Liputan6.com, New Delhi - Oposisi utama India, Partai Kongres Nasional, mengatakan pada Jumat (16/2/2024) bahwa semua rekening bank mereka telah dibekukan. Peristiwa ini terjadi beberapa bulan sebelum pemilu nasional.
Tindakan tersebut, menurut Partai Kongres Nasional, merupakan serangan mendalam terhadap demokrasi India. Mereka menambahkan bahwa pengadilan pajak telah mengizinkan partai menjalankan sebagian dana di rekeningnya hingga 21 Februari, ketika sidang pengadilan dilaksanakan.
Advertisement
Bendahara Partai Kongres Nasional, Ajay Maken, mengatakan bahwa partainya telah mengajukan banding atas tindakan departemen pajak penghasilan setelah mereka meminta bank membekukan dana di rekeningnya.
"Kami mendapat informasi dua hari lalu bahwa cek yang kami keluarkan tidak diterima oleh bank … Kami tidak punya uang untuk membayar tagihan listrik, untuk membayar gaji para pekerja kami," kata Maken, seperti dilansir Reuters, Sabtu (17/2).
Maken mengatakan rekening yang dibekukan itu termasuk dana yang dikumpulkan oleh partai melalui crowdfunding dan penggalangan keanggotaan. Mengutip BBC, Maken menambahkan bahwa latar persoalan adalah keterlambatan pelaporan pajak penghasilan partai selama 45 hari pada 2018-2019.
Departemen pajak pendapatan belum memberikan komentar terkait isu ini.
Jumlah yang Harus Dibayar Meningkat
Sebuah sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan Kongres seharusnya membayar pajak sebesar 1,05 miliar rupee dalam kasus ini dan setelah penundaan pembayaran, jumlah yang harus dibayarkan meningkat menjadi 1,15 miliar rupee dan oleh karena itu jumlah yang sama di rekening partai harus dibekukan.
"Kongres tidak dilarang melakukan pembayaran dan menerima dana. Ini adalah prosedur rutin bagi mereka yang tidak membayar pajak," kata sumber itu.
Tindakan departemen pajak ini dilakukan hanya beberapa pekan sebelum tanggal pemilu, yang akan dilaksanakan pada Mei, diumumkan.
Advertisement
Modi Unggul dalam Survei
Kongres, yang pernah menjadi partai paling dominan di India, kini merosot ke posisi terendah dalam sejarah di parlemen dan di banyak negara bagian setelah Perdana Menteri Narendra Modi meraih kekuasaan pada tahun 2014.
"Pemerintah Modi yang mabuk kekuasaan telah membekukan rekening partai Oposisi terbesar di negara ini," tulis Presiden Partai Kongres Nasional Mallikarjun Kharge di X alias Twitter. "Kami mengimbau kepada pengadilan untuk menyelamatkan sistem multi-partai di negara ini dan melindungi demokrasi India."
Modi diprediksi akan dengan mudah memenangkan masa jabatan ketiga pada pemilu mendatang, meskipun Kongres juga diperkirakan akan sedikit memperbaiki posisinya.
Kritikus menuduh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Modi menggunakan mesin negara untuk menargetkan para pemimpin oposisi menjelang pemilu. Modi dan BJP membantah tuduhan tersebut.
