Liputan6.com, Jakarta Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) merespon perihal dirinya dilaporkan ke Bawaslu.
Ia dilaporkan lantaran memberikan komentar atas film Dirty Vote yang disutradarai oleh Dandhy Laksono pada saat masa tenang pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Advertisement
Ia tak ambil pusing atas laporan itu. Menurutnya komentar yang ia lontarkan bukan termasuk berkampanye.
"Silahkan saja. Yang dilarang itu kan berkampanye," kata Jusuf Kalla kepada media, di TPS 03 SMA Pengudi Luhur, Jakarta, Rabu (14/2/2024).
JK Dilaporkan
Diketahui JK dilaporkan oleh Komunitas Advokat Lintas Nusantara (LISAN) ke Bawaslu terkait pernyataan komentar firm Dirty Vote kepada media masa, yang mengatakan di dalam film itu baru 25 persen yang diungkapkan.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) angkat bicara terkait laporan kepada Capres nomor urut 1, Anies Baswedan ke Bawaslu oleh Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) perihal lahan HGU 340 ribu hektare milik Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.
Menurutnya, laporan itu bagus apabila diproses oleh Bawaslu. Karena persoalan lahan itu, merupakan data yang sempat disampaikan Presiden Jokowi saat debat capres tahun 2019 silam ketika berhadapan dengan Prabowo Subianto.
“Bagus itu (laporan) ke bawaslu. Kalau diperiksa, gampang Anies minta kesaksian dari Pak Jokowi. Karena yang pertama kali ngomong Pak Jokowi, bagus itu biar keduanya diperiksa,” kata JK saat ditemui di kediamannya daerah Jakarta Selatan, Rabu (10/1).
JK soal Film Dirty Vote: Ini Masih Ringan
Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 Jusuf Kalla (JK) menilai luar biasa soal film dokumenter Dirty Vote. Film ini diketahui mengungkap sejumlah dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
"Tapi semuanya kebenaran kan lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian. Tapi bagi saya, saya kira ini Dirty Vote, film ini tidak, masih ringan dibanding kenyataan yang ada di masa itu. Masih tidak semuanya mungkin baru 25 persen, karena tidak mencakup kejadian di daerah-daerah kejadian di kampung-kampung, kejadian bagaimana bansos diterima orang bagaimana datang petugas-petugas mempengaruhi orang," kata JK di kediamannya, Senin (12/2/2024).
"Jadi masih banyak lagi sebenarnya yang jauh lebih banyak, mungkin sutradaranya lebih sopan lah. Masih sopan, tapi bagian pihak lain masih marah apalagi kalau dibongkar semuanya. Jadi okelah bagus lah untuk meringankan kita bahwa demokrasi seperti yang selalu saya katakan, Pemilu yang kotor akan hasilnya menyebabkan pemilih yang tidak sempurna," sambungnya.
Lalu, terkait dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yang menyebut film tersebut merupakan fitnah. Menurut Wapres ke-12 ini, apa yang disampaikannya itu harus bisa menunjukkan data atau bukti dari apa yang dikatakannya.
"Semua data dulu keluar baru komentar kan tidak ada hanya pidato saja, semua ada datanya angka-angka, tanggal-tanggalnya, semua lengkap. Jadi ini memberikan, boleh saja mengatakan fitnah, tapi yang mana? Karena semua data," ujarnya.
Sementara itu, Calon Presiden (Capres) nomor urut 01 Anies Baswedan memberikan contoh terkait film dokumenter tersebut dengan tanda-tanda akan turun hujan. Hal ini menjawab saat ditanyakan apakah Pemilu didesain karena kecurangan.
"Sama seperti gini, itu mas mulai agak awan gelap, ya kita bisa mengatakan ini tanda-tandanya mau hujan. Tapi ketika pertanyaannya Pak Anies apakah pasti hujan, saya enggak tahu. Tapi ketika kita mengatakan oh ini tanda-tandanya mau hujan, oh iya ini tanda-tanda mau hujan," ujar Anies.
"Jadi itu semua apakah peristiwa-peristiwa itu tanda-tanda akan ada kecurangan. Iya, itu tanda-tandanya, apakah terjadi, Nah kita harus lihat tanggal 14. Tapi tanda-tanda itu ada sama seperti kalau kita lihat awan gelap ini tanda-tanda mau hujan, apakah terjadi, belum tentu. Karena itulah kita ingatkan kepada semua tanda-tandanya ada, ditunjukkan oleh film itu," pungkasnya
Reporter: Siti Ayu Rachma
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
