Mau tidak mau, peritel juga harus menaikkan harga jual ke konsumen.
"Faktanya saat ini kami tidak ada pilihan dan harus membeli dengan harga di atas HET dari para produsen atau pemasok beras lokal, bagaimana mungkin kami menjual dengan HET," ujar Roy dikutip dari Antara, Minggu (11/2/2024).
Roy menyampaikan, Aprindo tidak memiliki wewenang untuk mengatur dan mengontrol harga yang ditentukan oleh produsen bahan pokok.
Harga yang ditetapkan oleh produsen sebagai sektor hulu selanjutnya mengalir kepada peritel di sektor hilir melalui jaringan distribusi, kemudian dibeli atau dibelanjakan oleh masyarakat pada gerai ritel modern.
Kenaikan harga dari produsen dapat menyebabkan kekosongan atau kelangkaan bahan pokok di gerai ritel modern Indonesia.
Menurut Roy, kelangkaan yang terjadi di kemudian hari mampu menimbulkan panic buying atau pembelian secara berlebihan karena takut kekurangan stok.
Advertisement
Pedagang Pasar
Sedangkan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Reynaldi Sarijowan bahkan menyebutkan bahwa kenaikan harga beras saat ini memecahkan rekor tertinggi. dalam catatannya, harga beras medium dijual Rp 13.500 per kilogram (kg) sedangkan beras premium sudah menyentuh Rp 18.500 per kg.
"Ini harga beras tertinggi sepanjang pemerintahan presiden Jokowi," ujar Reynaldi di Jakarta, Senin (12/2/2024).
Selain alami kenaikan harga, pasokan beras medium maupun premium juga mulai langka di pasar tradisional. Kondisi ini menyebabkan harga beras menjadi semakin mahal. "(Saat ini) beras melonjak dan sulitnya beras di dapati di pasar tradisional," ungkapnya.
Reynaldi menyebut, kenaikan dan kelangkaan beras ini diakibatkan oleh ketidakakuratan data pemerintah atas pasokan beras untuk kegiatan bantuan sosial (bansos) pangan maupun konsumsi masyarakat secara umum.
Kondisi ini diperparah dengan ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi badai El-Nino.
Ke depan, IKAPPI meminta pemerintah agar berhati-hati dengan lonjakan beras dan sulitnya untuk mendapatkan pasokan di pasar tradisional yang masih terus berlangsung. Mengingat, kondisi ini dapat merugikan masyarakat selaku konsumen akibat pelemahan daya beli.
"Ini penting karena ini momen politik, musim pemilu sehingga banyak beras yang di ambil diluar pasar tradisional atau produsen besar. Ini yang harus di jaga oleh pemerintah untuk ke depan," pungkasnya.