Liputan6.com, Jakarta - Masa Pemerintahan Jokowi tersisa 8 bulan. Di tengah bergulirnya isu penggunaan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024, Jokowi melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN).
Adalah Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3 yang mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket tersebut. Menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR RI, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawaas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan penyelenggaraan pilpres 2024 yang sarat dengan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif.
Advertisement
Ganjar menegaskan dugaan kecurangan pemilu 2024 mesti disikapi, dan parpol pengusung dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR. "Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada pilpres 2024," kata Ganjar, Senin 19 Februari.
Mantan gubernur Jawa Tengah ini menjelaskan, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung Ganjar-Mahfud, dalam hal ini PDI Perjuangan (PDIP) dan PPP, telah disampaikannya dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pada 15 Februari 2024.
Langkah Jokowi yang menjadikan AHY menteri di Kabinet Indonesia Maju pun dinilai sebagai upaya untuk membendung hak angket dengan membangun kekuatan di parlemen. Dengan masuknya Partai Demokrat ke koalisi pemerintahan, membuat parpol pendukung Jokowi di DPR bertambah.
"Saya melihat masuknya Demokrat untuk menambal kekurangan, kelemahan yang di mana kita tahu meski PDIP ada di kabinet Jokowi, masih mengkritik sering menyalahkan Jokowi. Di situlah Jokowi mengambil Demokrat, untuk menjadi penguat," ujar Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin saat dihubungi Liputan6.com.
Terkait hak angket Pemilu 2024 yang di dorong Ganjar, AHY meminta semua pihak tidak berprasangka ada kecurangan dalam pelaksanaan pilpres 2024. Meski begitu, dia mengatakan usulan hak angket merupakan bagian dari hak bereskpresi pasca-melihat hasil penghitungan suara sementara. AHY menyebut isu kecurangan memang selalu ada usai pelaksanaan pemilu.
"Yang jelas kita tidak usah prejudice soal kecurangan dan sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca penghitungan suara. Itu wajar. Setiap tahun pemilu di negara mana pun selalu ada isu-isu demikian," kata AHY usai dilantik menjadi Menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Ia meyakini pemenang Pilpres 2024 sudah diketahui masyarakat, meski proses hitung suara atau real count oleh KPU masih berlangsung. Dia pun mengajak semua pihak untuk memikirkan masa depan bangsa Indonesia ke depan.
"Walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati secara formal sampai dengan tuntas, tetapi yang jelas kita justru harus move on. Lima tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya," kata AHY.
AHY juga mengajak para elite politik membangun kembali rekonsiliasi dan memberikan ruang demokrasi. Dia pun mempersilakan semua pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu 2024 untuk menempuh mekanisme hukum yang ada.
"Tetapi saya tidak ingin terjebak. Kita terlalu carut marut dalam isu-isu semacam itu karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan," AHY menegaskan.
Bebas dari Bayang-Bayang Megawati Soekarnoputri
Menurut Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (INDOSTRATEGIC) Ahmad Khoirul Umam, pelantikan AHY sebagai Menteri ATR di bawah kepemimpinan Jokowi seolah menegaskan bahwa Presiden saat ini independen dan tidak lagi berada di bawah bayang-bayang dan intervensi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Menurut informasi, memang sejak 2019 Jokowi ingin mengajak AHY masuk ke pemerintahan, namun terhalang veto politik Megawati karena AHY adalah anak SBY," kata dia kepada Liputan6.com.
Menurut dia, meskipun hanya menjabat delapan bulan, AHY akan bisa mendapatkan double portofolio di pemerintahan pada 2024 ini. Pertama sebagai Menteri ATR, dan pada Oktober 2024 nanti akan menjadi menteri baru di kabinet Prabowo-Gibran jika dinyatakan menang secara sah oleh KPU.
"Hal ini akan menghapus semua cibiran tentang stempel "tidak berpengalaman" yang selama ini di-stereotype-kan ke AHY," ucap dia.
