Liputan6.com, Jakarta Pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md menelan kekalahan di basis PDI Perjuangan alias kandang banteng yakni Jawa Tengah dan Bali berdasarkan hitung cepat atau quick count.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan terjadi kejanggalan alias anomali pada pemilu 2024.
Advertisement
"Justru itulah yang salah satu anomalinya," kata Hasto di gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).
Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud mengeklaim, pergerakan para kader PDIP hingga pendukung di Jawa Tengah sangat masif. Meski banyak intimidasi, namun ia menyebut akar rumput PDIP tidak goyah.
"Karena pergerakan dari struktur itu sangat masif, meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi, dengan menggunakan proses-proses hukum," ujar Hasto.
Oleh karena itu, saat ini TPN Ganjar-Mahfud akan membentuk tim khusus untuk menginvestigasi dugaan kecurangan pemilu 2024.
"Ini kan dirasakan. Tetapi, bukti-bukti materialnya lah, inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi," ujar Hasto.
Diketahui, dari hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md berada di urutan buncit.
Di daerah-daerah yang diklaim sebagai basis PDIP alias kandang banteng, Ganjar-Mahfud justru keok dari pasangan Prabowo-Gibran.
Namun, jika melihat perolehan suara PDIP justru memperoleh suara lebih tinggi dibandingkan partai politik pengusung dan pendukung pasangan Prabowo-Gibran.
TPN Ganjar-Mahfud Bentuk Tim Khusus untuk Audit Forensik Pilpres 2024
Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud melakukan rapat tertutup untuk mengevaluasi hasil pilpres 2024. Dalam rapat tersebut, TPN Ganjar-Mahfud menyepakati empat poin, salah satunya pembentukan tim khusus untuk mengaudit pilpres 2024.
Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto, mengatakan dalam rapat evaluasi, setiap ketua umum partai pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md menyampaikan arahan.
"Dan dari situ kemudian dikerucutkan dalam beberapa hal. Pertama, bahwa pilpres tidak ditentukan oleh hasil quick count, tetapi melalui suatu proses rekapitulasi secara berjenjang, itu dari TPS bertingkat ke atas," kata Hasto di gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).
"Sehingga seluruh saksi-saksi dari paslon 03 terus mengawal proses rekapitulasi itu, karena suara rakyat adalah suara Tuhan," sambungnya.
Kemudian, poin kedua adalah banyaknya temuan yang disampaikan para aktivis dan pejuang demokrasi mengenai kecenderungan terjadinya rekayasa pemilu. Terutama yang dilakukan secara sistematis dari hulu ke hilir.
"Kemudian yang ketiga, dilakukan kajian-kajian terhadap beberapa pasal-pasal di dalam undang-undang pemilu tentang keterlibatan dari pejabat negara yang menurut undang-undang pemilu itu bertentangan," kata Hasto.
"Dan kemudian dipaparkan seluruh aspek secara komprehensif dari hulu ke hilir, baik diawali dari rekayasa hukum di MK, kemudian di tengahnya itu berbagai bentuk intimidasi, penggunaan aparatur negara, kemudian politik anggaran yang secara nyata itu dipraktikkan untuk mendukung pasangan 02," ujar Hasto.
Advertisement
Jokowi: Jangan Teriak-teriak Curang, Ada Bukti Bawa ke Bawaslu dan MK
Presiden Jokowi meminta semua pihak tidak hanya berteriak-teriak dan menuding adanya kecurangan dalam proses pemungutan suara pemilu 2024.
Dia mempersilakan masyarakat membawa bukti ke Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi (MK) apabila memang ada kecurangan pemilu 2024.
"Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK," kata Jokowi usai acara Pameran Otomotif Indonesia Internasional Motor Show di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).
Jokowi menekankan bahwa setiap tempat pemungutan suara (TPS) memiliki saksi baik caleg, partai politik, dan capres-cawapres. Selain itu, kata Jokowi, aparat keamanan dan Bawaslu juga memantau proses pemungutan hingga penghitungan surat suara.
"Mengenai kecurangan, caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS, capres-cawapres kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya," jelasnya.
Menurut mantan wali kota Solo itu, pengamanan yang berlapis-lapis tersebut akan menghilangkan kecurangan dalam proses pemilu 2024. Kendati begitu, mantan gubernur DKI Jakarta itu mengatakan ada mekanisme di Bawaslu dan MK apabila memang ada kecurangan pemilu.
"Kalau emang ada betul (kecurangan) ada mekanismenya untuk ke Bawaslu. Mekanisme nanti persidangan di MK. Nanti saya kira sudah diatur semuanya," tutur Jokowi.
