Liputan6.com, Jakarta - Nagara Institute menjelaskan 2024 menjadi tahun strategis untuk memperbaiki ketahanan pangan Indonesia dan penguatan input pertanian pangan.
Tim Peneliti Nagara Institute, Mohamad D. Revindo menuturkan, hal ini terlihat dari momen kontestasi pemilu, di mana dalam debat calon presiden dan wakil presiden secara terbuka menyatakan konsen terhadap pertanian dan pangan.
Advertisement
"Dalam debat inputnya juga disebut termasuk pupuk, perairannya disebut, sumber daya manusianya juga disebut. Namun sayangnya saya melihat semuanya itu mengacu pada pangan murah,” kata Revindo kepada wartawan, dalam acara Seminar Nasional Hasil Riset Nagara Institute, Selasa (20/2/2024).
Revindo menambahkan, dalam Undang Undang Pangan Tahun 2012, mengarah pada pangan yang bergizi, tersedia, dan terjangkau, bukan pangan murah. Menurut Revindo, jika pangan dipaksa murah konsekuensinya adalah nanti pupuknya perlu disubsidi, harga berasnya harus murah sehingga petani tidak ada insentifnya untuk berproduksi.
Revindo menuturkan, hal yang paling penting secara makro adalah kebijakan pangan, ketahanan pangan harus dipisah dengan kebijakan sosial.
"Kebijakan pangan harus mengarah kepada keberlanjutan usaha petani dan ketersediaan produk berkualitas. Bahwa kemudian ada masyarakat yang tidak mampu kalau harga pangan-nya sedikit lebih tinggi, ya itu kebijakannya sosial jangan jadi kebijakan pangan murah," ujar Revindo.
Pesan Mentan Amran ke Presiden Baru: Indonesia Harus Beri Pangan Dunia
Sebelumnya diberitakan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berharap program pangan yang sudah berjalan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat dilanjutkan pada pemerintahan yang akan datang.
Hal itu diutarakannya saat menuju tempat pemungutan suara atau TPS di Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran, Jakarta, Rabu (14/2/2024).
Mentan mengklaim, semua program pangan yang ada saat ini memiliki perkembangan yang sangat cepat dalam sejarah pertanian Indonesia.
"Mohon untuk dilanjutkan pembangunan yang sudah bagus ini. Sektor pertanian tumbuh lebih baik di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo," ujar Mentan Andi Amran.
Menurut dia, Jokowi berhasil membawa Indonesia menjadi juara dimana beberapa kali mencapai swasembada. Antara lain pada 2017, 2018 dan juga tahun 2020.
Ia menilai seluruh prestasi tersebut tidak mudah karena saat itu Indonesia dihantam tantangan El Nino, Covid-19 dan juga krisis global lainya.
"Kita dulu swasembada 3 kali. Nah, ke depannya bukan lagi swasembada tetapi mimpi besar kita adalah ekspor untuk memberi pangan kepada dunia," ungkap dia.
Selain swasembada, Mentan juga menyampaikan bahwa pergerakan pangan nasional dalam mewujudkan Indonesia lumbung pangan dunia terus berjalan ke arah yang sudah ditentukan. Salah satunya melalui optimasi lahan rawa dan pemanfaatan mekanisasi.
"Mimpi besar kita adalah menjadi lumbung pangan dunia sektor pertanian lebih baik lagi dan menjadi lumbung pangan di masa yang akan datang," pungkas Mentan.
Advertisement
KTT 50 Tahun ASEAN dan Jepang, Jokowi Angkat Isu Ketahanan Pangan, Energi serta Transformasi Digital
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida memimpin pembahasan Agenda Partners for Co-creation of Economy and Society of the Future.
Pembahasan dalam KTT Peringatan 50 Tahun Kemitraan ASEAN-Jepang di Hotel Okura, Tokyo, Jepang, pada Minggu (17/12/2023).
Rangkaian KTT berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 17-18 Desember 2023. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut.
“Lima dekade kemitraan ASEAN-Jepang telah menjadi motor penggerak roda perekonomian kawasan,“ ucap Presiden Jokowi mengawali pembahasan pada agenda Co-creation.
Sebagai mitra perdagangan terbesar keempat ASEAN, Jepang tentunya memegang peranan penting dalam dinamika perdagangan di kawasan.
Tercatat pada tahun 2022, total nilai perdagangan ASEAN-Jepang mencapai USD 268 miliar, mewakili sekitar 7% dari keseluruhan angka perdagangan ASEAN di tahun sebelumnya.
Jepang juga merupakan investor asing terbesar kedua di ASEAN pada tahun 2022 dengan investasi sebesar USD26,7 miliar.
Kemitraan ASEAN dan Jepang yang telah berjalan selama lima dekade menjadi momentum penting dalam mempersiapkan kerja sama di masa mendatang agar kawasan dapat menjadi lebih stabil dan tangguh di tengah dinamika geo politik dan geo ekonomi yang sangat dinamis.
Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa kemitraan ASEAN-Jepang akan diarahkan pada dua prioritas. Pertama, penguatan ketahanan pangan dan energi.
Kerja sama ketahanan pangan diperkuat melalui kerja sama peningkatan produktivitas dan rantai pasok pangan melalui pengembangan teknologi dan ketersediaan pupuk, serta penyelarasan standar komoditas pertanian.
Sementara pada sektor energi, Jepang merupakan mitra penting ASEAN dalam membantu mempercepat transisi energi ke energi baru dan terbarukan yang adil, inklusif, dan terjangkau.
“Kerja sama ASEAN-Jepang dapat diarahkan untuk mendorong investasi dan alih teknologi rendah karbon, termasuk bagi pengembangan ASEAN Green Supergrid dan pemanfaatan ekonomi karbon,“ ungkapJokowi.
Isu Lain
Kedua, percepatan transformasi digital. ASEAN mencatat bahwa potensi ekonomi digital di kawasan sangat besar dan akan tumbuh menjadi USD1 triliun pada 2030, dan bahkan akan mencapai USD2 triliun apabila dapat disepakati kerangka kerja sama ekonomi digital ASEAN (DEFA) yang telah diluncurkan pada 3 September 2023 lalu di Jakarta.
DEFA sendiri saat ini sudah mulai masuk pada perundingan putaran pertama pada 1 Desember 2023 dan ditargetkan dapat diselesaikan pada 2025.
Kemitraan ASEAN-Jepang dalam pemanfaatan potensi ekonomi digital tersebut diprioritaskan pada program up-skilling dan re-skilling, serta penguatan infrastruktur konektivitas digital.
Termasuk di dalamnya adalah integrasi sektor UMKM pada ekosistem digital. Sebagai catatan, Indonesia telah menetapkan target digitalisasi 30 juta UMKM pada tahun 2024.
Presiden Jokowi juga mengharapkan dukungan Jepang untuk pembentukan RCEP Support Unit di Jakarta. Pada tingkat nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian saat ini sedang mengoordinasikan Rencana Aksi Nasional Pemanfaatan Persetujuan RCEP yang akan difokuskan pada 4 hal, yaitu utilisasi persetujuan RCEP, harmonisasi peraturan dengan RCEP, fasilitasi penunjang perdagangan, serta peningkatan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia. Renaksi tersebut ditargetkan dapat diselesaikan pada semester I tahun 2024 dalam bentuk Peraturan Presiden.
“Kemitraan ASEAN-Jepang harus berorientasi bagi masa depan rakyat dan kawasan. Untuk mewujudkannya, kerja sama harus inklusif libatkan pebisnis, masyarakat, dan generasi muda dalam bangun sense of ownership,“ pungkas Presiden Jokowi.
Advertisement
