Beli Beras Dibatasi 10 Kg di Supermarket, Bos Bulog: Itu Bisa Buat Sebulan

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi merespons keluhan soal pembatasan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di toko ritel modern semisal supermarket.

oleh Maulandy Rizki Bayu Kencana diperbarui 13 Feb 2024, 16:45 WIB
Direktur Utama Perum BULOG Bayu Krisnamurthi. Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi merespons keluhan soal pembatasan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di toko ritel modern semisal supermarket. (dok: humas Bulog)

Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi merespons keluhan soal pembatasan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di toko ritel modern semisal supermarket.

Bayu meyakini kebijakan beli beras dibatasi 2 kemasan SPHP masing-masing seberat 5 kg dalam sekali transaksi cukup untuk konsumsi satu keluarga dalam sebulan.

 

"Emang kalau udah 10 kg tuh masa habis dalam 2 minggu? Saya rasa sih enggak. 10 kg itu kalau keluarga 3-4 orang bisa sebulan juga," ujar Bayu di Kantor Perum Bulog, Jakarta, Selasa (13/2/2024).

"Apalagi Anda bekerja seringkali tidak makan di rumah kan? Jadi beli 10 kg sebenarnya ya enggak terbatas-terbatas amat sih kalau hanya benar-benar untuk konsumsi sendiri," imbuh dia.

Sebagaimana diketahui, penyaluran beras SPHP telah diperluas pada ritel modern dan masuk ke Ramayana, Indomaret, Alfamart, Hypermart, Lotte, dan Super Indo. Namun pembeliannya dibatasi maksimal 2 pack seberat total 10 kg pada harga maksimal Rp 10.900 per Kg.

“Kenapa harus dibatasi? Ini karena beras SPHP harganya telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp 10.900 per Kg dan setiap rumah logikanya cukup dengan 2 pack. Apalagi kualitas beras SPHP Bulog ini berkualitas premium," ujar Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya, Selasa, 3 Oktober 2023.

Beras SPHP

Arief menegaskan, pembelian yang dibatasi hanya untuk beras SPHP. Sementara, beras premium bergantung pada kebijakan toko ritel masing-masing.

“Untuk jenis beras yang dibatasi 2 pack di pasar ritel, hanya berlaku untuk beras SPHP yang dari Bulog. Kalau untuk beras komersial, itu tergantung dari kebijakan ritel masing-masing," tegasnya.

“Pemerintah bersama Bulog akan selalu bekerja keras. Memang ada kemungkinan terjadi penurunan produksi beras nasional, terutama jelang akhir tahun. Akan tetapi kita optimis kebutuhan konsumsi nasional terhadap beras tercukupi, sehingga semua pihak dari hulu sampai hilir harus hand in hand,” kata Arief.


Ramai Beras Langka, Mentan Amran Bongkar Data Produksi Padi

Menteri Pertanian Amran Sulaiman/Istimewa.

Ketersediaan beras jenis premium di pasaran belakangan ini menjadi sorotan. Pasalnya, stok beras premium itu kini tampak menurun bahkan hingga ramai disebutkan jika beras langka saat ini. Diketahui, penyebab penurunan stok beras premium adalah panen raya yang tertunda.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan perkembangan produksi tanaman padi dan jagung pada tahun ini berjalan dengan sangat baik. Hal ini karena pemerintah sejauh ini terus melakukan pengairan sawah di pulau dan luar pulau jawa dengan menggunakan pompa air.

Hasilnya, kata Mentan, dari luasan tanaman pada Desember 2023 lalu sudah melebihi target bulanan yakni sebesar 1,5 juta hektare. Angka tersebut meningkat pada musim tanam Januari 2024 yang mencapai 1,7 juta hektare.

"Di Desember (2023) kita tanam 1,5 juta hektare, Januari (2024) 1,7 juta hektare. Kalau kita mau memenuhi kebutuhan bulanan itu minimal tanam 1 juta hektare per bulan," ujar Mentan Amran saat melaporkan perkembangan padi dan jagung kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (13/2/2024).Selain pompanisasi, pemerintah juga terus bergerak cepat melakukan optimasi lahan rawa untuk meningkatkan produktivitas. Disisi lain, kementan juga memberikan insentif benih gratis kepada petani yang mau melakukan perluasan.

"Kami juga terus menyalurkan pupuk tambahan bagi para petani," katanya.

 


Jokowi Tambah Anggaran Pupuk 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau tanam padi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu, 3 Januari 2024.

Diketahui, Presiden Joko Widodo telah menambah jumlah anggaran pupuk sebesar 14 triliun. Penambahan ini dilakukan agar petani tak lagi khawatir dengan ketersediaan pupuk yang selama ini menjadi masalah utama produksi.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengatakan pihaknya telah mendistribusikan pupuk ke tiap-tiap sentra produksi di kabupaten dan kota. Adapun jumlah pupuk yang disiapkan sebanyak 2 juta ton.

Sedangkan untuk pupuk subsidi yang volumenya sebanyak 4,7 juta ton dan sudah disetujui Presiden, akan ditambah anggarannya agar bisa mencapai jumlah 7,5 juta ton.

"Dari 4,7 juta ton (pupuk bersubsidi) yang sudah disetujui itu tadi arahannya supaya diambil pada musim tanam pertama, sehingga nanti kalau itu habis akan disiapkan lagi anggaran untuk musim tanam kedua," jelasnya.

Infografis Harga Beras Naik hingga Beli Beras Dibatasi (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya