Liputan6.com, Jakarta - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya memiliki semangat dan nilai yang sama dengan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam menyikapi Pemilu 2024.
Menurut Hasto, meski belum ada komunikasi formal, namun kedua kubu memiliki spirit yang sama dalam memperjuangkan demokrasi.
Advertisement
"Tanpa komunikasi formal pun dari apa yang disampaikan ke publik itu menunjukkan, suatu spirit yang sama, bagaimana demokrasi ini harus diselamatkan karena berkaitan dengan kepercayaan rakyat terhadap proses-proses demokrasi selanjutnya," ujar Hasto di Gedung High End, Senin (19/2/2024).
Saa ini, kata Hasto, TPN Ganjar-Mahfud telah membentuk tim hukum khusus untuk menghadapi perkara dari hasil Pemilu 2024. Tim ini akan dipimpin oleh advokat Todung Mulya Lubis dan Henry Yosodiningrat.
"Tim khusus ini leading sektornya tim hukum yang di bawah koordinasi Pak Todung Mulya Lubis dan Pak Henry Yosodiningrat," ujarnya.
Menurut Hasto, tim khusus merupakan bagian dari para pembela demokrasi dan keadilan Ganjar-Mahfud. Tim akan bekerja untuk menemukan bukti-bukti dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan secara sistematis dan masif.
"Akibat campur tangan kekuasaan dan kami mendapat banyak laporan dari daerah-daerah yang nanti juga akan siap menjadi saksi dalam proses di Mahkamah Konstitusi," ujarnya.
Sementara itu, menurut Deputi 360 TPN Ganjar-Mahfud, Syafril Nasution menyebut wacana komunikasi dengan Tim Paslon 01 akan diputuskan oleh pimpinan partai politik Ganjar-Mahfud, bukan oleh tim hukum.
"Itu nanti diputuskan oleh para Ketum ya. Itu bukan tim ini, tapi nanti Ketum yang akan putuskan ke mana," ujarnya.P
Memperkuat Kecurigaan Ada Persoalan dalam Pemilu
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai, pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh justru memperkuat adanya dugaan kecurangan Pemilu 2024.
"Upaya-upaya konsolidasi yang justru dilakukan ketika pemilu belum selesai, ini memperkuat kecurigaan bahwa ada persoalan terkait dengan pemilu itu," ujar Hasto di Gedung High End, Jakarta, Senin (19/2/2024).
Menurut Hasto, jika pemilu sudah berjalan sesuai koridor maka tak perlu adanya konsolidasi dengan partai.
"Kalau sudah aman aman yakin dukungan rakyat seperti itu, ngapain harus dilakukan suatu langkah-langkah seperti itu," imbuh Hasto.
Sehingga pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh ini justru menunjukkan bahwa demokrasi dalam masalah besar.
"Tetapi ketika proses konsolidasi justru tetap dilakukan itu menunjukkan ada questionmark yang kemudian harus dijawab bersama-sama bahwa demokrasi kita sedang berada dalam masalah besar," sambungnya.
Advertisement
