Jokowi Ungkap 3 Tantangan Besar Hadang Ekonomi Indonesia di 2024, Apa Saja?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap sederet tantangan besar bagi perekonomian Indonesia di tahun 2024. Pertama, tantangan berat ekonomi Indonesia berasal dari ketegangan geopolitik yang kian meluas di berbagai kawasan penting ekonomi dunia.

oleh Septian Deny diperbarui 20 Feb 2024, 19:54 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan bantuan pangan berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP), bertempat di Tandon Ciater, Serpong, Tangsel, hari ini Senin, 19 Februari 2024. (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap sederet tantangan besar bagi perekonomian Indonesia di tahun 2024. Pertama, tantangan berat ekonomi Indonesia berasal dari ketegangan geopolitik yang kian meluas di berbagai kawasan penting ekonomi dunia.

"kita lihat bahwa geopolitik global masih tetap kurang baik, kurang kondusif, kita lihat perang masih berjalan di Ukraina, Gaza," ujar Jokowi di acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PITJK) 2024 yang digelar di The St Regis Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2).

Kedua, tren pelemahan ekonomi global yang terus berlanjut hingga awal tahun 2024. Tantangan berat ketiga berasal dari disrupsi teknologi yang memberikan tekanan besar di sektor ketenagakerjaan.

"Disrupsi teknologi yang masif terus terjadi," ucap kepala negara.

Terkait sederet ancaman tersebut, Jokowi meminta pelaku usaha sektor jasa keuangan tetap waspada dalam menjalankan bisnisnya di 2024. Jokowi meminta pelaku usaha belajar dari berbagai krisis yang pernah terjadi untuk menyelamatkan bisnisnya.

"Kita harus banyak belajar pada kasus-kasus masa lalu, baik di (krisis) 1998, asian finansial krisis kemudian di 2008 juga ke finansial krisis dan juga di 2023 kita lihat kemarin jatuhnya Silicon Valley Bank. Ini juga mengharuskan kita semuanya untuk berhati-hati dalam menjaga industri keuangan kita, ekonomi kita," ungkapnya.

Inklusi dan Literasi Keuangan

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta meningkatkan aspek inklusi dan literasi keuangan. Cara ini bertujuan untuk melindungi sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat akan produk-produk lembaga jasa keuangan.

"OJK harus harus terus memperkuat inklusi dan literasi keuangan. Di catatan saya di sini, tingkat inklusi keuangan kita diangka 75 persen, dan tingkat literasi keuangan kita masih di angka 65 persen di 2023," pungkas Jokowi. 


Jokowi Ungkap Banyak Pelaku Bisnis yang Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024

Presiden Jokowi menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan MA tahun 2023 di Senayan JCC Jakarta, Selasa (20/2/2024). (Liputan6.com/ Lizsa Egeham)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa banyak pelaku bisnis yang khawatir dengan kondisi politik Indonesia yang memanas ketika menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024. Sehingga, mereka menahan investasinya ke Indonesia dan menunggu Pemilu 2024 berakhir.

"Saya tahu, bahwa banyak para pelaku bisnis yang kemarin masih menunggu pemilu. Wait and see. Karena agak khawatir dengan politik yang memanas menjelang pelaksanaan pemilu," jelas Jokowi saat menghadiri Pertemuan Industri Jasa Keuangan di Hotel St. Regist Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Dia bersyukur pemilihan umum pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar. Jokowi pun menargetkan arus modal masuk dan investasi semakin banyak masuk ke Indonesia pasca Pemilu 2024.

"Alhamdulillah pemilu berjalan dengan lancar, masyarakat berbondong-bondong ke TPS dengan riang gembira. Dan kita harapkan, arus modal masuk, investasi habis pemilu bisa gerak leih meningkat dan lebih baik lagi," katanya.

Kendati begitu, Jokowi mengatakan geopolitik global masih kurang kondusif karena perang Rusia-Ukraina dan penyerangan di Gaza oleh Israel. Namun, Jokowi optimistis industri keuangan Indonesia dapat bangkit.

"Yang paling penting poltiik dalam negeri kita, politik domestik kita stabil dan pastinya ini melegakan indsutri keuangan dan membangkitkan industri keuangan yang makin kokoh untuk mendukung pertumbuan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," tutur Jokowi.

Sebelumnya, proses hitung cepat atau quick count masih terus berjalan. Hingga saat ini, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka atau Prabowo-Gibran terpantau unggul.


Bagaimana Dampak ke Ekonomi?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat meninjau stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta Timur, Kamis (15/2/2024). (Foto: Liputan6.com/Lizsa Egeham).

Suara yang dicatatkan oleh banyak lembaga survei pun tak tanggung-tanggung. Rata-rata berkisar di 50-60 persen mengarah pada Prabowo-Gibran. Lantas, bagaimana dampaknya ke ekonomi dan pelaku usaha?

Ekonom Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai tingkat kepastian ekonomi ke depan semakin jelas. Ramalannya, kegiatan ekonomi Indonesia akan kembali pada posisi sebelum pemilu.

"Hasil Quick Count sudah memberikan sinyal jelas kepada pasar bahwa pemilu berkemungkinan besar hanya satu putaran. Artinya, tingkat kepastian ekonomi akan kembali ke masa sebelum hiruk-pikuk pemilu dimulai," kata Ronny kepada Liputan6.com, Kamis (15/2/2024).

Dia melihat adanya kecenderungan berlanjutnya kebijakan yang saat ini sudah diterapkan terkait investasi dan aspek terkait lainnya. Pasalnya, hasil quick count merujuk pada keunggulan dari Prabowo-Gibran, dimana keduanya dekat dengan pemerintahan saat ini.

"Pelaku pasar sudah mendapatkan gambaran jelas bahwa akan ada keberlanjutan berbagai kebijakan yang ada saat ini, karena sinyal dari quick count memang mengarah ke calon yang menyuarakan isu keberlanjutan," tuturnya.


Kepercayaan Investor Makin Kuat

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas Rencana Pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu, 28 Desember 2022. (Dok Humas Sekretariat Kabinet RI)

Atas kondisi ini, Ronny memandang kepercayaan pelaku pasar dan calon investor akan semakin kuat. Misalnya, dari yang semula masih menahan-nahan (wait and see), usai adanya prediksi hasil dari quick count, bisa kembali memutuskan pengembangab usaha kemudian.

"Secara teknis tentu berarti bahwa para investor yang masih dalam posisi wait and see sebelumnya, saat ini tentu sudah kembali bisa fokus memikirkan rencana riil untuk berinvestasi, baik investasi baru maupun ekspansi usaha," urai Ronny.

Infografis Kilas Balik Deretan Reshuffle Kabinet Pemerintahan Jokowi. (Liputan6.com/Trieyasni)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya