Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mau berkomentar banyak soal rencana PDIP menjadi oposisi di pemerintahan.
"Ya ditanyakan saja kepada beliau beliau yang ada di PDI Perjuangan," kata Jokowi DI RSPPN Panglima Besar Soedirman, Veteran, Jakarta, Senin (19/2/2024).
Advertisement
Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, PDIP siap menjadi oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance.
Hasto mengatakan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi sehingga dibutuhkan check and balance.
“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam keterangnnya, Kamis (15/2/2024).
Hasto menyebut pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.
Ketika itu, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih. Meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.
Menurutnya, banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.
“Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” paparnya.
Oleh karena itu, lanjut Hasto, PDIP akan berjuang lewat jalur partai selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR.
“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” lanjutnya.
Qodari soal PDIP Akan Jadi Oposisi: Posisi Yang Ideal
PDIP kembali menjadi parpol dengan suara tertinggi pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 versi hitung cepat atau quick count dari berbagai lembaga survei.
Terkait hal ini, pengamat politik M. Qodari mengatakan, keberadaan PDIP menjadi oposisi usai jagoannya di Pilpres 2024 tumbang dianggap ideal.
"Menurut saya komposisinya sudah sangat-sangat ideal, pertama presiden dari Gerindra kemudian pemenang legislatif itu kemungkinan PDI Perjuangan, walaupun masih menunggu penghitungan kursi karena selisih PDI dan Golkar tidak terlalu jauh," kata dia dalam keterangannya, Jumat (16/4/2024).
Dengan dinamika hasil Pemilu 2024 ini, ia menyebut kondisi politik Indonesia telah mengalami divided government atau legislatif dan eksekutif yang dikuasai oleh partai yang berbeda.
Menurutnya, dengan konstelasi politik seperti ini, maka kontrol politik atas pemerintah akan semakin kuat.
"Jadi dalam divided government kontrol politik berpotensi menjadi lebih kuat karena pemenang eksekutif dan legislatif itu berbeda," klaim Qodari.
Dia menerangkan, perbedaan pucuk kekuasaan antara eksekutif dan legislatif akan menciptakan pemerintahan demokratis yang ideal. Pasalnya, akan terjadi pemerintahan yang dapat saling kontrol dan terjadi keseimbangan kekuasaan.
"Jadi menurut saya ini komposisi yang ideal karena akan terjadi mekanisme check and balance karena eksekutif dan legislatif dimenangkan atau dikepalai oleh partai yang berbeda," jelasnya.
Reporter: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka
Advertisement
