Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku bingung kenapa program bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah diributkan akhir-akhir ini atau menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.
"Bansos itu merupakan kebijakan yang diambil pemerintah bersama DPR dan sudah dianggarkan oleh Menteri Keuangan. Program bansos itu berjalan sudah lama, jadi saya juga bingung kenapa mesti diributkan sekarang," ujar Erick usai mengecek ketersediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di ritel modern Robinson Klender, Jakarta Timur, Senin.
Advertisement
Ia menegaskan bahwa program bansos telah lama berjalan dan program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat.
"Program bansos ini sudah berjalan lama dan tentu sudah diprogramkan oleh Bu Mensos juga Bapak Presiden. Kami dari BUMN hanya membantu suplainya, saya pribadi tidak pernah melakukan bansos tetapi kalau intervensi pasar murah pada saat COVID-19 pun kami melakukan dan tidak ada yang diributkan. Jadi, percayalah kebijakan ini memang diambil untuk melayani masyarakat yang belum mampu," ujar Erick.
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyampaikan bahwa pemerintah menjalankan program bansos untuk membantu keluarga miskin yang sedang menghadapi situasi sulit akibat kenaikan harga bahan pokok.
"Tujuan utama bansos adalah sebagai bantalan atau perlindungan sosial agar masyarakat atau keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan sebagai dampak El Nino maupun gangguan rantai pasok yang berdampak pada kenaikan harga pangan global," kata Ari.
Ari menegaskan bahwa penyaluran bansos adalah program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan telah disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR. "Jadi, tidak ada hubungannya dengan proses pemilu," katanya.
Bansos Pangan Berhasil Jaga Inflasi Indonesia di 2,6%
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut efektivitas pemberian bantuan sosial (bansos) hingga bantuan pangan kepada masyarakat. Salah satunya berhasil menahan tingkat inflasi di kisaran 2,6 persen.
Diketahui, inflasi pangan menjadi perhatian pemerintah mengingat besarnya andil sektor tersebut pada angka inflasi nasional. Sederet cara dilakukan guna menjaga tingkat inflasi, termasuk memberikan bantuan ke masyarakat.
"Inflasi, lihat dong inflasi rata-rata Indonesia itu cuman 2,6 persen jauh di negara-negara lain yang hampir 10 persen, itu bukti (efektivitas bansos)," ujar Erick saat meninjau stok Beras SPHP, di Ramayana Klender, Jakarta, Senin (12/2/2024).
Selain pengaruhnya terhadap angka inflasi, Erick juga melihat tren positif dalam pertumbuhan ekonomi. Dia mengatakan ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,05 persen, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan banyak negara lain.
"Nah ini yang kemarin kita coba pemerintah jaga ya tapi terkendali, inflasi 2,6 persen, pertumbuhan ekonomi masih ya 5,05 (persen) rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia itu 5,03 (persen) jadi kita di atas rata-rata, ini berkah Alhamdulillah," paparnya.
Berkaca pada kinerja tersebut, Erick menilai kebijakan pemerintah yang menyalurkan berbagai bantuan dan bansos jadi suatu cara yang tepat.
"Artinya pemerintah membuat kebijakan yang baik, sempurna? Tidak," kata Erick Thohir.
Advertisement
Pemerintah Akan Guyur 250 Ribu Ton Beras
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut pemerintah berupaya untuk menekan harga beras di pasaran. Salah satunya dengan menggelontorkan cadangan beras pemerintah (CPP) sebanyak 250 ribu ton ke pasaran.
Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat. Upaya ini juga yang sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Erick bilang, rencana itu sudah dikoordinasikan bersama dengan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi.
"Nah tentu di masa-masa ini ya kita harus intervensi tadi saya Pak Bayu dan Pak Arief rapat tadi bersama Presiden, Presiden cek langsung di beberapa titik, dan kita juga di beberapa titik selalu laporan tiap hari karena itu diambil kebijakan, kita gelontorkan lagi 250 ribu (ton) jenis beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) supaya tadi, keresahan, itu tidak terjadi," urai Erick di Ramayana Klender, Jakarta, Senin (12/2/2024).
