5 Respons Mulai TKN Prabowo-Gibran, TPN Ganjar-Mahfud, hingga Bawaslu Usai Munculnya Film Dirty Vote

Film 'Dirty Vote' yang dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 dinilai membicarakan dugaan penggunaan instrumen kekuasaan menjadi sorotan. Guru Besar Hukum Konstitusi atau Pakar Hukum Universitas Pakuan Prof Andir Asrun pun menilai, film tersebut adalah fitnah besar.

Sebab menurut Andir, film tersebut dikemas dengan narasi tanpa bukti-bukti pendukung sebagaimana layaknya sebuah tuduhan perkara hukum. Film Dirty Vote bisa diduga untuk menghancurkan kerja keras penyelenggara Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

"Film ini sangat merugikan rakyat di masa tenang untuk menentukan pilihan Paslon Capres-Cawapres dan caleg-caleg. Seandainya pembuat Film 'Dirty Vote' memiliki data dan bukti pelanggaran pelaksanaan Pemilu 2024, maka seharusnya mengajukan pengaduan ke Bawaslu RI, atau membuat laporan pidana ke kepolisian," ujar Andir melalui keterangan tertulis, Senin (12/2/2024).

Namun, lanjut dia, langkah yang ditempuh adalah menyebarkan film bernarasi dugaan fitnah melalui media sosial. Tentu saja, kata Andir, ini sebuah sikap tidak bertanggung jawab.

"Fitnah terhadap Presiden Jokowi dengan narasi seolah dapat mempengaruhi pilihan rakyat melalui pejabat-pejabat Kepala Daerah adalah sebuah kejahatan. Sebagaimana diatur dalam KUHP (vide BAB II, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden)," papar Andir.

Untuk itu, ia menegaskan film tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya sistematis untuk mendregadasi keterpilihan pasangan calon presiden (capres) dan calin wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres saat masa tenang Pemilu 2024.

Di mana, menurut Andir, dengan narasi keterpilihan Prabowo sebagai Presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden diasosiasikan sebagai cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mempengaruhi para pejabat Kepala Daerah.

"Ini adalah fitnah besar tanpa dasar terhadap Presiden Jokowi. Film ini sangat berbahaya dan tidak rasional ketika pemeran film bernama Zainal Arifin Mochtar (Dosen FH UGM) mengatakan 'jadikan film ini sebagai landasan untuk anda melakukan penghukuman'," kata dia.

"Narasi ini menggambarkan betapa berkuasa dia memerintahkan rakyat tanpa menjelaskan menghukum pihak mana, apakah penyelenggara Pemilu yang telah bekerja ekstra keras untuk susksesnya Pemilu 2024," sambung Andir.

Apalagi, lanjut dia, pemeran lain dalam film ini bernama Bivitri mengatakan, mau bergabung dalam film ini karena akan banyak orang makin paham bahwa telah terjadi kecurangan. Sehingga, kata Andir, pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja.

"Narasi ini disampaikan tanpa dukungan bukti dan hanya asumsi dengan narasi tendensius. Seharusnya jika menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan pemilu, sebagai ahli hukum melapor ke Bawaslu," ungkap dia.

Pemeran lain dalam ini bernama Ferry Amsari juga menyampaikan narasi minor tentang pemilu. Lantaran tidak disertasi bukti-bukti pendukung sebagaimana sebuah perkara hukum, sehingga dapat dikualifikasi sebagai fitnah.

"Ferry mengatakan film ini dianggap akan mampu mendidik publik betapa curangnya pemilu kita, bagaimana politisi telah mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka, tanpa menunjuk politisi dari partai mana. Sehingga jelas narasi tersebut adalah pernyataan yang tidk bertanggung jawab," pungkas Andir.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut film bertajuk 'Dirty Vote' yang menceritakan tentang dugaan kecurangan Pemilu 2024, termasuk kampanye hitam atau black campaign. Terlebih, fim tersebut dikeluarkan saat masa tenang kampanye Pemilu 2024.

"Itu black campaign, ya kalo itu kan enggak perlu dikomentarin . Ya artinya kan namanya juga black movie. Pas minggu tenang akhir-akhir ini," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/2/2024).

Menurut dia, pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak terganggu dengam film dirty vote. Airlangga pun meminta masyarakat menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024.

"Ya yang penting tanggal 14 masyarakat perlu nyoblos," ujarnya.

