Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ditunjuk menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). AHY dilantik menjadi Menteri ATR/Kepala BPN oleh Jokowi pada Rabu, 21 Februari 2024.
Jokowi pun memberikan tiga tugas kepada AHY yang menjabat Menteri ATR/Kepala BPN di Kabinet Indonesia Maju. Pertama, Jokowi meminta agar sertifikat elektronik harus didorong lebih massif.
Advertisement
"Kemudian target HGU karbon trading berkaitan dengan PP karena banyak yang ingin masuk. Ketiga berkaitan 120 juta PTSL (program pendaftaran tanah sistematis lengkap) itu harus kita selesaikan,” ujar Jokowi usai pelantikan pada Rabu (21/2/2024).
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menuturkan, saat ini yang menjadi prioritas Kementerian ATR/BPN yakni sertifikasi dan perizinan tata guna lahan.
AHY menuturkan, pihaknya akan sekuat tenaga dan menjalankan tugas dengan tanggung jawab di tengah masa tugas sebagai Menteri ATR yang berlangsung delapan bulan.
"Selalu meyakni dalam waktu berapa pun, berapa pun berbuat yang terbaik untuk masyarakat dan negara. Saya juga ucapkan selamat kepada pak Hadi sebagai Menkopolhukam,” ujar AHY.
Cerita AHY
AHY juga menceritakan kalau tidak mengira ditunjuk sebagai Menteri ATR. Ia dipanggil oleh Mensesneg Pratikno pada Selasa, 20 Februari 2024 untuk menemui Presiden Jokowi dan diminta bergabung dalam kabinet.
"Tadi malam, walaupun ini serba mendadak. Jadi Senin malam saya baru dapatkan telepon dari Mensesneg Pak Pratikno, dan bertanya apakah ada di Jakarta. Beliau kemudian menyampaikan saya diterima oleh Pak Presiden Jokowi di Istana Merdeka kemarin Selasa jam 8, apakah agendanya saya tidak tahu. Beliau meminta bergabung di kabinet, lalu menyampaikan dan hari ini akan dilakukan pelantikan, ucapkan terima kasih,” tutur AHY.
Selanjutnya AHY juga bertemu dengan Pemimpin Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto untuk meminta restu. “Kemudian menghadap pak Hadi luar biasa yang menangani untuk isu dan persoalan yang mendesak di ATR dan BPN. Termasuk pak Presiden Jokowi sampaikan tiga hal ada beberapa prioritas, tentu saya inginkan dalam 8 bulan ini dituntaskan segala daya dan upaya, di antaranya sertifikat elektronik,” ujar AHY.
Sertifikat Sebagai Solusi
AHY menambahkan, sertifikat tersebut sebagai solusi berbagai persoalan untuk mengatasi tumpeng tindih dan permainan mafia tanah.
"Ini masalah keadilan, bukan hanya masalah bagi-bagi sertifikat tetapi ini masalah keadilan yang sangat fundamental, kita punya tujuan. Kalau apa yang dilakukan pak Hadi, Kementerian ATR/BPN selama ini hadirkan kepastian hukum khususnya untuk tata ruang, lokasi, tanah yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di skala strategis dan lokal sehingga investasi akan bergerak,” ujar dia.
AHY menilai, hal itu akan meningkatkan kepercayaan diri dari dalam dan luar negeri seiring investasi yang bergerak tentu akan hadirkan pertumbuhan ekonomi termasuk pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Membuka lapangan pekerjaan, masyarakat jadi sejahtera. Banyak hal target yang dikejar termasuk 120 juta bidang PTSL, dan termasuk isu lingkungan hidup jadi prioritas utama. Kita akan koordinasi dengan lembaga kementerian terkait,” kata AHY.
AHY mengatakan akan meminta pandangan dan masukan dari Hadi Tjahjanto seiring kerja besar di bidang agraria dan tata ruang. “Selain itu juga minta masukan tentu dari ahli dan akademisi,” ujar AHY.
Advertisement
Jokowi Lantik AHY sebagai Menteri ATR/Kepala BPN
Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melantik Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara Jakarta, Rabu (21/2/2024). Prosesi pelantikan dimulai pukul 10.48 WIB.
Pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34/P Tahun 2024 tentang Pembehentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
"Mengangkat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sisa masa jabatan periode 2019-2024," demikian bunyi Keppres.
Jokowi lalu membimbing AHY mengucapkan sumpah jabatan. Dia berjanji akan menjalankan tugas jabatan sebagai Menko Polhukam dengan sebaik-baiknya.
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara," ucap AHY didepan Jokowi.
"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," ia menambahkan.
Gantikan Posisi Hadi
Dalam pelantikan ini, hadir Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.
Kemudian, Menteri PAN-RB Azwar Anas, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, hingga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Putra sulung Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto yang diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Hadi sendiri menggantikan Mahfud Md yang mengundurkan diri dari posisi Menko Polhukam pada awal Februari lalu karena ikut kontestasi Pilpres 2024. Mahfud diketahui menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo.
Advertisement
