Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan negosiasi merger BTN Syariah dan Bank Muamalat ada di tangan BTN dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kementerian BUMN disebut tak terlibat langsung negosiasi itu.
Diketahui, BTN merupakan pemilik unit usaha syariah (UUS) yang biasa disebut BTN Syariah. Sementara itu, BPKH menjadi pemilik atau pemegang saham di Bank Muamalat. Maka, ketentuan merger atau tidak, dirundingkan secara business to business (B2B) oleh keduanya.
Advertisement
"Ya, kami kan sebenarnya kan sebagai pemegang saham BTN tidak langsung terlibat ya dalam proses negosiasi B2B. Jadi, kami memberikan lampu hijau saja pada BTN untuk bernegosiasi dengan BPKH," ujar Tiko, sapaan akrabnya, di Ancol, Jakarta Utara, dikutip Selasa (20/2/2024).
"Ya, jadi, tapi mengenai nanti kesepakatan antara BPKH dengan BTN, kami persilahkan secara B2B saja," imbuhnya.
Meski tak terlibat langsung, Tiko mengatakan pihaknya ikut memberikan masukan dalam prosesnya. Kalaupun langkah merger disepakati, Tiko menegaskan porsi pembiayaan ke UMKM tidak akan berkurang.
"Tapi kami memberikan masukan, apabila nanti memang akhirnya terjadi transaksi ini, tentunya kita (meminta) UMKM tetap menjadi fokus utama," tegas dia.
Kapasitas Bank Makin Besar
Menurutnya, dengan bergabungnya Bank Muamalat dan BTN Syariah, makan akan memperbesar kualitas bank syariah tersebut. Alhasil, cakupannya bisa semakin luas.
"Jadi, justru dengan bergabung, seandainya jadi bergabung, justru BTN ini kan jaringannya luas. Sehingga jangkauan kita untuk masuk ke UMKM, termasuk juga untuk memberikan KPR syariah bisa makin luas," kata dia.
"Jadi, tergantung nanti B2B-nya antara BTN dengan Muamalat dengan BPKH, kami serahkan saja. Tapi kami yakin bahwa kalau ada sinergi, tentunya sinerginya makin luas dan makin manfaat untuk masyarakat luas," pungkas Kartika Wirjoatmodjo.
Bantah Tak Perhatikan UMKM
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menegaskan merger Bank Muamalat dan BTN Syariah tak mengganggu pembiayaan ke UMKM. Bahkan, hasil merger kedua bank itu akan meningkatkan kualitas dan cakupan pasar nantinya.
Diketahui, Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan sekaligus Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas tegas menolak rencana merger Bank Muamalat-BTN Syariah. Kekhawatirannya adalah menurunnya porsi pembiayaan terhadap UMKM.
Arya menegaskan, porsi pembiayaan ke UMKM itu tak akan terlupakan. Dia juga menyebut proses merger akan turut dibahas bersama MUI.
"Ya pastilah (tetap disalurkan ke UMKM), kan itu, ini nanti pasti kita akan bicarakan ke MUI semua, proses-proses ini," kata Arya, ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (19/2/2024).
Dia menegaskan, setelah merger keduanya rampung, itu akan menjadikan bank syariah tersebut semakin besar. Dengan begitu, akan ada keuntungan yang lebih baik bagi bank tersebut.
"Nanti malah makin bagus kan Bank Muamalat, kan udah terbukti sekarang, dulu Bank Muamalat kecil-kecil," kata dia.
Advertisement
Mengulang Kesuksesan BSI
Arya menyebut, usai merger, Bank Muamalat dan BTN Syariah diharapkan mampu mengulang kesuksesan dari Bank Syariah Indonesia (BSI). Misalnya terhadap upaya menguatkan ekosistem ekonomi syariah di Tanah Air.
"Nanti kita harapkan yang ini juga begitu. seneng juga kita punya bank syariah yang kuat ada dua gitukan, bagus banget untuk pengembangan ekonomi syariah. Jadi inilah, udah kita buktikan buktikan kok di BSI dan semua bagus, hasilnya bagus. Kenapa enggak kita bikin lebih baik lagi yang lain?," pungkasnya
