Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pengendalian inflasi serta stabilitas harga pangan dan jasa harus tetap menjadi atensi, jelang pesta demokrasi. Apalagi melihat angka inflasi secara nasional pada Januari 2024 terkendali sebesar 2,57% kondisi di masing-masing daerah masih beragam.
"Kami tidak tahu apakah dampak dari pesta demokrasi ini akan terjadi berimbas kepada kenaikan permintaan atau demand atau tidak, karena sangat berpengaruh kecukupan suplai," ujar Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (12/2).
Advertisement
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan, pemerintah menargetkan inflasi pada 2024 sebesar 2,5%, dengan angka tertinggi 3,5% dan terendah 1,5%. Pihaknya bersyukur karena dari bulan ke bulan upaya pengendalian inflasi terbilang baik. Misalnya dari Desember 2023 ke Januari 2024, angka inflasi ini menurun dari 0,41% menjadi 0,04%.
"Dan itu persis seperti prediksi kita itu (inflasi Desember 2023) lebih didorong oleh adanya event besar, libur besar, acara besar, Natal dan Tahun Baru, yang cukup panjang liburnya, sehingga terimbas kepada sektor transportasi terjadi kenaikan," ujar Mendagri.
Namun, Mendagri mengingatkan bahwa capaian pengendalian inflasi jangan hanya mengacu pada angka nasional. Sebab, kondisi itu belum tentu menggambarkan pengendalian inflasi di masing-masing daerah lantaran angkanya masih bervariasi. Dia menyebutkan, ada daerah yang angka inflasinya di bawah angka nasional, tapi ada pula daerah yang angkanya masih di atas rerata nasional.
"Jadi tolonglah untuk daerah-daerah yang masih tinggi di atas nasional untuk bekerja mencari penyebabnya kenaikan itu dan kemudian membuat solusi, koordinasi dengan pihak terkait, dan untuk yang sudah bisa mengendalikan kami sampaikan penghargaan yang tinggi," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri menyebutkan sejumlah komoditas yang masih menjadi penyumbang terbesar inflasi. Komoditas itu di antaranya beras, jagung, bawang putih, dan gula pasir. Oleh karena itu, semua pihak termasuk pemerintah daerah (Pemda) harus mewaspadai perkembangan harga komoditas tersebut. Mendagri mengatakan, setelah pemungutan suara Pemilu berlangsung akan digelar rapat di tingkat menteri dan pimpinan lembaga terkait untuk mencari solusi dan intervensi terhadap harga komoditas tersebut.
"Namun kami berharap juga tentu daerah juga silahkan berkreasi berkreatif untuk mengendalikan daerah masing-masing komoditas yang mungkin berbeda dari tempat ke tempat lainnya, tolong dikendalikan betul," ujarnya.
(*)
Baca Juga
