Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan program bantuan sosial (bansos) sudah lama dijalankan pemerintah. Dia merespons isu bansos yang jadi perbincangan berbagai pihak belakangan ini.
Misalnya, ramai soal politisasi bansos karena disebar pemerintah menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, pekan ini. Erick menyebut, bansos sudah menjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI.
Advertisement
"Bansos itu merupakan kebijakan yang diambil pemerintah bersama DPR ya dan sudah dianggarkan oleh Menteri Keuangan," kata Erick Thohir di Ramayana Klender, Jakarta, Senin (12/4/2024).
Diapun mengaku heran kalau bansos ini baru menjadi perbincangan belakangan ini. Menurutnya, program bansos bahkan jadi tumpuan bagi beberapa kelompok yang membutuhkan.
"Program bansos itu berjalan sudah lama gitu, jadi saya juga bingung kenapa mesti diributin sekarang gitu dan saya rasa untuk orang yang tidak perlu (masyarakat mampu) ya mungkin gampang bicara, tetapi kalau masyarakat yang di bawah yang memerlukan masa kita setop program-program seperti ini?," urainya.
Subsidi Lainnya
Pada konteks membantu masyarakat ini, Erick menegaskan ada program subsidi energi untuk listrik dan BBM sebesar Rp 540 triliun. Dia bilang, bansos sudah jadi kesepakatan program pemerintah melalui Kementerian Sosial dan BUMN terlibat dalam distribusinya.
"Saya rasa, ingat program bansos ini sudah berjalan lama dan tentu sudah diprogramkan oleh bu Mensos (Tri Rismaharini) juga, ya bapak Presiden juga kami dari BUMN hanya membantu suplainya," kata dia.
"Kita tidak pernah, saya pribadi tidak pernah melakukan bansos, tetapi kalau intervensi pasar murah pada saat Covid pun kita melakukan dan tidak ada yang ribut. Ya jadi percayalah kebijakan ini memang diambil untuk tadi melayani masyarakat yang tadi belum mampu," tegas Erick Thohir.
Bansos Efektif Jaga Inflasi
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut efektivitas pemberian bantuan sosial (bansos) hingga bantuan pangan kepada masyarakat. Salah satunya berhasil menahan tingkat inflasi di kisaran 2,6 persen.
Diketahui, inflasi pangan menjadi perhatian pemerintah mengingat besarnya andil sektor tersebut pada angka inflasi nasional. Sederet cara dilakukan guna menjaga tingkat inflasi, termasuk memberikan bantuan ke masyarakat.
"Inflasi, lihat dong inflasi rata-rata Indonesia itu cuman 2,6 persen jauh di negara-negara lain yang hampir 10 persen, itu bukti (efektivitas bansos)," ujar Erick saat meninjau stok Beras SPHP, di Ramayana Klender, Jakarta, Senin (12/2/2024).
Advertisement
Terkendali
Selain pengaruhnya terhadap angka inflasi, Erick juga melihat tren positif dalam pertumbuhan ekonomi. Dia mengatakan ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,05 persen, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan banyak negara lain.
"Nah ini yang kemarin kita coba pemerintah jaga ya tapi terkendali, inflasi 2,6 persen, pertumbuhan ekonomi masih ya 5,05 (persen) rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia itu 5,03 (persen) jadi kita di atas rata-rata, ini berkah Alhamdulillah," paparnya.
Berkaca pada kinerja tersebut, Erick menilai kebijakan pemerintah yang menyalurkan berbagai bantuan dan bansos jadi suatu cara yang tepat.
"Artinya pemerintah membuat kebijakan yang baik, sempurna? Tidak," kata dia.