Bahkan, menurut Dosen Ilmu Politik & International Studies, Universitas Paramadina ini, posisi AHY yang menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang juga seorang mantan Marskal atau Jenderal Bintang Empat dan juga mantan Panglima TNI, sehingga menghapus stereotype yang selama ini membayangi AHY yang berpangkat Mayor TNI.
"Ini menjadi bukti akselerasi bagi AHY pascakeputusannya masuk ke dunia politik," ujar dia.
Adapun keuntungan Jokowi dengan memasukkan AHY adalah bisa memastikan Demokrat ikut bekerja optimal untuk menjamin Jokowi bisa soft-landing di akhir pemerintahannya. Dengan kata lain, kehadirkan Demokrat ini bisa menghadirkan proteksi politik untuk mengantisipasi potensi turbulensi di fase akhir pemerintahan Jokowi.
"Terutama jika akhirnya PDIP mulai menyalakan mesin politik bercorak oposisi ke depan. Karena itu, rekrutmen Demokrat ini merupakan langkah strategis yang jitu oleh pemerintahan Jokowi, sekaligus untuk menciptakan landasan yang lebih kokoh bagi transisi kekuasaan ke kepemimpinan yang lebih smooth," ucap dia.
Hadiah untuk Demokrat Dukung Prabowo-Gibran
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai dilantiknya AHY sebagai menteri Jokowi sebagai bentuk dari politik rekonsiliasi. Hal ini terkait dengan hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengalami pasang-surut selama lebih dari satu dekade.
Karena masalah hubungan dua mantan Presiden RI itulah, selama hampir 9 tahun terakhir ini Partai Demokrat memilih untuk berada di luar kekuasaan. Namun, dengan masuknya AHY ke Kabinet Indonesia Maju, membuat politik menjadi cair.
"Jelas ini politik rekonsiliasi dengan Demokrat yang selama ini 9 tahun belakangan ini saling berhadap-hadapan. Itu artinya di politik kita sangat begitu cair. Dulu lawan sekarang kawan," kata Adi kepada Liputan6.com.
Selain itu, Jokowi melantik AHY menjadi menteri juga dinilai Adi sebagai hadiah karena Partai Demokrat telah mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hingga menang Pilpres 2024 versi Quick Count sejumlah lembaga survei. "Ini semacam reward kepada Demokrat dan AHY yang telah memberikan dukungan politik pada Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 ini. Apapun judulnya paslon nomor 2 adalah jagoan Jokowi."
Menurut Adi, keputusan AHY menerima pinangan Jokowi sebagai menteri karena dianggapnya tak ada cara lain bagi Partai Demokrat untuk mengorbitkan AHY dan merawat karir politiknya untuk masa depan. "Dan sangat mungkin AHY akan jadi menteri lagi di era Prabowo-Gibran mengingat Demokrat dukung penuh paslon 2 ini. Menteri adalah momen pembuktian apakah AHY layak jadi calon pemimpin nasional atau tidak."
Penunjukan AHY sebagai menteri juga mengindikasikan bahwa Jokowi tak perlu lagi berkomunikasi dengan PDIP sebagai partainya. Ini dinilainya sebagai efek dari memburuknya hubungan Jokowi dan PDIP.
"Karenanya Jokowi menunjukkan dirinya tak terikat siapapun soal reshuffle dan ngajak oposisi bergabung. Tapi saya menduga PDIP tak akan keluar hanya karena AHY gabung kabinet," jelas Adi.
Tersisa PKS Sebagai Oposisi
Dengan bergabunganya Partai Demokrat ke lingkar kekuasaan, membuat PKS menjadi satu-satunya partai politik parlemen yang menjadi oposisi.
"Kami ucapkan selamat kepada Partai Demokrat yang sudah resmi masuk kabinet. Bagi kami, di dalam atau di luar pemerintahan sama-sama terhormat. Dan kami memilih jalan di luar pemeirntahan," kata Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid, saat dikonfirmasi.
