Sandiaga Uno Prediksi Perputaran Ekonomi di Atas Rp 1 Triliun saat Pemilu 2024

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merealisasikan anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2023 sebesar Rp 29,9 triliun atau 98,4 persen dari pagu Rp 30,4 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa anggaran Pemilu itu di realisasikan setiap tahun. 

Misalnya, tahun 2022 telah direalisasikan Rp 3,1 triliun, dan tahun 2023 baru mencapai Rp 29,9 triliun. Untuk tahun 2024, Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 38,2 triliun untuk Pemilu. Maka, secara keseluruhan alokasi anggaran Pemilu sejak 2022 hingga 2024 adalah Rp 71,2 triliun.

2023 ini sudah Rp 29,9 triliun dari anggaran Rp 30,4 triliun atau 98,4 persen audah teralisasi," kata Menkeu dalam konferensi pers Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) KiTa, Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Rincian Penyaluran

Adapun untuk rincian anggaran Rp 29,9 triliun tersebut disalurkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp 26,1 triliun.

Anggaran Rp 26,1 triliun digunakan untuk pembentukan badan adhoc; peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu; pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik; pencalonan Presiden dan Wapres serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, pengawasan masa kampanye dan penyelenggaraan Pemilu, pemutakhiran data pemilu dan penyusunan daftar pemilih, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, dan pengawasan logistik.

Kemudian, anggaran Pemilu 2023 juga disalurkan melalui 14 Kementerian Lembaga lain sebesar Rp 3,8 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk pemenuhan almatsus pendukung pengamanan Pemilu 2024; pengamanan Pemilu; penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; diseminasi informasi, sosialisasi dan peliputan terkait Pemilu; pengawasan dana penyelenggtaan Pemilu; persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak; penanganan sengketa perkara pelanggaran klde etik penyelenggaraan Pemilu, pengawasan netralitas ASN, pembentukan pos Pemilu; dan perumusan kebijakan kerawanan keamanan nasional terkait Pemilu.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat hingga 2 Desember 2023, anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) telah terealisasi Rp23,4 triliun atau 77,0 persen dari pagu Rp30,4 triliun.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat melakukan kunjungan kerja pemantauan terhadap kelancaran proses pencairan belanja APBN ke KPPN DKI Jakarta, Minggu (24/12/2023).

Adapun Menkeu melakukan kunjungan tersebut ketiga Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berlokasi di DKI Jakarta, antara lain di KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta IV, dan KPPN Jakarta VI.

"Realisasi anggaran melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang merupakan mitra kerja dari KPPN yang dikunjungi (KPPN Jakarta IV dan KPPN Jakarta VI) mencapai Rp20 triliun," kata Sri Mulyani.

Anggaran Rp 20 triliun tersebut dimanfaatkan antara lain untuk: (i) pembentukan Badan Ad hoc; (ii) penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; (iii) pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; (iv) masa kampanye Pemilu; serta (v) pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik.

Selain itu, dukungan Pemilu juga dilaksanakan oleh 14 K/L lain denganrealisasi anggaran Rp3,4 triliun, yang dimanfaatkan antara lain untuk (i) pengamanan Pemilu; (ii) pengawasan dana penyelenggaraan Pemilu; dan (iii) diseminasi informasi, sosialisasi, dan peliputan terkait Pemilu.

Diketahui sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran Rp 70,6 triliun untuk penyelenggaraan pemilihan Umum. Anggaran tersebut merupakan anggaran yang telah disiapkan dari tahun 2022 sampai 2024.

Menkeu, melaporkan pada (20/9/2023) realisasi belanja pemilu 2022 telah terealisasi Rp 3,1 triliun. Sementara, untuk tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp 30 triliun lebih dan akan berlanjut hingga tahun 2024 sebesar Rp 37,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pihaknya terus berupaya menjaga kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk mendukung kelanjutan pertumbuhan ekonomi yang positif.

"Kita akan terus berupaya mendukung pertumbuhan. Jangan sampai APBN menjadi sumber masalah," ujar Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Outlook Perekomonian Indonesia, di St. Regis Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Maka dari itu, Sri Mulyani menyiapkan sejumlah instrumen untuk mendorong kinerja ekonomi Indonesia di 2024 mendatang. Instrumen ini salah satunya mendukung sektor pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan.

"Dalam jangka pendek, akan ada kebijakan counter cyclical," beber Menkeu.

Selain itu, Sri Mulyani juga mengatakan pihaknya terus mengeluarkan insentif untuk meningkatkan konsumsi masyarakat.

Upaya lainnya adalah menjaga penerimaan pajak di tahun depan, serta memperbaiki kualitas belanja negara.

"Pada 2021 dan 2022 pertumbuhan penerimaan pajak masing-masing 35 persen dan 40 persen. Itu baseline yang sudah elevated sangat tinggi,” imbuhnya."(Sementara) untuk pembiayaan, pemerintah akan tetap berhati-hati. Apalagi dalam iklim suku bunga yang bertahan tinggi dalam waktu lama," pungkas Menkeu.