Liputan6.com, Jakarta Pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendominasi hasil quick count sejumlah lembaga survei. Di mana menempatkan posisi di urutan pertama dengan raihan lebih 50 persen.
Terkait hal tersebut, Ketua Umum Gerakan Sekali Putaran (GSP) M. Qodari yakin bahwa syarat sekali putaran sudah terpenuhi.
Advertisement
“Yang jelas saya yakin syarat 50% terpenuhi dan syarat mendapatkan suara minimal 20% di separuh provinsi juga terpenuhi," kata dia dalam keterangannya, Rabu (14/2/2024).
Qodari mengungkapkan, berdasarkan pengalamannya, hasil quick count tidak akan jauh berbeda dengan real count yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Lebih dari itu, hasil dari lembaga survei semuanya menunjukkan hasil quick count bahwa Prabowo-Gibran jauh ungguli para pesaingnya.
“Jadi saya tidak melihat ada alasan bahwa itu akan berbeda pada kali ini khususnya karena semua lembaga survei itu semua hasilnya dan jumlah lembaga surveinya juga banyak sekali jadi rasa-rasanya sih ini akan benar,” ucapnya.
Qodari meyakini, salah satu alasan suara Prabowo-Gibran adalah faktor dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
“Tentu pengaruh Pak Jokowi yang begitu besar dalam Pilpres sekali ini di mana tingkat kepuasan pada Pak Jokowi 80 persen dan yang tidak puas 20 persen suara, yang tidak puas 20 persen ini kan ke Mas Anies yang puas itu tadinya ke Ganjar tetapi pelan-pelan makin banyak yang bergeser kepada Pak Prabowo, alasannya keberadaan Mas Gibran” jelasnya.
Alasan Lainnya
Qodari juga melihat banyak simpatisan Presiden Jokowi juga perlahan meninggalkan Ganjar Pranowo dan beralih ke Prabowo.
Selain itu, banyaknya keinginan untuk melakukan Pilpres 2024 sekali putaran.
“Adanya gerakan sekali putaran yang saya pelajari dan dibantu oleh teman-teman relawan dan kemudian diikuti oleh partai politik dan alhamdulillah dukungan kepada gerakan sekali putaran ini atau pilpres sekali putaran itu luas dan semakin meningkat,” ucapnya.
Menurut Qodari, inilah realitas suara mayoritas masyarakat yang menginginkan Pilpres 2024 ini selesai sampai 14 Februari saja.
“Inilah realitas pilihan politik masyarakat Indonesia, jangan diframe pakai imajinasi, pakai fiksi atau imajinasi politik yang keluar dari realitas politik masyarakat Indonesia itu,” kata dia.
Advertisement
Rekonsiliasi Politik
Qodari pun berharap, semua pihak bisa menerima hasil ini, dan kemudian melakukan rekonsiliasi politik.
“Apalagi kemudian bulan depan kita sudah masuk bulan Ramadan dan setelah itu sudah masuk Idul Fitri tentunya momentum yang sangat pas untuk mencapai suatu rekonsiliasi nasional dan kita bisa melanjutkan kehidupan, melanjutkan pembangunan,” jelas dia.
Selain itu, Qodari juga mengungkapkan, rekonsiliasi ini agar bisa melanjutkan apa yang sudah dikerjakan dari Presiden Jokowi.
“Dan saya kira ini transisi yang sangat bagus karena para pelaku usaha, masyarakat itu, akan bisa melanjutkan apa-apa yang sudah dikerjakan,” pungkasnya.