Menurut dia, sebagai oposisi sama-sama terhormat untuk menjadi penyeimbang dan menjaga proses check and balances pemerintah.
"Hingga saat ini karena kami ingin menjadi kekuatan penyeimbang pemerintahan agar roda pemerintahan berjalan dengan baik, demokrasi tetap sehat karena ada proses check and balances," ungkap Kholid.
Advertisement
Cerita AHY Ditawari Jokowi Jadi Menteri
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menceritakan kronologi dia diminta untuk menjadi menteri oleh Presiden Jokowi. Menurutnya, prosesnya cukup singkat.
Dia mengisahkan, tawaran menteri itu disampaikan pada Selasa, 20 Februari 2024. Satu hari sebelumnya, AHY mengaku ditelepon lebih dulu oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno untuk memastikan jadwal pertemuan dengan Jokowi.
"Ini prosesnya cepat, jadi hari Senin (19/2/2024) malam kurang lebih pukul 8 malam, saya ditelepon oleh Mensesneg bapak Pratikno, pertanyaannya hanya satu, 'apakah sedang di Jakarta?', iya pak, lagi di Jakarta," ucap AHY mengisahkan, dalam momen Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
"Kemudian beliau menyampaikan, kalau lagi di Jakarta, pak Presiden Jokowi berkenan menerima di Istana Merdeka hari Selasa kemarin pukul 8 pagi. Saya tanya, 'agendanya apa pak?', 'datang saja'. Saya datang kemarin," sambung dia.
Anak Sulung Presiden RI ke 6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu kemudian berhadapan langsung dengan Jokowi. Pada momen itulah, AHY ditawari Jokowi untuk mengisi posisi Menteri ATR/BPN menggantikan Hadi Tjahjanto yang digeser ke Menko Polhukam.
"Dan disitu berdua beliau menyampaikan secara singkat, yang intinya adalah beliau menghendaki agar kami bergabung ke pemerintahan ke dalam kabinet Indonesia Maju dan menduduki posisi Menteri ATR/Kepala BPN," ungkap dia.Langsung DiterimaTak lama, AHY langsung menerima pinangan Kepala Negara tersebut. Dia mengaku siap menjalankan tugas selama 8 bulan kedepan.
"Saya mengatakan kepada beliau, terima kasih bapak, ini sebuah kehormatan, sebuah amanah yang insyaallah bisa saya dijalankan dengan baik, walaupun kita tahu, waktunya singkat, 8 bulan, dan setelah itu, saya disampaikan, bahwa hari ini akan segera dilakukan pelantikan," ungkap AHY.
Meski belum pernah menjadi penyelenggara negara, rekam jejak aset AHY tercatat di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) lantaran maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta tahun 2017 dan melaporkan hartanya ke KPK pada 4 November 2016.
Berdasarkan LHKPN yang dikutip, Rabu (21/2/2024), AHY saat itu melaporkan harta senilai Rp 15,29 miliar dan USD 511.332. Adapun rinciannya terdiri dari dua bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan dan satu bidang tanah di Kabupaten Bogor, yang bernilai total Rp6,7 miliar.
Kemudian, satu unit mobil Toyota Vellfire dengan nilai Rp550 juta, peternakan senilai Rp360 juta, serta perusahaan bernama PT Exquisite Indonesia senilai Rp360 juta.
Selanjutnya, AHY memiliki harta bergerak lainnya dengan nilai total Rp688 juta, yang terdiri dari logam mulia hasil sendiri senilai Rp324 juta, logam mulia dari warisan dan hibah senilai Rp199,8 juta, batu mulia senilai Rp40 juta, dan benda bergerak lainnya senilai Rp125 juta.
AHY juga memiliki giro dan setara kas dengan nilai total Rp6,9 miliar dan dan 511.332 USD, serta dia mengaku tidak memiliki utang.
