Liputan6.com, Jakarta Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan Anwar Abbas menyoroti porsi pembiayaan kepada UMKM dari Bank Muamalat dan BTN Syariah ditengah rencana merger.
Menurutnya, hal itu menjadi sesuatu yang paling penting mengingat ada target dari pemerintah sebesar 30 persen pembiayaan perbankan masuk ke UMKM.
Advertisement
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini memandang, Bank Muamalat bisa berjalan tanpa proses merger dengan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN. Dia secara lantang tak setuju adanya merger tersebut.
"Saya dengan tegas menyatakan tidak setuju dengan merger tersebut karena hal demikian jelas akan sangat menguntungkan para pengusaha besar/pemilik kapital/konglomerat dan oligarki dan hanya sedikit menguntungkan bagi UMKM," ujar Anwar dalam keterangan yang diterima Liputan6.com, Senin (19/2/2024).
"Untuk itu saya ingin BMI (Bank Muamalat Indonesia) tetap bertahan dengan jati dirinya sebagai bank yang punya filosofi dan paradigma dari umat, bersama umat, milik umat dan untuk umat," sambungnya.
Sasar Pembiayasan Besar
Dia melihat, pangsa pasar dari bank berskala besar menyasar pembiayaan ke usaha-usaha besar. Melihat porsi pembiayaan, Anwar mengatakan 70 persen pembiayaan mengalir ke 5.550 pelaku usaha. Sementara, 30 persen sisanya baru menyasar ke 65 juta pelaku UMKM.
"Kesimpulan saya ini bukan tidak berdasar. Dasarnya yaitu amanat dari BI (Bank Indonesia) kepada dunia perbankan supaya di tahun 2024 ini minimal 30 persen kredit dan pembiayaan dari dunia perbankan harus dikucurkan kepada UMKM. Kita tahu dunia usaha di negeri ini hanya dibagi dua yaitu usaha besar dan UMKM," tuturnya.
Perlu diketahui, Anwar memang berkali-kali menyampaikan ketidaksepakatannya terhadap penggabungan BTN Syariah dan Bank Muamalat. Dia pun melihat opsi lain jika konteksnya adalah menyelamatkan kondisi keuangan Bank Muamalat.
Rombak Jajaran Pengurus
Opsi lain yang dimaksud Anwar adalah penguatan dalam manajemen Bank Muamalat. Misalnya dengan menempatkan orang-orang yang dinilai kompeten.
Kualifikasi orang-orang ini, kata Anwar, haruslah yang bisa berpihak pada kelompok UMKM. Harapannya, gerak Bank Muamalat kedepannya akan mementingkan UMKM.
"Bagi memperbaiki kinerja BMI kedepan maka manajemen BMI yang ada hari ini (seperti) Komisaris, Direksi dan jabatan-jabatan yang ada satu tingkat di bawahnya harus dirombak total dan diserahkan kepada orang-orang yang selama ini sudah biasa dan terbiasa berhubungan dengan usaha kecil, mikro dan ultra mikro," tegas dia.
"Untuk mencari dan mendapatkan orang-orang yang bisa mendukung ide tersebut jelas tidak sulit karena di negeri ini sudah banyak orang yang sukses dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah apakah itu dari BMT/BTM, Modal ventura syariah ,PNM Syariah dan lain-lain yang usaha mereka benar-benar tampak membela rakyat kecil," sambungnya.
Menurutnya, jika hal ini bisa dilakukan maka akan terjadi sebuah perubahan yang bersifat struktural. Misalnya, terjadi mobilitas vertikal secara besar-besaran dari kelas bawah ke kelas menengah.
"Sehingga jumlah kelas menengah kita dari tahun ketahun akan semakin membesar dan membesar sehingga bentuk dunia usaha kita kedepan tidak lagi seperti piramid tapi sudah seperti belah ketupat," pungkas Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah itu.
Advertisement
Target Merger
Diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir buka suara terkait penggabungan atau merger BTN Syariah dan Bank Muamalat. Dia menargetkan merger keduanya bisa rampung sebelum Oktober 2024.
Diketahui, Oktober adalah waktu peralihan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Kepala Negara baru yang terpilih dalam kontestasi Pemilu 2024. Erick buka peluang prosesnya dilakukan sejak Maret 2024, bulan depan.
"Muamalat dan BTN Syariah kalau ini bisa digabungkan targetnya Maret, April, Mei ini, pokoknya sebelum Oktober," ujar Erick di sela-sela International Indonesia Motor Show (IIMS), JIExpo Kemayoran, Jakarta, dikutip Senin (19/2/2024).
Melalui penggabungan ini, Erick membidik Bank Muamalat bisa menjadi bank terbesar ke 16 di Indonesia. Dengan demikian, bisa ikut bersaing dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang sudah menempati posisi bank terbesar ke 5.
"Itu bisa menjadi bank nomor 16 terbesar di Indonesia. Artinya, ada yang nomor 5 (BSI), ada yang nomor 16, kan bagus. Marketnya itu bisa berkompetisi dengan baik," ungkapnya.
Erick menjelaskan, merger ini tak lain untuk memperkuat pembangunan ekonomi syariah di Indonesia. Harapannya, merger ini bisa ikut mengikuti kesuksesan BSI yang lebih dulu lahir dari merger bank syariah pelat merah.
"Saya mendorong pembangunan ekonomi syariah ini harus terus dilebarkan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan akses finansial syariah," kata dia.
"Dan kebetulan sebagai ketua umum masyarakat ekonomi syariah juga setelah kita sukses mendorong kebijakan bahwa lahirnya bank syariah terbesar sepanjang republik ini merdeka masuk kepada 10 besar yaitu BSI," sambung Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) ini.
