Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan telah terjadi anomali demokrasi pasca-pemungutan suara pemilihan umum (pemilu) pada 14 Febuari 2024. Hal itu terekam dalam hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei.
"Anomali demokrasi ini yang kemudian kami lihat. Kami melihat adanya fenomena overshooting, jadi kalau berburu itu nembaknya berlebihan," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/2/2024).
Advertisement
Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud itu lantas mencotohkan anomali perolehan quick count pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).
Dari hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md berada di urutan buncit. Terutama di daerah-daerah yang diklaim sebagai basis PDIP alias kandang banteng.
Namun, jika melihat perolehan suara PDIP justru memperoleh suara lebih tinggi dibandingkan partai politik pengusung dan pendukung pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Termasuk di kandang-kandang PDIP, menunjukkan yang bersifat anomali," ucap Hasto.
"Meskipun banyak yang mengatakan, kita melawan suatu institusi kekuasan yang dikerahkan segala cara untuk memperpanjang kekuasaan," sambungnya.
Selain itu, Hasto juga mencontohkan bagaimana perbedaan hitung cepat antara pemilih dalam negeri dengan luar negeri yang juga melahirkan anomali demokrasi.
"Apa yang menjadi harapan rakyat, baik ada yang di dalam negeri dan luar negeri itu ternyata menunjukkan suatu hasil yang jauh berbeda," ujar Hasto.
"Exit poll di luar negeri itu mencerminkan tidak adanya operasi bansos, tidak adanya operasi intimidasi, tidak adanya operasi keterlibatan dari institusi-institusi negara, sehingga warga Indonesia bisa menyampaikan pilihannya secara jernih," pungkasnya.
Bentuk Tim Investigasi Kecurangan Pemilu 2024
Hasto Kristiyanto menyatakan bakal mengusulkan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud untuk membentuk tim khusus guna melakukan investigasi kecurangan pemilu 2024.
Dia menilai meskipun pencoblosan yang dilakukan pada hari ini 14 Febuari 2024 berjalan dengan lancar, namun awan gelap demokrasi tetap terjadi dan mengganggu seluruh legitimasi dari proses demokrasi di Indonesia.
"DPP PDI Perjuangan mencermati terhadap seluruh desain kecurangan pemilu yang bersifat hulu ke hilir," kata Hasto saat konferensi pers di DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/2/2024).
"Untuk itu kami akan mengusulkan kepada TPN Ganjar-Mahfud agar dibentuk suatu tim khusus," sambungnya.
Sekjen PDIP itu menjelaskan, tim khusus tersebut nantinya akan berisikan tim hukum, kelompok-kelompok ahli hukum, para pakar berkaitan dengan demografi.
Kemudian, investigasi forensik untuk melihat dari seluruh proses-proses yang ada. Selain itu, tim khusus juga akan menampung dari pihak-pihak yang punya ketertarikan begitu besar di dalam menjaga demokrasi Indonesia.
Terlebih, hasil hasil hitung cepat atau quick count menampakan suatu kejanggalan. Sehingga, Hasto menyebut, seperti overshooting yang terjadi pada pemilu tahun 1997.
"Nah, karena itulah di dalam melihat tersebut karena pemilu ini berkaitan dengan bukti-bukti material, fakta-fakta hukum seluruh pihak agar menjaga suasana tetap kondusif. Dan kemudian seluruh aspirasi nantinya akan disampaikan melalui tim khusus yang akan segera dibentuk oleh TPN Ganjar-Mahfud," jelas Hasto.
Advertisement
Jokowi: Kalau Ada Kecurangan Pemilu 2024 Lapor ke Bawaslu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal proses pencoblosan Pemilu 2024 di luar negeri dan adanya tudingan kecurangan dalam proses pemilu. Jokowi mempersilakan masyarakat untuk melaporkan ke Bawaslu apabila ada kecurangan dalam pemilu 2024.
"Semuanya kan ada mekanismenya. Kalau di lapangan, kalau ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu," kata Jokowi usai mencoblos di TPS 10 RW Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024).
Selain itu, kata dia, masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) apabila menemukan ada kecurangan pemilu. Jokowi menyebut masyarakat bisa mengikuti mekanisme yang ada.
"Kemudian kalau masih belum ini kan masih ada gugatan lagi di MK. Saya kira mekanisme itu yang harus semuanya mengikuti," ujar Jokowi.
Jokowi ingin pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan semua masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya. Dia berharap pemilu 2024 bisa menjadi pesta rakyat yang bisa membawa kegembiraan.
"Ya pemilunya berjalan dengan lancar, seluruh rakyat bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik dan semuanya berlangsung dengan jurdil, luber dan aman. Itu yang kita harapan," tutur Jokowi.
Reporter: Alma Fikhasari
Sumber: Merdeka.com