Pernyataan AHY Usai Dilantik Jokowi Jadi Menteri
Berikut ini sederet pernyataan AHY usai resmi dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri ATR/BPN pada Rabu (21/2/2024) dihimpun Liputan6.com:
1. Beberkan Misi Beri Kepastian Hukum ke Investor
Ada hal priorotas yang disampaikan AHY untuk dikerjakan, salah satunya memberikan kepastian hukum mengenai status tata ruang dan pertanahan kepada para investor.
"Kita punya tujuan untuk bsai menghadirkan kepastian hukum soal tata ruang, lokasi dan tanah untuk pembangunan infratruktur. Dengan begitu, maka investasi akan bergerak," ucap AHY di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).
Ditegaskannya, dengan masuknya investasi, maka akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
AHY sendiri menyadari, masa kerjanya di kabinet hanya tinggal 8 bulan. Meski demikian, dirinya memastikan akan bekerja semaksimal mungkin.
"Ada beberapa prioritas, tapi saya meyakinkan 8 bulan bisa dijalankan dengan daya upaya yang saya miliki, seperti sertifikat elektronik, tumpang tindih tanah, termasuk permainan mafia tanah," kata dia.
2. Kebut Sertifikat Elektronik hingga Bereskan Sengketa Tanah
AHY mengatakan ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang perlu dikejar olehnya. Mengingat, tersisa waktu 8 bulan menjelang kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai.
AHY mendorong upaya kontribusi Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Caranya dengan mengejar penyelesaian sejumlah target yang sudah ditentukan sebelumnya.
"Termasuk sebagaimana kita bisa menuntaskan target 120 juta bidang PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), kemudian sertifikasi elektronik, isu-isu sengketa tanah yang masih tersisa, termasuk juga yang paling utama bagaimana kementerian yang strategis ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," tutur AHY.
Dia menegaskan, guna mengejar ini, dia tak bisa sendirian. Langkah ini perlu dilengkapi dengan memberikan kepastian hukum. Satu hal yang disorotinya adalah mengenai kemudahan bagi calon-calon investor untuk bisa menanamkan modal di Indonesia.
"Tentu tidak bisa sendirian tetapi dengan kepastian hukum di bidang tata ruang, space, termasuk juga tanah yang disiapkan untuk pembangunan," kata dia.
"Maka memberikan keyakinan kenyamanan, keamanan, bagi para investor, baik dari dalam maupun luar negeri sehingga pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan penghasilan, dan seterusnya," sambung AHY.
3. Dapat Wejangan dari Hadi Tjahjanto Sebelum Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN
AHY pun mengaku telah mendapat wejangan dari Hadi Tjahjanto. Ada sejumlah pesan yang disampaikan Hadi kepada AHY.
Dia menjelaskan, banyak pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Hadi saat menduduki posisi Menteri ATR/BPN. Namun, ada pula beberapa poin yang menjadi pekerjaan rumah (PR), bagi AHY sebagai penerus.
"Sehingga saya pun semakin meyakini bahwa apa yang telah dikerjakan selama ini telah menghadirkan progres demi progres, dan beliau menyampaikan bahwa ada sejumlah pekerjaan rumah, isu-isu yang harus terus kita tangani," urainya.
Dia berharap dalam sisa waktu kabinet Presiden Jokowi tahun ini bisa menjalankan tugas dengan baik. AHY mengaku tetap akan meminta arahan Hadi terkait tugas-tugasnya.
"Semoga di 8 bulan terakhir ini saya bisa meneruskan apa yang telah beliau rintis dan jalankan dengan baik dan kalau ada hal-hal yang menurut saya konsultasi kan, saya akan meminta masukan dan pandangan," ucapnya.
"Saya harus belajar cepat dan mudahan tidak mengecewakan karena kami sekali lagi ingin berkontribusi, dan ini menjadi sebuah momentum terutama bagi partai demokrat untuk bisa kembali ke pemerintahan," tandas putra sulung SBY ini.
Advertisement
