Liputan6.com, Batam - Rakernas PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia IV tahun 2024 diselenggatakan di Batam. Memilih tema Strategi Pemerintah dalam Mengatur Penyedia Perjalanan Wisata.
Menurut ketua PHRI Haryadi Sukamdani, pertemuan yang digelar Kamis (22/2/2024) ini mempertemukan lebih dari 1.500 anggota PHRI dari seluruh Indonesia.
Advertisement
"Rakernas ini kegiatan rutin untuk mengevaluasi dan melaporkan program kerja selama 1 tahun. Kemudian menyusun program 1 tahun berikutnya. Ini lebih kepada evaluasi dan perencanaan," kata Ketua PHRI Haryadi Sukamdani, Rabu (21/2/2024).
Ia menyampaikan, pembahasan Rakernas PHRI kali ini akan membahas situasi usaha sektor hospitality serta bagaimana menghadapi tantangan terkini hotel dan restoran di Indonesia. Salah satu fokusnya adalah terkait meningkatnya jumlah online travel agent (OTA), namun belum terjadi pemulihan sektor akomodasi.
Data BPS pada tahun 2023, okupansi hotel di Indonesia belum meningkat dalam tingkat keterisian kama. Data PHRI menunjukkan angka okupansi ini masih di bawah okupansi pada tahun 2019 atau periode pre-covid.
"Prinsipnya OTA itu dari satu sisi membantu, karena membuat lebih efisien. Tapi ada yang menjadi kendala, ada 2 hal, satu terkait dengan komisi yang relatif tinggi itu jadi beban, kedua adalah OTA asing yang tidak membayar pajak, artinya itu dibebankan ke kita (hotel)," katanya.
Peningkatan penetrasi pasar OTA diproyeksikan mencapai 45% di Indonesia dan akan menyentuh angka Rp 12 miliar total pasar pariwisata pada tahun 2025. Namun, gap antara peningatan valuasi OTA dengan pemasukan hotel di Tanah Air diperkirakan akan menghambat target tersebut.
Anomali ini muncul karena OTA yang dimiliki perusahaan asing yang memberikan suntikan modal promosi besar sambil menekan harga hotel-hotel di Indonesia. OTA asing tersebut, yakni Agoda, Booking.com, Airbnb, Trip.com, Expedia, Globaltix dan Klook.
"Kita harus menalangi pajak dari OTA asing," katanya.
Rakernas PHRI ini akan mencarikan solusi dan menjawab kekhawatiran kehadiran OTA asing yang melakukan 'bakar uang', namun justru memberikan dampak minim untuk sektor pariwisata dalam negeri.
Selain itu, dalam agenda ini, PHRI juga akan melakukan peluncuran platform BookingINA. Aplikasi ini merupakan platform pemesanan hotel dan restoran online yang dikembangkan untuk menjawab kebutuhan belanja hotel dan restoran oleh kementerian dan lembaga pemerintah di Indonesia.
Platform ini akan menjadi tempat untuk seluruh kementerian dan lembaga pemerintah dalam memesan hotel dan restoran untuk semua kegiatan yang dikelola pemerintah. PHRI menyatakan BookingINA dapat memberikan manfaat timbal balik untuk pengusaha dan juga pemerintah.
Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada tahun 2022 lalu Indonesia menyelenggarakan 438 event di 25 kota di Indonesia dengan berbagai tingkatan level pertemuan, salah satunya adalah perhelatan akbar G20 yang berdampak baik pagi perekonomian Indonesia.
G20 memberikan dampak nyata dan langsung secara ekonomi bagi masyarakat seperti peningkatan wisatawan mancanegara hingga 1,8 juta-3,6 juta, 600 ribu-700 ribu lapangan kerja baru, dan kinerja bagus sektor kuliner, fesyen, dan kriya yang merasakan dampak luar biasa dari permintaan yang meningkat.
"Aplikasi ini akan mengisi kekosongan aplikasi yang terkait dengan pasar pemerintah, selama ini kami menerima pasar pemerintah ini sifatnya B2B. ini akan membuat transaksi yang terjadi domestik lebih transparan sehingga pemerintah punya data valid dari sisi efisiensi dan monitoring pengeluaran akomodasi pemerintah," katanya.
