Liputan6.com, Athena - Yunani pada Kamis (15/2/2024) menjadi negara Kristen Ortodoks pertama yang melegalkan pernikahan sipil sesama jenis, meskipun ada tentangan dari Gereja Yunani yang berpengaruh dan konservatif secara sosial.
Mayoritas lintas partai yang terdiri dari 176 anggota parlemen dari 300 kursi memberikan suara pada Kamis malam untuk mendukung rancangan undang-undang (RUU) yang digagas pemerintahan kanan-tengah Perdana Menteri (PM) Kyriakos Mitsotakis. Sebanyak 76 orang lainnya menolak reformasi, sementara dua orang abstain dan 46 orang tidak hadir.
Advertisement
Mitsotakis men-tweet setelah pemungutan suara bahwa Yunani bangga menjadi negara (Uni Eropa) ke-16 yang melegalkan kesetaraan pernikahan.
"Ini adalah tonggak sejarah bagi hak asasi manusia (HAM), yang mencerminkan Yunani saat ini – negara yang progresif dan demokratis, yang berkomitmen penuh terhadap nilai-nilai Eropa," tulisnya.
Puluhan pendukung reformasi yang berkumpul di luar parlemen dan menyaksikan debat melalui layar bersorak dan berpelukan ketika hasil pemungutan suara diumumkan. Demikian seperti dilansir AP, Jumat (16/2).
Sebelumnya, orang-orang yang menentang RUU juga melakukan protes di dekatnya.
Jajak pendapat menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Yunani mendukung reformasi dengan selisih tipis dan isu ini gagal memicu perpecahan yang mendalam di negara yang lebih mengkhawatirkan tingginya biaya hidup.
RUU didukung oleh empat partai sayap kiri, termasuk oposisi utama, Syriza.
"Undang-undang ini tidak menyelesaikan setiap masalah, tapi ini adalah sebuah permulaan," kata Spiros Bibilas, seorang anggota parlemen dari partai kecil sayap kiri Passage to Freedom, yang terang-terangan merupakan seorang gay.
Menjelang pemungutan suara di parlemen, PM Mitsotakis sempat menuturkan, "Orang-orang yang selama ini tidak terlihat akhirnya akan terlihat di sekitar kita. Dan bersama mereka, banyak anak (akan) akhirnya menemukan tempat yang layak bagi mereka."
"Pasangan sesama jenis yang menjadi orang tua belum memiliki kesempatan hukum yang sama untuk memberikan apa yang dibutuhkan anak-anak mereka," tambahnya. "Untuk bisa menjemput mereka dari sekolah, bisa bepergian, ke dokter, atau mengantar ke rumah sakit … Itulah yang sedang kami perbaiki."
Argumen Pendukung dan Penentang Pernikahan Sesama Jenis
RUU baru memberikan hak penuh sebagai orang tua kepada pasangan sesama jenis yang sudah memiliki anak. Namun, pasangan gay di Yunani dilarang menjadi orang tua melalui ibu pengganti – sebuah pilihan yang saat ini tersedia bagi perempuan yang tidak dapat memiliki anak karena alasan kesehatan.
Maria Syrengela, anggota parlemen dari Partai Demokrasi Baru (ND) yang berkuasa, mengatakan reformasi ini memperbaiki ketidakadilan yang sudah lama terjadi terhadap pasangan sesama jenis dan anak-anak mereka.
"Dan mari kita merenungkan apa yang telah dialami orang-orang ini, menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam bayang-bayang, terjerat dalam prosedur birokrasi," ujarnya.
Para penentang RUU ini termasuk mantan Perdana Menteri Antonis Samaras, menegaskan, "Pernikahan sesama jenis bukanlah HAM … dan itu bukan kewajiban internasional bagi negara kita. Anak-anak mempunyai hak untuk memiliki orang tua dari kedua jenis kelamin."
Advertisement
Tidak Merugikan Pemerintahan Mitsotakis
Kemitraan sipil atau persatuan sipil sesama jenis telah diizinkan di Yunani sejak tahun 2015. Namun, perwalian hukum hanya diberikan kepada orang tua kandung dari anak-anak yang berada dalam hubungan tersebut, sehingga pasangan sesama jenis berada dalam ketidakpastian birokrasi.
Penentangan utama terhadap RUU pernikahan sesama jenis ini datang dari gereja Yunani. Pejabat gereja memusatkan kritik mereka pada implikasi RUU terhadap nilai-nilai tradisional keluarga dan berpendapat bahwa potensi tantangan hukum dapat mengarah pada perluasan hak ibu pengganti bagi pasangan gay di masa depan.
Pendukung gereja dan organisasi konservatif telah melancarkan protes kecil terhadap RUU.
Anggota parlemen sayap kanan Vassilis Stigas, ketua partai kecil Spartan, pada Kamis menggambarkan RUU itu "sakit" dan mengklaim penerapannya akan "membuka gerbang neraka dan penyimpangan".
Secara politis, undang-undang pernikahan sesama jenis diperkirakan tidak akan merugikan pemerintahan Mitsotakis. Tantangan yang lebih besar disebut datang dari protes yang terus dilakukan oleh para petani yang marah terhadap tingginya biaya produksi dan penolakan keras dari banyak mahasiswa terhadap rencana penghapusan monopoli negara atas pendidikan universitas.