Airlangga menyebut Pemilu 2024 sudah berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Dia mengingatkan semua pihak tak memperkeruh suasana pesta demokrasi lima tahunan ini.

"Kita negara demokrasi terbesar sesudah US dan India. Jadi ya kita dorong aja pemilu sesuai dengan mekanisme yang ada dan kita optimis jangan ada pemilu yang diganggu oleh hal-hal semacam itu," jelas Airlangga.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman angkat bicara soal film dokumenter "Dirty Vote".

Habiburokhkan mengatakan, film Dirty Bote berisi fitnah. Dia mempertanyakan kebenaran pernyataan pakar-pakar hukum yang hadir di film itu. Habib juga menyangsikan dugaan kecurangan yang diarahkan ke Prabowo-Gibran.

"Sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah," kata Habib dalam jumpa pers di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu 11 Februari 2024.

Habiburokhman mengatakan, film Dirty Vote sengaja dibuat untuk mendegradasi penyelenggaraan Pemilu 2024. Dia menilai tuduhan-tuduhan yang disampaikan dalam film tersebut tak berdasar.

Habiburokhman mengatakan, saat ini masyarakat semakin pintar menyikapi fitnah. Berdasarkan fakta di lapangan dan hasil survei terkini, mayoritas publik faham dengan apa yang telah dikerjakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sehingga, kata dia, stigma yang dibangun oleh film Dirty Vote akan dimentahkan publik.

"Rakyat tahu pihak mana yang sebenarnya melakukan kecurangan dan pihak mana yang mendapatkan dukungan sebagian besar rakyat karena program dan rekam jejak yang berpihak kepada rakyat," katanya.

"Jadi tindakan mereka menyampaikan informasi yang tidak argumentatif, tendensius, untuk menyudutkan pihak tertentu, berseberangan dengan sikap sebagian besar rakyat. Saat ini saya lihat rakyat begitu antusias dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo soal melanjutkan segala capaian pemerintahan yang ada sekarang ya," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Habiburokhman berharap publik tetap tenang dan tidak terpancing provokasi di masa tenang jelang pelaksanaan pemilu ini.

"Kami menyarankan kepada rakyat untuk tetap tenang," jelas dia.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman angkat bicara soal film dokumenter "Dirty Vote". Menurut dia, film Dirty Bote berisi fitnah.

"Sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah," kata Habib dalam jumpa pers di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu 11 Februari 2024.

Habiburokhman juga mengatakan, film Dirty Vote sengaja dibuat untuk mendegradasi penyelenggaraan Pemilu 2024. Sebab tuduhan-tuduhan yang disampaikan dalam film tersebut tak berdasar.

Sedangkan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis meminta TKN untuk tidak gampang membawa hal tersebut masuk perasaan atau baper. Apalagi sampai akan membawanya ke jalur hukum.

“Jadi jangan baper lah, itu saja yang mau saya bilang. Dan jangan sedikit-dikit melapor ke kepolisian,” saran Todung.

Todung menambahkan, tindakan lapor melapor tidak membuat sehat untuk masa depan demokrasi bangsa dan tidak mendidik.

“Jadi ya mari kita dewasa karena kita sudah cukup lama berdemokrasi dan jangan kita membuat set back dalam demokrasi kita,” saran Todung Mulya Lubis.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) angkat suara soal film dokumenter Dirty Vote yang mengungkap sejumlah kecurangan-kecurangan dalam Pemilu 2024.

"Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu silakan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu selama kami melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Jakarta, Minggu 11 Februari 2024.

Menurut Bagja, Bawaslu dan jajaran pengawas pemilu di daerah sejauh ini telah melakukan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, dia menyerahkan penilaian atas kinerja Bawaslu itu sepenuhnya kepada masyarakat.

"Alhamdulillah, silakan kritik kami. Proses sedang berjalan, kami tidak ingin proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun, pada titik ini Bawaslu sudah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tetapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silakan. Kami tidak bisa meng-drive perspektif masyarakat," kata Bagja.

Dia pun menghormati kebebasan berpendapat yang menjadi hak setiap warga negara.

"Apa yang diungkapkan oleh teman-teman adalah hak yang dilindungi konstitusi, demikian juga hak dan tugas Bawaslu dijamin, diatur oleh undang-undang," ujar Bagja, melansir dari Antara.