Honduras Larang Lembaga Keuangan Transaksi Kripto

Liputan6.com, Jakarta Sistem keuangan Honduras telah melarang mata uang kripto, dengan Komisi Perbankan dan Sekuritas Nasional (CNBS) melarang lembaga-lembaga di bawah pengawasannya untuk menangani aset digital.

Dilansir dari Yahoo Finance, Selasa (20/2/2024), CNBS telah menyatakan mempertahankan, menginvestasikan, menengahi, atau mengoperasikan mata uang kripto, aset kripto, mata uang virtual, token, atau aset virtual serupa lainnya tidak akan diizinkan untuk lembaga keuangan negara tersebut.

Mengutip sifat kripto yang tidak diatur dan potensi paparan terhadap penipuan, pencucian uang, dan pendanaan terorisme, resolusi CNBS secara efektif melarang bank, perusahaan investasi, dan lembaga keuangan lainnya untuk terlibat dalam aktivitas apa pun terkait mata uang kripto, termasuk memegang, berinvestasi, atau memfasilitasi transaksi. .

Honduras adalah rumah bagi beberapa inisiatif ramah kripto, termasuk Bitcoin Valley dan zona ekonomi khusus Próspera, tempat Bitcoin berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah. 

Peringatan Bank Sentral

Namun, bank sentral Honduras sebelumnya telah memperingatkan agar tidak menggunakan kripto dan sedang mempelajari penerbitan mata uang digitalnya sendiri. Sementara pertukaran kripto terus beroperasi secara bebas di Honduras, lembaga keuangan arus utama kini dilarang memasuki ruang aset digital.

Informasi terbaru ini cukup mengejutkan karena sebelumnya, Prospera, zona ekonomi khusus di Roatan, Honduras, pada Januari 2024 telah secara resmi mengakui Bitcoin (BTC) sebagai satuan hitung, yang memungkinkannya digunakan untuk mengukur nilai pasar barang dan jasa.

Penjabat manajer dan komisaris pajak Prospera ZEDE (Zona untuk Ketenagakerjaan dan Pembangunan Ekonomi), Jorge Colindres, memimpin inisiatif ini. Colindres menyatakan keputusan tersebut diambil untuk memberikan lebih banyak kebebasan finansial kepada individu dan bisnis yang beroperasi di wilayah tersebut.

"Di Prospera ZEDE kami percaya pada hak atas kebebasan finansial dan kebebasan moneter. Masyarakat harus bebas melakukan transaksi, melakukan pembukuan, dan melaporkan pajak dalam mata uang pilihan mereka," kata Colindres di Twitter waktu itu.